Menelaah dinamika regenerasi organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat menyongsong satu abad Sumpah Pemuda melalui peran, OKP, Ormas, hingga HIPMI PT. (Dok. Roska/Nusantara Post)
Peringatan Hari Sumpah Pemuda, gema ikrar persatuan yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 silam kembali mengajak bangsa ini menoleh ke belakang, meresapi kembali bagaimana Kongres Pemuda I di Batavia pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 merintis jalan panjang penyelarasan persepsi berbagai golongan hingga puncaknya melahirkan sumpah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.
Semangat historis yang menyatukan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke ini kini menemukan manifestasinya di tengah denyut nadi Kalimantan Barat, dimana kawah candradimuka pergerakan pemuda hidup dalam ragam bentuk organisasi yang mewarnai dinamika sosial masyarakat.
Hari Sumpah Pemuda tahun ini kembali menyapa bumi pertiwi dengan membawa sebuah refleksi mendalam mengenai arah gerak dan eksistensi organisasi kepemudaan di tengah gelombang disrupsi zaman.
Di Kalimantan Barat, dinamika pergerakan pemuda dihadapkan pada tantangan kompleks, mulai dari perdebatan regulasi batas usia, pergeseran orientasi kaderisasi, hingga tuntutan adaptasi di era digital.
Berdasarkan Undang-Undang Kepemudaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikuatkan, batasan usia pemuda secara yuridis dipatok pada rentang 16 hingga 30 tahun.
Namun dalam realitas sosial, peta organisasi kepemudaan di Indonesia terbagi ke dalam dua kutub utama yang memiliki karakteristik berbeda, yakni Organisasi Kepemudaan (OKP) yang berbasis usia dan terfokus pada kaderisasi intelektual, serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang bersifat lebih terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia ketat.
Eksistensi Organisasi Kepemudaan di Kalimantan Barat – Menelisik Aliansi Cipayung Plus
Logo Cipayung
Memasuki gerbang dunia perkuliahan, seorang mahasiswa dihadapkan pada horizon intelektual yang jauh lebih luas dari sekadar rutinitas akademis di ruang kelas. Kampus bukan hanya tempat untuk menyerap teori, melainkan kawah candradimuka tempat karakter kepemimpinan, kepekaan sosial, dan nalar kritis ditempa.
Di luar struktur kurikulum formal, eksistensi organisasi kemahasiswaan ekstra kampus memegang peranan krusial sebagai wadah pembentukan jiwa kepemimpinan (leadership) dan gerakan sosial.
Di sinilah aliansi strategis bernama Cipayung Plus hadir sebagai poros utama pergerakan mahasiswa di Indonesia, menjadi titik temu bagi berbagai elemen pemuda yang membawa nilai, idealisme, dan tradisi perjuangan yang majemuk.
Secara historis, akar pergerakan ini bermula dari kelompok Cipayung independen yang dibentuk oleh lima organisasi mahasiswa ekstra kampus utama sebagai wujud kesadaran kolektif untuk merawat persatuan bangsa.
Sebagai sebuah forum komunikasi dan konsolidasi, Cipayung Plus berfungsi jauh melampaui batas-batas diskusi seremonial. Forum ini menjadi ruang dialektika yang mempertemukan beragam latar belakang ideologi untuk bersama-sama mengkaji persoalan rakyat, mulai dari isu-isu kebijakan publik, penegakan hukum, hingga keadilan sosial.
Melalui ekosistem organisasi ini, para mahasiswa dilatih untuk mengasah kemampuan berpikir analitis, berbicara di depan umum (public speaking), membangun jejaring kolaborasi lintas iman dan latar belakang, serta melakukan advokasi sosial secara terstruktur.
Bagi mahasiswa baru, kehadiran Cipayung Plus menawarkan gerbang pengenalan yang komprehensif terhadap dinamika pergerakan intelektual, memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memilih wadah yang paling selaras dengan visi pengembangan diri mereka agar bertransformasi menjadi agen perubahan (agent of change) dan kekuatan moral (moral force) yang konstruktif.
Refleksi Historis dan Transformasi Gerakan Pemuda Pancasila
Pemuda pancasila (Dok. Pribadi/Yayan)
Akar Historis dan Filosofi Perjuangan Nasionalisme Pemuda Pancasila lahir dari rahim perjuangan bangsa dengan pengorbanan jiwa, air mata, dan darah. Organisasi ini memiliki rekam jejak sejarah yang kuat pada periode 1964–1965 dalam upaya memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI), di mana tidak sedikit kader yang menjadi korban kebiadaban ormas terlarang kala itu.
Dari landasan historis inilah lahir semangat nasionalisme yang mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan serta pengamalan sila-sila Pancasila secara utuh.
Dengan mengusung moto “Sekali layar terkembang, surut kita berpantang”, organisasi ini merangkul berbagai elemen masyarakat lintas strata mulai dari kalangan elit hingga masyarakat pinggiran dalam ikatan kekeluargaan yang erat dengan prinsip “kita tidak sedarah tapi kita saudara”.
Redefinisi Makna Pemuda dalam Perspektif Organisasi
Dalam pandangan Pemuda Pancasila, konsep “pemuda” tidak diukur secara kaku melalui batasan usia biologis atau fisik semata. Perwakilan Pemuda Pancasila Kalbar, Yayan, menegaskan bahwa esensi utama seorang pemuda terletak pada gelora semangat juangnya.
Seseorang yang secara usia sudah sepuh pun tetap dikategorikan sebagai pemuda apabila memiliki semangat yang menggebu untuk mempancasilakan setiap lini gerakan.
“Jadi yang dikatakan pemuda itu semangat. Walaupun umurnya sudah sepuh, semangatnya tetap semangat pemuda. Menggelora semangat untuk mempancasilakan semua gerakan. Yang dimana jelas, yang dimaksud dengan pemuda tadi bukan dari fisik, bukan dari umurnya, tapi semangatnya.” ujar Yayan.
Struktur Kepengurusan, Keanggotaan, dan Peran Satma
Sistem rekrutmen anggota terbuka secara luas bagi seluruh warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang profesi, baik pengusaha, pejabat, tokoh agama, hingga politisi.
Kepengurusan organisasi terstruktur secara administratif berdasarkan wilayah domisili, mulai dari tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di tingkat kabupaten/kota, hingga Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) di tingkat provinsi.
Tokoh-tokoh penting seperti presiden atau gubernur kerap ditempatkan sebagai anggota kehormatan atau dewan penasihat yang tidak terikat kewajiban operasional harian.
Satma dirancang secara spesifik agar para pelajar dan mahasiswa fokus pada ruang edukasi, pengembangan intelektual, dan kegiatan akademis, sehingga tercipta pemisahan peran yang jelas antara kader kampus dengan dinamika massa di lapangan.
Sistem Kaderisasi dan Disiplin Kepemimpinan
Untuk menjaga kesinambungan dan kualitas organisasi, kaderisasi dijalankan secara sistematis melalui kewajiban mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) secara berkala.
Yayan menegaskan bahwa kepemimpinan di tingkat cabang hingga wilayah mutlak memerlukan sertifikasi kelulusan diklat resmi, layaknya sistem pendidikan perwira di institusi penegak hukum:
“Kau, macam mana mau jadi ketua MPC, mau jadi ketua MPW, mau jadi ketua PAC, kau nggak pernah ikut diklat Tiba-tiba mau jadi, mana bisa jalannya? Nggak ada, karena ilmunya nggak ada,” tegas Yayan.
Solidaritas Internal, Tantangan Lapangan, dan Stigma Sosial
Solidaritas internal di dalam tubuh Pemuda Pancasila dikenal sangat kuat dan tanpa pamrih dalam membela serta membantu anggota yang menghadapi persoalan.
Organisasi ini juga aktif merangkul kalangan remaja dan Gen Z melalui pendekatan positif, seperti memberikan dukungan terhadap komunitas otomotif, e-sports, maupun ruang interaksi kaum muda.
Kendati demikian, organisasi ini kerap menghadapi tantangan sosial berupa stigma negatif dari sebagian masyarakat akibat ulah oknum di lapangan seperti gesekan di area parkir atau tempat hiburan.
Yayan menjelaskan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen yang merangkul masyarakat dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok akar rumput atau non-akademis yang kerap memandang organisasi sebagai keluarga tempat mereka mendedikasikan loyalitas mutlak.
Oleh karena itu, Yayan menyoroti perlunya pembinaan yang komprehensif dari unsur aparatur negara dan pemangku kebijakan agar ormas tidak sekadar dipandang sebelah mata atau dimanfaatkan sesaat.
Pesan Moral dan Urgensi Penguatan Adab
Menutup refleksinya bertepatan dengan momentum Sumpah Pemuda, Yayan menyampaikan pesan moral yang tajam mengenai pentingnya fondasi moral di tengah krisis degradasi sosial generasi muda.
Bagi Pemuda Pancasila, kecerdasan intelektual belaka tidak akan memiliki arti apa pun tanpa dibarengi dengan keluhuran pekerti.
“Pesan dan kesan saya sama generasi pemuda kedepannya mengharapkan apalah artinya kalau berilmu tapi kalau tidak beradab. Kedepankan adab sehingga orang-orang berilmu itu akan tunduk takluk membagi ilmunya,” pungkas Yayan.
Manifestasi Karang Taruna Kalimantan Barat di Akar Rumput
Karang taruna Kalbar (Dok. Pribadi)
Karang Taruna Kalimantan Barat berdiri sebagai salah satu pilar pengabdian sosial kemasyarakatan yang memiliki peranan krusial dalam merangkul potensi generasi muda hingga ke pelosok desa dan kelurahan.
Setelah sempat mengalami masa vakum yang cukup panjang, yakni berkisar antara 10 hingga 15 tahun sejak sekitar tahun 2010, organisasi ini akhirnya bangkit kembali dan menata ulang strukturnya melalui perhelatan Temu Karya yang diselenggarakan pada 12 Juli 2026.
Kebangkitan ini memperkokoh posisi Karang Taruna sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial di bawah payung hukum resmi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 9 Tahun 2025.
Tata Kelola, Batasan Usia, dan Jenjang Kepengurusan
Dalam menjaga kemurnian kaderisasi dan regenerasi pemuda, Karang Taruna menerapkan regulasi internal yang sangat disiplin dan selaras dengan ketentuan nasional.
Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2025, keanggotaan Karang Taruna secara ketat dibatasi hanya untuk generasi muda berusia 16 hingga 30 tahun, di mana individu yang telah melewati usia 30 tahun tidak diperkenankan lagi menduduki struktur kepengurusan.
Selain batas usia anggota, organisasi ini memiliki syarat usia minimum kepengurusan yang berjenjang rapi sesuai tingkatannya:
Tingkat kecamatan mensyaratkan usia minimum 17 tahun.
Tingkat kabupaten atau kota mensyaratkan usia minimum 20 tahun.
Tingkat provinsi mensyaratkan usia minimum 25 tahun.
Struktur organisasi Karang Taruna terbentang luas dan mengakar mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, yang dianalogikan oleh Ketua Karang Taruna Kalbar, Muhammad Farizi, sebagai “miniaturnya pemerintahan” karena kelengkapan bidang garapannya yang menyerupai struktur birokrasi pemerintahan.
Inklusivitas dan Ruang Bersama di Tengah Keberagaman
Kalimantan Barat dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kemajemukan suku dan budaya, mulai dari suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura, hingga Jawa.
Menyadari realitas demografis tersebut, Karang Taruna Kalbar memposisikan dirinya sebagai ruang bersama yang inklusif bagi seluruh pemuda tanpa terhalang sekat perbedaan.
Ketua Karang Taruna Kalbar, Muhammad Farizi, menegaskan bahwa organisasi ini terbuka bagi siapa saja yang memenuhi kriteria usia kepemudaan, termasuk mereka yang aktif dalam berbagai latar belakang partai politik, tanpa ada aturan yang mendiskriminasi afiliasi politik anggotanya. Komitmen inklusivitas ini dirumuskan secara tegas oleh Farizi dalam kutipannya:
“Karang Taruna benar-benar aktif sampai ke tingkat desa dan kelurahan Karang Taruna harus menjadi ruang bersama bagi pemuda untuk bekerja dan memberikan kontribusi tanpa terhalang perbedaan.”ujar Farizi.
Pilar Program Kerja: Berpijak dari Persoalan Nyata Masyarakat
Karang Taruna Kalbar menolak untuk menjalankan roda organisasi sekadar sebagai rutinitas seremonial belaka. Setiap langkah pergerakan dan program kerjanya dirancang untuk menjawab data dan persoalan riil di tengah masyarakat.
Farizi mengingatkan kembali data statistik di Kalimantan Barat, di mana tingkat kemiskinan pada bulan Maret tercatat sebesar 5,78 persen atau melibatkan sekitar 313 ribu jiwa, sementara tingkat pengangguran berada di angka 4,46 persen.
Berpijak dari tantangan makro tersebut, fokus pemberdayaan Karang Taruna dijabarkan ke dalam tiga pilar strategis utama:
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Mengembangkan potensi UMKM lokal yang menyasar sektor pertanian, perikanan, serta komoditas unggulan di desa-desa seluruh Kalimantan Barat.
Peningkatan Keterampilan Vokasi: Membekali pemuda dengan pelatihan keterampilan agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun merintis usaha mandiri.
Aksi Sosial dan Kepedulian Lingkungan: Responsif terhadap situasi darurat bencana dan krisis lingkungan di daerah.
Wujud nyata dari pilar ketiga ini langsung terbukti ketika Karang Taruna Kalbar dihadapkan pada musibah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pasca-pelantikan mereka.
Alih-alih hanya berfokus pada penanganan fisik api di lapangan, Karang Taruna mengambil langkah taktis dengan memusatkan perhatian dan memberikan bantuan langsung kepada para relawan pemadam kebakaran yang berjuang di garis depan. Mengenai aksi kemanusiaan tersebut, Farizi menyatakan:
“Fokusnya kami bukan terhadap penanganan kebakarannya, tapi Karang Taruna sendiri fokus terhadap memperhatikan relawan-relawan pemadam kebakarannya dan ini bukan seremonial, tapi bukti nyata bahwa hadirnya Karang Taruna di Kalimantan Barat betul-betul ada manfaatnya untuk teman-teman di Kalimantan Barat semuanya,” ungkap Farizi
Adaptasi Era Digital dan Visi Menyongsong Satu Abad Sumpah Pemuda
Menghadapi karakteristik generasi muda dan Gen Z di era digital, Karang Taruna Kalbar mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan media sosial seperti akun Instagram resmi @ppkt.kalimantanbarat bukan sekadar sebagai sarana publikasi, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi, memetakan potensi pemuda, mempromosikan produk usaha lokal, hingga menjaga transparansi kinerja organisasi. Kendati demikian, digitalisasi tersebut senantiasa disandingkan dengan kerja-kerja nyata di lapangan.
Menyongsong satu abad Sumpah Pemuda pada tahun 2028 mendatang, Farizi menyampaikan seruan moral kepada seluruh pemuda di Kalimantan Barat agar menanggalkan sikap individualistis dan berani mengambil bagian aktif dalam pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi:
“Jangan hanya menjadi penonton pembangunan, ya kita harus berani mengambil bagian mulai dari lingkungan tempat kita tinggal. Jadi hari ini zamannya adalah bukan lagi siapa yang terkuat, siapa yang paling hebat, tapi hari ini adalah zamannya untuk berkolaborasi,” tegas Farizi.
Wadah Wirausaha Muda Melalui BAKORDA HIPMI PT Kalimantan Barat
Badan Koordinasi Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (BAKORDA HIPMI PT) Kalimantan Barat merupakan wadah strategis bagi mahasiswa untuk mengenal, mempelajari, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan sejak masih berada di bangku kuliah.
Secara struktur organisasi, HIPMI Perguruan Tinggi memiliki jaringan di tingkat kampus yang berada di bawah naungan Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI tingkat provinsi, di mana badan koordinasi di tingkat daerah disebut BAKORDA HIPMI PT, sementara di tingkat nasional terdapat BAKORPUS HIPMI PT.
Ketentuan keanggotaan organisasi ini secara spesifik menyasar mahasiswa aktif yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3), dengan batas usia maksimal 30 tahun. Regulasi ini dirancang untuk membuka ruang pembinaan kewirausahaan yang inklusif bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang jenjang akademik.
Transformasi Pola Pikir dari Job Seeker Menjadi Job Creator
Orientasi utama pergerakan BAKORDA HIPMI PT Kalbar berfokus pada upaya merombak cara pandang generasi muda terhadap masa depan ekonomi mereka. Perwakilan BAKORDA HIPMI PT Kalbar, Bintang Anugrah Pratama, menegaskan bahwa organisasi ini bertekad membekali mahasiswa agar memiliki mentalitas yang progresif dalam melihat peluang.
Menjadi seorang pencari kerja (job seeker) bukanlah suatu kesalahan karena proses mencari pengalaman kerja merupakan bagian penting dari siklus belajar, namun cita-cita generasi muda tidak boleh dibatasi sekadar menjadi pekerja korporasi. Mahasiswa harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) melalui unit usaha yang mereka bangun sendiri.
“HIPMI Perguruan Tinggi hadir sebagai ruang bagi mahasiswa untuk mulai mengenal, mempelajari, dan mengembangkan dunia kewirausahaan sejak masih berada di bangku kuliah. Kita melihat bahwa mahasiswa memiliki potensi besar, baik dari sisi kreativitas, inovasi, maupun penguasaan teknologi. Potensi ini perlu diarahkan agar tidak hanya berhenti pada ide, tetapi juga bisa berkembang menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Bintang.
Program Pengembangan Kapasitas dan Ruang Pembelajaran Praktis
Pembinaan pengusaha muda di lingkungan HIPMI PT tidak cukup hanya bertumpu pada seminar atau kegiatan seremonial yang bersifat teoretis semata.
Mahasiswa membutuhkan ruang belajar empiris, pendampingan intensif, kesempatan membangun jejaring, serta pengalaman nyata untuk menguji ide bisnis mereka langsung di pasar.
Di BAKORDA HIPMI PT Kalimantan Barat, pengembangan kapasitas anggota didorong melalui program unggulan seperti Business Class sebagai ruang pembelajaran kewirausahaan yang aplikatif.
Selain itu, penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia ditempuh melalui program terstruktur serta upaya memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung pertumbuhan usaha mahasiswa.
Kematangan Model Bisnis Sebagai Fondasi Akses Permodalan
Menyikapi persoalan klasik seputar akses permodalan yang kerap dikeluhkan wirausahawan pemula, BAKORDA HIPMI PT Kalbar menekankan pentingnya membangun kesiapan bisnis terlebih dahulu.
Mahasiswa dituntut untuk benar-benar memahami model bisnis, pengelolaan keuangan, target pasar, serta potensi keberlanjutan usahanya sebelum mencari investor atau lembaga pembiayaan.
Organisasi menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya berorientasi mencari modal tanpa memiliki perencanaan bisnis yang matang.
Setelah fondasi perencanaan tersebut kokoh, organisasi baru membantu membuka akses penghubung kepada mitra usaha, lembaga pembiayaan, investor, maupun jaringan pengusaha senior yang relevan.
Tantangan Era Digital dan Kolaborasi Lintas Disiplin
Menghadapi kompleksitas era digital saat ini, tantangan yang dihadapi wirausahawan muda semakin multidimensional. Mahasiswa dituntut cakap menguasai pemanfaatan media sosial, strategi pemasaran digital (digital marketing), hingga perdagangan elektronik (e-commerce) guna mendongkrak daya saing produk.
Kendati demikian, kecanggihan teknologi tersebut harus senantiasa diimbangi dengan komitmen menjaga kualitas produk, kepekaan membaca kebutuhan konsumen, serta profesionalisme manajerial.
Dalam memaknai semangat Sumpah Pemuda di era modern, BAKORDA HIPMI PT Kalbar mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu di mana mahasiswa berkeahlian teknologi dapat bersinergi dengan mereka yang menguasai pemasaran, pengelolaan bisnis, atau pengembangan produk.
Dengan membidik berbagai peluang ekonomi di Kalimantan Barat, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, industri kreatif, hingga teknologi digital, HIPMI PT optimis wirausahawan muda mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perekonomian daerah.
Merawat Nalar Kritis dan Peran Strategis Kohati-HMI: Dari Rahim Kemerdekaan hingga Kontrol Sosial di Era Modern
(Dok. Bakorda Hipmi PT)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memiliki rekam jejak historis yang mendalam sebagai organisasi pengkaderan sekaligus organisasi perjuangan yang berakar sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 atas prakarsa Lafran Pane, lahirnya HMI tidak dapat dilepaskan dari situasi genting ketika bangsa Indonesia yang baru berusia dua tahun harus berdarah-darah mempertahankan kedaulatan dari ancaman agresi militer Belanda.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta hasil-hasil kongres, HMI konsisten meneguhkan posisinya sebagai kawah candradimuka bagi pembentukan intelektual muslim yang progresif dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur.
Peran Strategis Korps HMI-Wati (Kohati) sebagai Madrasah Peradaban
Di dalam struktur pergerakan HMI, Korps HMI-Wati (Kohati) memegang peranan yang amat vital dan strategis. Ruh perjuangan Kohati terpatri jelas dalam lirik lagu organisasi yang menyebut kadernya sebagai “pembina pendidik tunas muda”.
Perwakilan kader Kohati Khairunissa menjelaskan bahwa perempuan-perempuan hebat di dalam Kohati merupakan insan yang memikul tiga tanggung jawab mulia sekaligus, yakni sebagai seorang ibu, seorang istri, serta seorang anak perempuan. Dalam pandangan filosofis organisasi, ketika seorang perempuan melahirkan generasi penerus bangsa, ia memegang posisi sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya sejak dalam kandungan hingga dewasa.
Oleh karena itu, HMI dan Kohati merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, di mana perbedaan peran di ranah internal maupun eksternal hanyalah pembagian fungsional untuk memperkuat gerakan.
“Nah, melihat hal ini dari sisi Kohati sendiri sebagai Korps HMI-Wati, Kohati itu ada satu lirik di dalam lagu Kohati, satu bait yaitu ‘pembina pendidik tunas muda’. Artinya hari ini Kohati atau HMI Wati hadir di tengah-tengah masyarakat bersama dengan HMI, tidak terlepas dengan HMI hadir sebagai pembina, pendidik.” ujar Khairunissa.
Sistem Kaderisasi, Batasan Keanggotaan, dan Orientasi Kualitas
Menjaga kesinambungan kepemimpinan intelektual muda dijalankan melalui mekanisme kaderisasi yang diatur secara ketat dalam AD/ART HMI. Seseorang dapat diakui sebagai kader aktif HMI selama ia masih berstatus sebagai mahasiswa yang menjalani perkuliahan.
Ketika seorang kader telah dinyatakan lulus atau diwisuda, ia masih diberikan masa transisi selama dua tahun sebagai anggota aktif. Namun, bagi anggota yang telah menyelesaikan jenjang studi hingga Strata Tiga (S3), masa keanggotaannya secara resmi telah berakhir.
Dalam upaya menjaga mutu kepemimpinan, HMI dituntut untuk tidak sekadar mengejar kuantitas jumlah anggota, melainkan melakukan refleksi mendalam bahwa kuantitas yang tidak diselaraskan dengan kualitas pengkaderan dan pemberdayaan hanya akan menghasilkan kesia-siaan.
Kontrol Sosial dan Tradisi Kritis Mengawal Kebijakan Publik
Sebagai bagian dari kekuatan moral (moral force) dan agen perubahan (agent of change), kader HMI dan Kohati aktif mengambil peran dalam menyuarakan aspirasi serta mengevaluasi kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
Mahasiswa menyadari bahwa tidak ada kebijakan publik yang sempurna karena lahir dari tangan manusia di tengah kompleksitas persoalan alam, sosial, dan ekonomi negara yang sedang berkembang.
Oleh karena itu, kritik dan evaluasi yang konstruktif disalurkan melalui berbagai medium intelektual yang terstruktur, mulai dari penyusunan kajian kebijakan (policy brief), penulisan esai kritis, aksi demonstrasi damai, hingga penyampaian orasi ilmiah.
Langkah ini diambil guna memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat terus diperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang.
Relevansi Kualitas Pemuda dan Semangat Juang
Di tengah perdebatan batasan usia kepemudaan yang diatur secara yuridis formal, dinamika regenerasi organisasi kepemudaan juga menyentuh aspek kualitas kepemimpinan, relevansi zaman, serta kadar pengorbanan yang diberikan kepada organisasi.
Khairunissa selaku kader HMI menyoroti bahwa regenerasi sering kali mengalami kemandekan akibat kecenderungan berpatokan pada kepentingan kelompok tertentu dan kurang melihat kenyataan sosial di lapangan.
Menurutnya, batas usia kepemimpinan organisasi memiliki batasan tersendiri agar tetap relevan dengan aspirasi kaum muda.
“Mungkin tidak hanya muda, tapi juga perlu atau butuh pemimpin yang bisa melihat bagaimana hari ini benar-benar dapat menyampaikan aspirasi mahasiswa. Nah, kemudian kalau misalkan pemimpinnya ini mungkin terbilang pada usia 30, sebenarnya menurut aku untuk di tingkat organisasi eksternal sendiri agaknya sebenarnya sudah agak nggak terlalu relevan ya sebenarnya. Karena kita hari ini butuh mungkin pemimpin yang memang masih benar-benar melihat secara jelas, secara nyata dan di lapangan lah, bukan sebagai, bukan sebagai sosok yang memang sudah bekerja mungkin atau yang memang terikat dengan instansi.” ujar Khairunnisa.
Menghadapi Tantangan Era Digital dan Kritis dalam Memandang Isu
Di tengah gelombang disrupsi era digital saat ini, HMI dan Kohati menyoroti bahwa teknologi informasi bagaikan pisau bermata dua yang dapat menjadi sumber wawasan sekaligus alat pemecah belah bangsa.
Arus informasi di media sosial yang begitu masif menuntut kader muda untuk memiliki kepekaan analitis dan tidak mudah percaya begitu saja pada satu sudut pandang tunggal.
Budaya enggan melakukan verifikasi dua langkah (two-step verification) sering kali menjadi celah masuknya disinformasi dan hoaks.
Oleh karena itu, membangun tradisi berpikir kritis melalui diskusi mendalam, pembacaan literatur yang luas, pengkajian akar permasalahan secara utuh, serta penyusunan rekomendasi solusi yang objektif menjadi kunci utama agar kader HMI dan Kohati senantiasa hadir sebagai insan akademis yang peduli dan solutif terhadap dinamika zaman.
Menyongsong satu abad Sumpah Pemuda pada tahun 2028 mendatang, mozaik pergerakan organisasi kepemudaan di Kalimantan Barat memberikan pesan yang benderang dan mendesak: bahwa persatuan bangsa bukanlah sekadar slogan seremonial di atas kertas, melainkan kerja kolektif yang menuntut kolaborasi lintas sektor, kedisiplinan regulasi, ketajaman nalar kritis, dan keluhuran adab.
Dari keteguhan nilai nasionalisme Pemuda Pancasila, pengabdian nyata Karang Taruna di akar rumput, semangat transformatif BAKORDA HIPMI PT dalam mencetak wirausahawan muda, hingga ketahanan intelektual HMI dan Kohati dalam mengawal kebijakan publik, seluruh elemen pemuda Kalimantan Barat dipanggil untuk keluar dari zona nyaman.
Sudah saatnya generasi muda bertransformasi dari sekadar penonton pembangunan menjadi motor penggerak utama yang mandiri, produktif, dan berintegritas tinggi, demi merajut masa depan daerah dan bangsa yang berdaulat.
