Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Nasional

Lantik Pengurus PWI Jabar, Ketum PWI dan Dedi Mulyadi Tekankan Independensi Pers

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Minggu, 4 Oktober 2026 · 13:481 menit baca
Lantik Pengurus PWI Jabar, Ketum PWI dan Dedi Mulyadi Tekankan Independensi Pers
Ketum PWI Akhmad Munir lantik pengurus PWI Jabar di Gedung Merdeka; Gubernur Dedi Mulyadi ingatkan insan pers jaga independensi dan objektivitas hadapi AI. (Dok. HO/TNP)

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan independensi pers di tengah tantangan disrupsi media serta perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Pernyataan tersebut disampaikan pada pelantikan Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon beserta jajaran pengurus masa bakti 2026–2031 yang digelar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Perubahan lanskap informasi akibat menguatnya media sosial dan algoritma digital dinilai menuntut insan pers untuk tetap memegang teguh disiplin verifikasi, konfirmasi, akurasi, keberimbangan, serta kode etik jurnalistik agar karya pers tetap menjadi rujukan tepercaya publik.

Perkuat Jaringan Digital Daerah, PWI Pusat Resmi Luncurkan Portal Terintegrasi
Baca Juga

Perkuat Jaringan Digital Daerah, PWI Pusat Resmi Luncurkan Portal Terintegrasi

Pentingnya objektivitas dan peran historis organisasi profesi wartawan diuraikan oleh Dedi Mulyadi. Tanggung jawab moral penyajian fakta di tengah pertarungan opini publik dipaparkan dalam sambutannya.

“PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan,” kata Dedi Mulyadi.

Pers profesional didorong untuk tidak larut dalam pusaran opini maupun praktik informasi pesanan kelompok pendengung (buzzer) di ruang siber, melainkan tetap konsisten menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen terhadap kebijakan publik.

Sementara itu, Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sulthon, menyatakan kepengurusan baru dengan kekuatan sekitar seribu anggota di berbagai kabupaten/kota serta empat kelompok kerja siap mengawal pembangunan daerah tanpa menggadaikan daya kritis pers sebagai pilar demokrasi.

(Rudi)