Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memetakan sebanyak 114 kecamatan dan 559 desa atau kelurahan masuk dalam kategori zona rawan banjir menjelang musim penghujan 2026/2027, Selasa, (6/10/2026).
Pemetaan kawasan rentan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, guna menyelaraskan langkah antisipasi terhadap ancaman banjir, banjir rob, genangan, angin puting beliung, serta tanah longsor.
Berdasarkan rekapitulasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Kapuas Hulu mencatatkan sebaran wilayah rawan banjir terbanyak dengan 104 desa/kelurahan, disusul Landak 82 desa, Melawi 80 desa, Sanggau 59 desa, Bengkayang 45 desa, Sintang 39 desa, Sekadau 36 desa, Mempawah 33 desa, Ketapang 26 desa, Kayong Utara 21 desa, Kubu Raya 18 desa, Kota Singkawang 7 kelurahan, Sambas 6 desa, dan Kota Pontianak 3 kelurahan.
Baca Juga Titik Panas Turun Signifikan, BPBD Kalbar Tetap Perpanjang Status Tanggap Darurat Karhutla
Kebutuhan penyelarasan komando antarpemerintah daerah ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di hadapan jajaran bupati dan wali kota. Kekompakan lintas tingkatan birokrasi diutarakan dalam arahannya.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegasnya, Selasa, (6/10/2026).
Pemahaman detail wilayah kerja diinstruksikan kepada para pimpinan daerah di tingkat dua. Tuntutan penguasaan zona rentan dipaparkan dalam pesannya.
Baca Juga Angin Selatan Bawa Kiriman Asap Lintas Wilayah, Kualitas Udara Pontianak dan Kubu Raya Memburuk
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujar Ria Norsan.
Faktor pemicu bencana hidrometeorologi di Kalimantan Barat dinilai bersumber dari degradasi lingkungan, intensitas hujan ekstrem, pendangkalan saluran drainase, sedimentasi aliran sungai, hingga intrusi pasang air laut. Kerusakan tersebut mengancam sektor pertanian, budi daya tambak, konektivitas transportasi, dan memicu lonjakan harga komoditas pangan.
Kesiapsiagaan matang diposisikan sebagai langkah mutlak agar rentetan kerugian pada 2025 tidak terulang, saat 30 bencana banjir melanda 450.386 jiwa, memaksa 6.654 orang mengungsi, merenggut dua korban jiwa, serta merusak 73.350 rumah dan lima jembatan. Keseriusan penanganan mitigasi digarisbawahi dalam amanatnya.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” tegasnya.
Kepala daerah diinstruksikan menempuh enam tahapan pencegahan, meliputi sosialisasi kawasan rentan, penyiapan lokasi evakuasi akhir, pengaktifan kesiagaan aparatur kecamatan hingga desa, pengalokasian logistik, operasionalisasi Pusdalops BPBD, serta simulasi penyelamatan darurat (Table Top Exercise). Keterlibatan aktif penduduk lokal dinilai menjadi kunci keselamatan evakuasi lapangan. Peran penting masyarakat ditekankan dalam keterangannya.
Baca Juga Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Sumba Barat Daya, BNPB Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” katanya.
Upaya struktural melalui normalisasi waduk, pembendungan, pembuatan kanal, konservasi daerah aliran sungai (DAS) hulu, serta penegakan hukum tata ruang dataran banjir turut didorong untuk mendampingi sistem peringatan dini. Ajakan perlindungan keselamatan warga diserukan sebagai penutup pidatonya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Dari sisi klimatologi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Barat, Erika Mardiyanti, mengingatkan dinamika atmosfer ekstrem yang berpotensi memicu hujan lebat mendadak. Pemanfaatan data cuaca sebagai acuan taktis diuraikan dalam pemaparannya.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Erika Mardiyanti.
Kecepatan respons birokrasi daerah menjadi faktor penentu penyelamatan masyarakat di titik-titik kritis. Urgensi tindak lanjut informasi cuaca ditekankan kembali olehnya.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga Pemprov Kalbar Perpanjang Status Tanggap Darurat, Ketua DPRD Ketapang Sibuk Pertanyakan Alokasi Bantuan Pusat 40 Miliar
Keselarasan tindakan antarpemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga jalur koordinasi evakuasi tetap siaga penuh sepanjang musim penghujan. Komitmen integrasi data kebencanaan ditegaskan sebagai penutup paparannya.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap terbangun kesamaan langkah antara BMKG, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan 2026/2027,” tutupnya.
(Rudi)
