Menyingkap Kisah Negeri Bertuah: Daya Juang Perempuan Pesisir di Tengah Ketimpangan Infrastruktur

Sebelum berpikir untuk membuka angkringan Fitri memiliki Cafe yang ia bangun bersama mendiang suami. Bangunan yang berdiri selama hampir genap 13 tahun ini terpaksa ditutup sementara.

“Sebelum ke angkringan saya punya cafe, karna kendala saya ini bertarung sendiri, maksudnya saya mau percaya ke orang lain tu susah, nama cafenya Upiet Dhabol, pada akhirnya suami saya meninggal saya sendirian di cafe, banyak yang saya lewati perjuangan di cafe tu selama dua belas tahun, mungkin tahun ini tiga belas tahun, saya ga bisa kau sendiri jaga cafe mungkin harus ada pendamping dahlah buka angkringan jak, tapi sayang sekali sebenarnya. Susah kalau sendirian, saya buka angkringan dua ga semalam kayak di cafe karna dah terbiasa tidur malam juga, dan Alhamdulillah ramai pengunjung di pelabuhan itu,” tutur Fitri menceritakan asal muasal angkringan pelabuhan yang ia tekuni saat angin malam mendekap tersebut.

Pelabuhan Teluk Batang menjembatani roda perekonomian miliknya. Di balik gerobak angkringan debur pengunjung akhir pekan, semarak hari raya hingga gelaran agenda lokal mempertahankan geliat bisnis pesisir yang ia punya.

“Kalau ramai saat hari raya libur, sore minggu, sore sabtu, sore senin yang lain biasa aja kalau di pelabuhan tempat wisata anak anak dan ibu ibu jadi pusat santai mereka bisa dibilang strategis untuk sekarang, kalau sepi pas hari orang sekolah cuma tergolong ramai, kalau ramai banget pas idulFitri pastinya, kalau ngantre sampai ke jalan jalan kalau saya dagang pas ada event musik juga ramai,” jelas Fitri.

Ketangguhan itu berakar dari luka masa lalu. Sempat mengikat diri dalam pernikahan kedua, kenyataan hidup kembali menuntutnya berpijak di atas kaki sendiri tatkala ketiga anaknya tak menemukan pemahaman yang sama dengan sang ayah baru.

“Karena saya dari kecil hidup sama nenek bukan orang tua karena orang tua saya cerai, memang saya nda mau anak anak saya merasakan hal yang sama kayak waktu saya kecil, saya pengen jadi orang tua tunggal yang baik buruknya. saya pernah menikah sekali dan ternyata pernikahan yang ke dua gagal karena suami saya pertama luar biasa, saya merasa yang kedua kurang saya lebih enak sendiri kalau bertentangan dengan anak tidak sepaham dengan bapak barunya,” cerita Fitri kemudian.

Dua puluh empat jam sehari seolah kurang, lara yang menyelimuti masa lalunya membuat ia merajut kasih sayang utuh kepada ketiga anaknya, sebab kini dengan kesadaran penuh ia menimbang-nimbang bahwa maut dapat menjumpai manusia pada rentang usia berapapun.

“Waktu saya tu memang untuk kerja kak, diseling itu saya memasak makan anak tiga anak saya tu makannya beda-beda, bukan saya mau manjain kak tapi memang saya gak mau anak saya ngerasain apa yang saya rasakan, karena saya masih hidup kita nda tau umur suami saya jak sudah meninggal kalau saya sudah melakukan yang terbaik buat anak saya, tinggal anak saya lagi bagaimana menyikapi yang saya sudah lakukan,” tuturnya getir.

Meski usaha cafe miliknya harus ia nina bobokan, jemarinya lanjut menenun kisah baru di balik gerobak angkringan. Tak luput, kerikil tajam turut menggores jalan yang ia tempuh.

“Di angkringan juga banyak sih hal-hal yang dihadapi kadang nda mampu ngangkat gerobak, gerobaknya berat, kadang motornya rusak, kadang pas mau jualan ada aja masalah tapi saya coba lah seminimal mungkin saya tetap berjuang anak saya tiga kalau saya tidak berjualan hari ini besok belum tentu bisa, anak saya tiga, di desa gaji triwulan kalau saya ga jualan anak saya makan apa saya harus berusaha,” tutur Fitri.

Tak jarang, kala air pasang memuncak saat luapan merayap tak hanya di sekitaran pelabuhan tetapi hingga ke pekarangan rumah ia bergegas mengemas gerobak angkringan demi memastikan tempat ia dan anak-anaknya berteduh tetap aman.

“Mengenai banjir jadi memang musim banjir naik, biasanya malam kalau banjir saya cepat tutup karna di rumah banjir, kalau banjir kami tutup awal kak,” ungkap Fitri.

Fitri melikut di balik kerapuhannya. Ia membiarkan dirinya berselimut perisai yang mencerminkan sosok yang kokoh dan teguh, penuh kebahagiaan dan tangguh. Ia tak ingin netra siapapun yang beradu tatap dengannya sarat akan rasa iba.

“Banyak cerita hidup saya ini, kadang saya pengen nyerah tapi saya punya anak tiga, kalau saya nyerah gimana anak anak saya, orang kadang nanya kenapa mau bawa gerobak tapi saya Alhamdulilah, tapi saya juga pake baju yang bagus kak saya ga mau orang tau saya keliatan susah saya mau keliatan saya ini tegar saya ini kuat padahal saya itu sebenarnya lemah, dengan tampilan saya akhirnya orang dapat bilang oh saya kuat padahal nda tau seperti apa saya di dalamnya dan Alhamdulilah dari cafe tu kayak di angkringan pelayanan saya yang ramah bikin angkringan tetap ramai. Di desa saya juga di pelayanan, apapun bentuknya saya akan layani,” ujar Fitri sembari terkekeh kecil.

Pundaknya dihujani beratnya tanggungan isi piring hingga isi dompet. Begitulah kehidupan melabeli sosok perempuan pesisir ini seorang pilar utama yang mengambil alih peran suami sekaligus ayahnya.

“Saya harus berjuang tiap harinya, anak saya makin besar, mau motor, mau HP, sepeda, banyaklah. Saya pasang Wifi buat anak saya biar nda keluar rumah. Saya harus menghidupkan keluarga, saya punya mama, saya punya adek-adek, saya punya saudara ada lima. Saya pengganti bapak juga karena beliau sudah meninggal, jadi apapun kendala adik saya, saya harus hadir,” ungkap Fitri.

Menyibak harapan dan perjuangan sang ibu tunggal, di balik gerobak angkringan pesisir Teluk Batang terbersit asa. Gelombang besar pemindahan Ibu Kota Negara ke Tanah Borneo diharapkan tak sebatas menjejak sekat geografis wilayah pusat, tetapi juga merapah hingga ke pesisir Kayong Utara menjawab pemenuhan hak dan kesejahteraan perempuan pesisir.

“Kalau mengenai kehidupan perempuan pesisir harapan saya di Kabupaten Kayong Utara khususnya Teluk Batang, perubahan ibu kota negara yang pindah jalannya bagus, air di mana-mana karna sumber air bersih susah sini ni. Kalau bisa yang ketiga pembangunan tetap dijalankan apapun bentuknya, di mana perempuan berharap kita bisa menikmati hasil dari alam kita. Kami ni susah makan ikan udang padahal dekat laut, kalau bisa ibu kota di Kalimantan Timur bisa memperbaiki yang Kalimantan Barat karena akan berdampak, itu sih harapan saya, kami di sini cuma ngandalin air hujan dan sumur bor tidak ada PDAM di Teluk Batang,” ujar Fitri penuh harap mengakhiri wawancara.

Di sepanjang garis pesisir yang sama, riak ombak tak hanya mencatat satu nama. Keteguhan turut lahir dari sosok Rosideh (40). Di tengah minimnya infrastruktur dan pemenuhan hak dasar yang masih dipandang sebelah mata di Dusun Karya Maju, ia berdiri mengokohkan jalannya sendiri.

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Rosideh menenun kisah ketangguhan perempuan pesisir Kayong Utara lewat usaha kue kecil-kecilan. Dapur rumahnya menjadi saksi bisu adonan kue yang ia racik setiap hari, sebelum akhirnya dititipkan kepada sang adik untuk dijajakan kepada para pekerja di perkebunan kelapa sawit.

“Saya sekarang ibu rumah tangga, kalau ada yang ngajak mungut brondolan sawit saya ikut, saya juga buat kue sikit-sikit dititip dibawa adek ke sawit, itu yang masih saya tekuni sekarang,” ujar Rosideh menceritakan kesehariannya kini.

Keputusan Rosideh menitipkan kue ke kawasan perkebunan sawit bukanlah tanpa alasan. Di tengah impitan harga bahan pokok yang terus melambung, ia dituntut presisi memperhitungkan tiap rupiah modal dan keuntungan agar dapur rumahnya tetap bertahan.

“Saya dulu sempat menitip kue ke warung, cuma untungnya kecil. Per biji harganya Rp1.000, dipotong Rp200 untuk warung. Hasilnya sangat minim, apalagi barang-barang naik semua, jadi saya berhenti menitip ke warung,” ungkap Rosideh.

Kejelian melihat peluang mengarahkannya pada para pekerja sawit pasar yang jauh lebih menjanjikan bagi usaha kecilnya.

“Kalau ke sawit, empat biji kue bisa seharga Rp5.000. Kalau keripik, sepuluh ribuan,” tambahnya.

Roda sepeda tua miliknya menggerus patahan aspal yang melebur lagi menjadi tanah, saat bulan suci Ramadhan tiba ia menjajakkan takjil sejak matahari masih meninggi hingga kumandang adzan magrib menyapa indra pendengaran.

“Kalau bulan puasa saya jualan takjil keliling pakai sepeda dari jam dua sore di sekitaran RT,” tuturnya.

Sulitnya akses jalan tak hanya mengganggu kenyamanan mobilitas, tetapi juga merenggut mimpinya sebagai perempuan pekerja. Pada akhirnya, ia terpaksa mengalah pada patahan aspal yang merana.

“Dulu saya sempat bekerja setengah hari, tapi semenjak jalan rusak tahun 2025 saya berhenti karena tidak sanggup jalannya,” ujarnya.

Ketika musim kemarau tiba mereka kesulitan mendapatkan akses air bersih, belum terdapat PDAM juga di sana, air gunung yang diperjualbelikan juga kesulitan untuk diantar ke rumah warga sebab rute jalan yang sulit.

“Kalau musim hujan air asin. Kami beli air gunung, tapi kemarau gini orang yang jual air ga mau antar padahal kami kan mau beli, jalannya berlobang bah bedanau danau, jadi kalau toren tu disini takutnya pecah, kalau beli ke tempatnya harganya emang miring sih, kalau pun diantar ongkirnya juga semahal itu bisa 300ribu harganya ntah dapat berapa banyak airnya berhemat-hemat jakla,” ungkapnya menceritakan hal yang ia dan masyarakat pesisir lalui.

Terbesit pendar asa di binar matanya. Ia berharap, gelombang pemindahan Ibu Kota Negara ke Tanah Borneo tak sekadar membawa perubahan di pusat pemerintahan, tetapi juga memberikan riak dampak positif hingga ke sudut-sudut pesisir Kalimantan Barat.

“Harapan saya, semoga dibuka lapangan pekerjaan untuk para ibu dan harga sembako bisa kembali stabil,” tutur Rosideh penuh harap, menyunggingkan senyum tipis sembari mengakhiri perbincangan kami.

Lakon Fitriyani dan Rosideh merupakan guratan sebagian gaungan potret yang ditangkap oleh Dmitri Graciella Ivanova, selaku CO Community Organizer Gemawan yang mengkoordinasikan pendampingan perempuan di Kayong Utara, membeberkan realita pahit yang dihadapi warga pesisir di sana.

Hampir satu tahun ia mendampingi mereka menyaksikan bagaimana pertarungan daya juang perempuan pesisir dan tantangan perubahan iklim yang merenggut hak-hak dasar kehidupan mereka.

“Air yang ada di sana cuma air asin. Tidak ada fasilitas PDAM, jadi warga benar-benar hanya bergantung pada air hujan,” ungkap Dmitri, Kamis (16/7/2026).

Kala kemarau mengunjungi Kayong Utara, curah hujan tentu semakin menipis. Tiada pilihan maupun tawaran lain bagi warga yang menggantungkan hidup pada air hujan tersebut selain merogoh kocek lebih dalam demi memastikan pasokan air bersih tetap tersedia di rumah.

“Ketika hujan tidak turun, mereka harus membeli air bukit yang hanya cukup untuk bertahan sekitar lima hari. Itu pun mereka harus sangat berhemat. Air beli itu digunakan untuk segala kebutuhan: mandi, minum, memasak, sampai mencuci pakaian. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya kalau harus mencuci baju menggunakan air asin?” tutur Dmitri prihatin.

Roda sepeda tua yang menjejaki setapak pesisir menjadi saksi bisu sekaligus bentuk adaptasi paling rasional di tengah himpitan ekonomi. Mengayuh sepeda bukan sekadar pilihan gaya hidup bagi Rosideh semata, melainkan keharusan untuk bertahan.

Bagi warga pesisir sepertinya, mengandalkan kendaraan bermotor sama saja dengan makin menguras isi dompet. Jarak tempuh menuju SPBU terlampau jauh dari pemukiman warga, ditambah jam operasional yang terbatas hingga pukul 16.00 WIB dan antrian yang mengular, memaksa warga bergantung pada bensin eceran.

“Menurut mereka, sayang kalau pakai motor. Ekonomi di sana juga tidak terlalu tinggi, jadi mereka lebih memilih memakai sepeda. Selain bensin jarang ada, harganya juga mahal sekali. Biasanya harga Pertalite eceran di sana mencapai Rp15.000 hingga Rp16.000. Kecuali kalau kita ke SPBU, harganya tetap normal. Tapi antriannya panjang, padat, dan biasanya hanya buka sampai jam 4 sore. Lokasi SPBU itu jauh sekali dari pemukiman ibu-ibu di sana. Karena akses jalan masuk ke tempat mereka rusak parah, yang ada cuma bensin eceran. Nah, itu yang bikin mahal, makanya mereka lebih memilih naik sepeda,” ungkap Dmitri.

Di balik wacana megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), tergantung harapan serta ketakutan yang berjalan beriringan. Menanggapi pendar asa yang melambung dari warga pesisir, Dmitri justru membagikan keresahannya, khawatir bila pembangunan kelak hanya berfokus pada koridor darat utama tanpa menyentuh konektivitas transportasi laut maupun menilik ruang hidup masyarakat pesisir.

“Pihak yang sangat positif dengan adanya IKN beranggapan orang-orang otomatis akan banyak berkunjung ke Kalimantan. Kalimantan kan biasanya tidak begitu tersentuh karena selama ini pembangunan selalu Jawa-sentris. Nanti Kalimantan bakal lebih dikenal, ekonomi akan meningkat, dan hal-hal lain juga berubah. Tapi kira-kira masyarakat pesisir ini bakal betul-betul terdampak tidak? Walaupun jalur transportasi nanti diperkirakan bakal lebih padat dari biasanya, aku takutnya karena wilayah kita jadi pusat, justru akses jalan darat di daerah pelosok yang malah diabaikan,” ujar Dmitri khawatir.

Dari kacamata berbeda namun dengan pandangan yang selaras menilik kondisi nyata pesisir Kayong Utara, Reny Hidjazi selaku Koordinator Program Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSDW) Borneo turut membagikan pengalaman saat mendampingi masyarakat ketika musim kemarau melanda.

“Kami juga merasakan bagaimana harus ikut merasakan mandi pakai air asin. Karena di sana kalau musim kemarau tidak ada air hujan, yang ada cuma air asin. Dan itu hampir setiap tahun dihadapi oleh masyarakat Kayong Utara, terutama di wilayah-wilayah tempat kami berkegiatan waktu itu,” ungkap Reny membuka cerita, Kamis (24/7/2026).

Dalam pandangannya, kebutuhan akan air bersih bukanlah persoalan sepele, melainkan berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat pesisir Kayong Utara terutama kesehatan perempuan dan anak. Ketika pekerjaan ranah domestik kerap kali dibebankan kepada perempuan, impitan finansial yang melilit lantas menggandakan pikulan di atas pundak mereka.

“Nah, ini menurut saya bukan cuma soal masalah air ya, tapi sebetulnya ada persoalan terkait tidak terpenuhinya hak atas air, hak ekonomi, dan hak kesehatan terutama kesehatan perempuan dan anak yang belum jadi perhatian khusus pemangku kepentingan maupun pemerintah. Kenapa perempuan paling terdampak? Pertama soal beban perawatan, perempuan kan tiap hari berurusan dengan air untuk masak, cuci, mandi, sampai urusan anak.  Saat kemarau, mereka harus cari dan beli air. Ini kan jadi beban tambahan terkait ekonomi mereka. Terus kalau airnya kondisi asin begini, risiko kesehatan terutama kesehatan reproduksi itu jadi tinggi, seperti gatal-gatal dan diare. Selain itu, tentu ada krisis ekonomi yang dialami perempuan dari situasi kayak gini,” jelas Reny.

Kala hujan akhirnya tercurah di pesisir Kayong Utara, langit seolah membawa tumpahan berkah yang lama dinanti warga. Namun, penantian itu kerap berujung sia-sia tatkala wadah penampungan air bersih tak jua tersedia. Dalam pusaran krisis ini, kesetaraan peran dan pelibatan perempuan menjadi krusial, sebab di garda terdepan perubahan iklim, ibu-ibulah yang paling awal meresapi dampaknya. 

“Pertama soal infrastruktur. Masyarakat di sana belum banyak yang punya sumur bor atau embung penampungan air hujan komunal. Harusnya situasi seperti ini sudah bisa kita antisipasi dari awal, termasuk menghadirkan teknologi sederhana seperti penampung air hujan. Kalau ditarik garis besarnya, ini juga masalah perencanaan. Kebijakan air bersih yang disiapkan pemerintah itu masih belum responsif gender, masih pakai pola umum. Padahal, kebutuhan air bersih ini kan paling tinggi dirasakan oleh ibu-ibu,” jelas Reny.

Di tengah kegentingan tantangan iklim yang makin menekan garis pantai, uluran solusi tak lagi bisa ditunda. Kebijakan keberlanjutan harus segera dirajut nyata dengan menempatkan perempuan sebagai penentu arah di setiap lembar perencanaannya. 

 “Solusi dari situasi kayak gini sebetulnya ada beberapa, dan pemerintah harus jadi penanggung jawabnya. Jangka pendek, harusnya ada bantuan tangki dan filter air sederhana. Jangka menengah, tiap desa mesti punya penampung air atau sumur bor tenaga surya. Kalau jangka panjangnya, ya pengadaan pipa PDAM khusus pesisir yang tahan banjir rob. Nah, semua proses ini perencanaannya harus responsif gender artinya melibatkan perempuan dalam pengadaan air seperti ini, dan mengajak warga kritis terkait situasi air di Kayong Utara,” papar Reny.

Beban ekologis tak semestinya terus mengimpit pundak perempuan di Kayong Utara. Di antara gulungan debu dan bopeng jalan yang tak kunjung dipoles, pengabaian hak dasar ini bukanlah suratan takdir, melainkan potret nyata ketimpangan infrastruktur yang mengontrol kualitas dan keselamatan hidup masyarakat pesisir.

“Nah, untuk akses jalan rusak ini berkaitan dengan pemenuhan HAM bahkan melanggar tiga hak sekaligus. Pertama, hak atas mobilitas dan keamanan. Kedua, hak ekonomi; kalau jalannya rusak, biaya distribusi pangan jadi mahal dan akses kebutuhan pokok terhambat. Ketiga, hak atas kesehatan. Risiko kecelakaan juga tinggi. Terutama kalau ada perempuan hamil mau melahirkan, pasti sangat kesulitan mencapai rumah sakit dan membahayakan keselamatan diri. Nah, kalau jalan rusak, dampaknya biasanya sampai ke situ,” tegasnya.

Riak kehidupan masyarakat pesisir Kayong Utara bukanlah sekadar panggung untuk menguji sejauh mana ketangguhan perempuan beradaptasi. Narasi ini adalah cermin refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk menyaksikan secara utuh dalamnya ketimpangan akses sebuah cermin yang semestinya melahirkan keberanian politik untuk mengalokasikan anggaran daerah yang betul-betul berpihak pada kebutuhan warga.

“HAM itu kan tentang pemenuhan hak dasar: pangan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Kalau jalannya rusak dan daerahnya terisolasi dari pengambil keputusan, hak perempuan, lansia, dan anak-anak jelas terhambat. Makanya, yang harus dilakukan adalah memastikan penganggaran yang responsif gender. APBD Kayong Utara harusnya mengalokasikan khusus perbaikan jalan dan jembatan pesisir, supaya akses pemenuhan hak ibu-ibu dan anak-anak ini betul-betul terpenuhi,” pungkasnya mengakhiri perbincangan.

Persoalan di pesisir tak berhenti pada krisis air minum dan rusaknya jalan. Perubahan iklim dan intrusi air laut juga perlahan merayap menghancurkan vegetasi serta lahan bercocok tanam milik warga. Menanggapi ancaman ekologis ini, akademisi Ilmu Kelautan Universitas Tanjungpura (Untan) Shifa Helena menilai perlu adanya adaptasi teknologi pertanian yang presisi bagi masyarakat pesisir.

“Guna mengantisipasi tanaman mati akibat terendam air laut, metode penanaman berikutnya bisa menerapkan sistem hidroponik menggunakan pipa yang dipasang lebih tinggi agar terhindar dari intrusi,” jelasnya.

Gema pembangunan dan gelombang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus menggelora kerap kali bergaung nyaring sebagai janji kemajuan. Namun, di atas tanah pesisir yang kian tergerus air asin, wacana megaproyek tersebut berisiko menjadi narasi hampa jika tak menyentuh denyut nadi keselamatan warga lokal. Penggiat perempuan Gemawan, Arni, menegaskan bahwa jargon pemerataan tidak boleh dibayar dengan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir.

“Setiap kebijakan dan proyek strategis, dari tingkat desa hingga nasional, harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan warga tanpa menimbulkan kerugian sosial dan ekologis terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Jika proyek berdampak pada ruang hidup, perempuan harus mendapat ruang pelibatan yang setara dan bermakna mulai dari konsultasi awal hingga pengambilan keputusan. Perempuan dan masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan,” tegas Arni, Kamis (23/7/2026).

Megaproyek IKN di tanah Borneo tak jarang dirayakan sebagai simbol kemajuan yang disusul janji pemerataan pembangunan dari pusat pemerintahan baru. Lantas, bagaimana nasib kehidupan di pemukiman pesisir Kayong Utara? Rasa asa yang menjuntai di tengah gempita proyek tersebut justru menghantarkan penggiat perempuan Gemawan, Arni, pada kecemasan yang mendalam. 

“Pemindahan IKN di Kalimantan Timur tentu membawa konsekuensi ekologis dan sosial bagi Kalimantan Barat. Kekhawatiran saya, pembangunan skala besar ini diiringi ekspansi investasi dan eksploitasi SDA tak terkendali yang membabat hutan dan menggeser masyarakat adat, tanpa memberi dampak positif nyata bagi warga lokal. Kelompok perempuan makin rentan karena mereka yang paling dekat dengan lahan, air, dan hutan. Ketika persoalan mendasar seperti air bersih saja belum selesai, muncul pertanyaan besar: prioritas pembangunan IKN dengan anggaran masif ini sebenarnya untuk siapa? Pembangunan seharusnya berangkat dari pemenuhan hak masyarakat dan prinsip keberlanjutan, bukan malah memperbesar ketimpangan dan mengorbankan ruang hidup,” ujarnya.

Fasilitas air bersih yang nihil di wilayah pesisir tak sekadar merambat pada terbatasnya akses penggunaan air, tetapi juga merogoh dalam-dalam dompet warga. Rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan esensial keluarga justru tergerus demi menebus liter demi liter air bersih dengan harga membumbung.

“Ketidaktersediaan air bersih yang berkualitas itu akhirnya jadi beban ekonomi tambahan untuk perempuan di Kayong. Harusnya, uang ratusan ribu itu bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan piring makan keluarga,” tegas Staff Advokasi LBH Kalbar, Vania Holika Sitanggang, Selasa, (28/7/2026).

Ketimpangan di tanah pesisir tak berhenti pada nihilnya pasokan air bersih. Patahan jalan yang dulunya aspal utuh kini kembali melebur menjadi tanah, meninggalkan kubangan dan lekuk mendalam di sepanjang koridor pesisir. Di saat perempuan di perkotaan dapat dengan mudah mengakses sekolah dan fasilitas medis, para perempuan di pesisir Kayong Utara harus bertaruh keselamatan di atas akses yang hancur demi meraih hak yang sama. Bagi LBH Kalbar, pengabaian akses mobilitas ini adalah potret nyata diskriminasi pembangunan yang terus melanggengkan ketidaksetaraan.

“Sementara dalam pemenuhan HAM, akses jalan untuk menempuh pendidikan dan fasilitas kesehatan yang mudah didapatkan perempuan di kota, seharusnya bisa diakses dengan mudah juga oleh perempuan di pesisir. Karena bagaimanapun, itulah bentuk kesetaraan yang sebenarnya,” tegas Vania.

Desas-desus mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali menyeret ingatannya pada tumpukan aduan yang melayang ke Komnas HAM. Di mata Vania, janji kemajuan dari megaproyek tersebut berisiko menjadi narasi semu jika partisipasi publik hanya dijadikan legitimasi di atas kertas, alih-alih pelibatan yang nyata dan bermakna.

“Buktinya banyak laporan ke Komnas HAM terkait PSN. Kalau katanya masyarakat lokal menerima manfaat ekonomi, kenyataannya banyak hak asasi yang tercerabut. Belum lagi soal lingkungannya. Masyarakat lokal di situ banyak kehilangan hak-hak dasarnya. Eksistensi PSN ini seharusnya tidak bikin masyarakat dimiskinkan secara struktural tanpa perlindungan sosial. Belum lagi soal partisipasi. Kalau mau bangun, katanya ada partisipasi ke masyarakat. Tapi dengan akibat seperti itu, sebenarnya partisipasi itu dilakukan atau tidak sih? Jangan cuma partisipasi formalistik,” tegas Vania.

Dampak dari megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sekadar memantik riak di titik nol pembangunan, melainkan mengirimkan gelombang tekanan sistematis ke seluruh penjuru Borneo. Kalimantan Barat, wajib bersiap menanggung beban sumber daya material, energi, hingga pemulihan ekologis demi megahnya pusat pemerintahan baru. Bagi Vania, pengalihan fokus dan anggaran skala raksasa ini secara nyata telah menyedot dana negara yang seharusnya berlabuh pada pemenuhan hak-hak dasar warga, seperti jalan layak dan air bersih di sudut-sudut wilayah yang terabaikan.

“Menurutku pemindahan ibu kota ke IKN dampaknya pasti sistematis ke seluruh Kalimantan. Beban konstruksi, pemulihan ekologi, kebutuhan air, listrik, sampai material itu tidak an sich dibebankan ke Kaltim saja, tapi berdampak ke Kalimantan secara keseluruhan. Beban anggarannya gila-gilaan, yang seharusnya bisa dialokasikan ke hak-hak dasar seperti jalan, malah dialihkan ke sana. Kita jadinya nyokong pasokan listrik, air, dan material konstruksi mereka. Nggak mungkin lah tidak berdampak, cuma mungkin belum terasa banget saja sekarang,” tegas Vania.

Infrastruktur jalan yang carut-marut di pesisir menjadi bukti telanjang betapa arah pembangunan negeri ini masih berkutat manis di pusat-pusat perkotaan. Dari kacamata Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Kalbar, keterisolasian fisik akibat abainya negara tak sekadar memperlambat laju kendaraan, melainkan memagari para perempuan pesisir dari akses terhadap fasilitas dasar kehidupan. 

“Akses jalan rusak di Karya Maju hingga perempuan memilih naik sepeda menunjukkan pembangunan kita masih kota-sentris dan mengabaikan pesisir. Padahal, jalan bukan sekadar sarana transportasi, melainkan pemenuhan HAM. Jalan rusak membatasi akses perempuan ke fasilitas kesehatan, pasar, pendidikan, hingga pekerjaan. Kondisi ini makin berisiko bagi perempuan karena mereka memiliki pengalaman reproduksi yang tidak dialami laki-laki, seperti hamil dan mengasuh anak. Negara wajib hadir dan menyadari bahwa warga pesisir bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan dengan kerentanan dan kebutuhan yang berbeda,” tegas Putriana, Ketua Rumah Perempuan dan Anak (RPA) Kalbar, Putriana, Jumat (24/7/2026).

Di balik gemerlap klaim angka investasi dan tolok ukur kemajuan fisik, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap kali menyimpan celah keutamaan yang timpang. Dalam riak pembangunan yang maskulin, suara dan kebutuhan perempuan pesisir seringkali tergeser ke tepi dianggap sekedar penonton, bukan penentu arah ruang hidup mereka sendiri. Bagi Putriana, tolok ukur keberhasilan pembangunan sejati tak boleh berhenti pada deretan tiang pancang dan hamparan semen, melainkan pada jaminan atas martabat, hak reproduksi, serta keberlanjutan dapur warga yang menggantungkan hidup pada alam. 

“Keberhasilan sebuah proyek tidak boleh hanya diukur dari nilai investasi atau megahnya infrastruktur, tetapi dari sejauh mana proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup warga, melindungi lingkungan, dan menghormati hak-hak perempuan. Sayangnya, pembangunan seringkali hanya dipandang dari perspektif laki-laki dan mengabaikan keberadaan perempuan. Pada prinsipnya saya tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat terdampak, terutama perempuan. Jika Proyek Strategis Nasional masuk ke wilayah pesisir, pemerintah wajib memastikan adanya konsultasi yang bermakna dengan perempuan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian dan ruang hidupnya,” tegas Ketua RPA Kalbar tersebut.

Wacana perpindahan ibu kota tak seharusnya hanya memperhatikan satu aspek lalu mengubur aspek lainnya. Bagi Putriana keterlibatan perempuan, kedaulatan masyarakat adat, serta melalui pembangunan yang inklusif serta memperhatikan kelestarian ekologis Tanah Borneo

“Jangan sampai pembangunan itu hanya memberikan manfaat ekonomi tanpa memperhatikan perlindungan terhadap perempuan, masyarakat adat, hingga kelestarian lingkungan. Soal IKN, saya berharap prosesnya dapat dilakukan secara inklusif dan melibatkan perempuan, sehingga semua pihak mendapatkan kesempatan ekonomi yang setara dan hak-haknya terlindungi. Dengan begitu, proses pemindahan IKN ini benar-benar bisa dirasakan keadilannya oleh perempuan,” tegas Putriana mengakhiri wawancara.

(Dayank Ana Sebalu)