Gubernur Kaltara Minta Sistem Digital PAD Terintegrasi dan Mudah Diakses Wajib Pajak

Zainal menyatakan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak hanya sebatas mengubah layanan administrasi menjadi berbasis elektronik.

Pemanfaatan teknologi harus memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pemungutan pajak, efisiensi retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan daerah.

“Pengawasan dan tata kelola pendapatan berbasis digital adalah kebutuhan mutlak era sekarang. Gagasan ilmiah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi serta efisiensi pendapatan daerah. Kunci utamanya terletak pada integrasi data, keamanan sistem, serta kesiapan regulasi yang adaptif,” kata Zainal A. Paliwang.

Zainal juga meminta agar sistem digital dirancang dengan tampilan yang mudah diakses oleh masyarakat selaku wajib pajak.

Menurutnya, integrasi data yang baik dan kemudahan penggunaan akan mendukung pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui keterlibatan dalam forum akademik ini, Pemprov Kaltara memandang penelitian ilmiah sebagai salah satu landasan penting dalam merumuskan kebijakan publik.

Keterlibatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Pemprov Kaltara dan Unhas di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, serta perumusan kebijakan.

(Hendra)