Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Utara

Mendagri Tito Karnavian Tiba di Kaltara, Tinjau Perbatasan Krayan

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Selasa, 6 Oktober 2026 · 12:371 menit baca
Mendagri Tito Karnavian Tiba di Kaltara, Tinjau Perbatasan Krayan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang (kiri) dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah perbatasan Kaltara, Selasa (6/10/2026). (Dok. Pemprov Kaltara)

Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Prof. Tito Karnavian tiba di Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (6/10), untuk kunjungan kerja ke wilayah perbatasan. Agenda kunjungan mencakup rapat koordinasi di Kabupaten Malinau dan peninjauan lokasi perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

Mendagri tiba di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor. Ia disambut Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Seusai penyambutan, Mendagri dan Gubernur melanjutkan perjalanan ke Malinau dengan helikopter. Di sana, Mendagri dijadwalkan memimpin rapat koordinasi sebagai bagian dari rangkaian kunjungan. Agenda berikutnya adalah peninjauan lokasi perbatasan di Krayan.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana pemerintahan dan pembangunan berjalan di kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Tito.

Moratorium Bukan Halangan, DPRD Kaltara Dorong Percepatan DOB di Perbatasan
Baca Juga

Moratorium Bukan Halangan, DPRD Kaltara Dorong Percepatan DOB di Perbatasan

Menurut keterangan resmi, kunjungan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta melihat langsung kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kawasan perbatasan.

Bagi Pemerintah Provinsi Kaltara, kunjungan ini menjadi kesempatan menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

“Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan dan dinamika pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Zainal.

(Dayank Ana)