Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Utara

BNPPDT Matangkan Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara Sepanjang 994 Kilometer

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Kamis, 29 Oktober 2026 · 12:101 menit baca
BNPPDT Matangkan Pembangunan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara Sepanjang 994 Kilometer
BNPPDT matangkan survei pemetaan empat ruas jalan akses perbatasan Kalimantan Utara sepanjang 994 km untuk memperkuat konektivitas wilayah perbatasan. (Dok. PUPR)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil mematangkan persiapan survei lapangan untuk pemetaan empat ruas rencana pembangunan jalan akses perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Utara sepanjang 994,89 kilometer.

Langkah koordinasi teknis peninjauan lokasi perbatasan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Edi Nurhabad, bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait di Jakarta pada Rabu, (28/10/2026).

Pentingnya penyesuaian perencanaan pusat dengan aspirasi serta kondisi riil di wilayah perbatasan ditekankan oleh pihak BNPPDT.

“Pertama, kita membahas pembentukan tim yang akan eninjau lokasi di Kalimantan Utara, terutama daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan usulan dari bawah hingga ke pemerintah pusat,” ujar Edi Nurhabad, Kamis, (29/10/2026).

Peringatan HUT Ke-14 Kaltara, Pemprov Rumuskan Tiga Fokus Pembangunan
Baca Juga

Peringatan HUT Ke-14 Kaltara, Pemprov Rumuskan Tiga Fokus Pembangunan

Empat ruas yang menjadi sasaran pemetaan mencakup Jalan Akses Perbatasan I Malinau–Long Midang sepanjang 204,23 kilometer, Jalan Akses Perbatasan II Mansalong–Tau Lumbis sepanjang 156,13 kilometer, akses PLBN Long Nawang sepanjang 19,50 kilometer, serta jalan paralel perbatasan Malinau–Long Boh sepanjang 615,03 kilometer.

Penyempurnaan hasil survei melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama kementerian terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diuraikan lebih lanjut olehnya.

“Setelah pemetaan awal selesai, kita sempurnakan melalui rapat bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” terang Edi Nurhabad.

Gubernur Kalbar Temui Mahasiswa dan Tanggapi Sejumlah Isu Pembangunan Daerah
Baca Juga

Gubernur Kalbar Temui Mahasiswa dan Tanggapi Sejumlah Isu Pembangunan Daerah

Strategi penyiapan mobilisasi tim survei yang ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026 dengan dukungan sarana transportasi TNI turut dibahas guna menembus kawasan berakses sulit.

“Setiap tim harus memiliki pembagian wilayah kerja yang jelas untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan survei. Setiap tim juga perlu menetapkan titik peninjauan, menyusun rencana kerja, serta menentukan jadwal keberangkatan berdasarkan lokasi awal mobilisasi,” tegasnya.

Penyediaan akses jalan terarah tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas warga, memperluas jangkauan layanan dasar, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat di perbatasan RI-Malaysia.

(Tony)