Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sektor perumahan serta investasi langsung swasta murni di Glamping IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (14/10/2026).
Kerja sama tersebut mencakup proyek delapan tower rumah susun (rusun) untuk aparatur sipil negara (ASN) senilai Rp2,629 triliun, serta lima investasi langsung swasta murni di sektor pangan, mebel, komersial, kuliner, olahraga, dan fasilitas penunjang kawasan dengan total nilai Rp1,11 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung skema KPBU, investasi swasta, dan hibah. Menurutnya, percepatan pembangunan Nusantara turut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.
“Hari ini kita membuktikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya dibiayai oleh APBN. Hari ini juga ada dua KPBU dan lima investasi swasta yang segera akan dimulai pembangunannya. Saya bersyukur karena IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Basuki.
Baca Juga Progres Tol Sepinggan Paket 1B Tembus 34,5 Persen
Direktur Utama PT Nindya Karya, Firmansyah, menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Nindya Karya merupakan amanah untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi IKN.
“Bagi kami, kepercayaan ini merupakan amanah sekaligus komitmen untuk menghadirkan hasil pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi Otorita IKN, bangsa, dan negara,” ujar Firmansyah.
Pada sektor perumahan, Otorita IKN mengembangkan hunian bagi ASN melalui skema KPBU yang mencakup pembangunan rumah susun dan rumah tapak.
Untuk proyek delapan tower rusun, PT Nindya Karya bersama PT Nindya Estate Management bertindak sebagai pemrakarsa. Proyek ini terdiri atas 288 unit rusun berukuran 190 meter persegi yang berlokasi di Wilayah Perencanaan (WP) 1A, dengan luas persil 6,84 hektare dan biaya investasi Rp2,629 triliun.
Baca Juga Otorita IKN Buka Masukan Publik Susun Tata Ruang Kawasan Penyangga
Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, PT Intiland Development Tbk melalui Badan Usaha Pelaksana PT Seratus Sembilan Nusantara telah menandatangani PKS proyek pembangunan 109 rumah tapak ASN di WP 1B KIPP IKN.
Proyek ini mencakup 109 unit rumah tapak dengan luas masing-masing 390 meter persegi di atas lahan dengan total luas persil 9,17 hektare. Lahan tersebut terbagi menjadi Persil 1 sebanyak 79 unit seluas 6,6 hektare dan Persil 2 sebanyak 30 unit seluas 2,4 hektare, dengan nilai investasi Rp2,819 triliun.
Masa kerja sama proyek rumah tapak ini 10 tahun, terdiri atas dua tahun masa konstruksi dan delapan tahun masa layanan. Pembangunannya diharapkan rampung pada Triwulan IV 2028.
Lima Investasi Langsung Swasta Murni
Selain KPBU sektor perumahan, Otorita IKN menandatangani kerja sama investasi langsung swasta murni bersama lima pelaku usaha, yakni PT Berdikari (Persero), PT Java Teak Indo, PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, PT Laziz Nusantara Grup, dan PT FYP Karya Perdana.
- PT Berdikari (Persero) akan mengembangkan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di WP 3 melalui rencana investasi parent stock layer farm dan hatchery, di atas lahan 17,27 hektare dengan estimasi investasi Rp177 miliar dan kapasitas sekitar 140 ribu ekor ayam.
- PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park akan membangun Grand Vista Nusantara di KIPP 1B, mencakup area komersial, apartemen, dan perkantoran di atas lahan 3,57 hektare, dengan estimasi investasi Rp1 triliun.
- PT Laziz Nusantara Grup mengembangkan Arabic Resto, gerai gelato, dan gedung serbaguna di KIPP 1B di atas lahan 0,54 hektare, dengan estimasi investasi Rp10 miliar.
- PT FYP Karya Perdana akan mengembangkan Teras Padu berupa sarana olahraga dan komersial penunjang di KIPP 1A, di atas lahan 0,45 hektare, dengan estimasi investasi Rp20 miliar.
- PT Java Teak Indo akan membangun showroom mebel khas Jepara dan kantor di KIPP 1A, di atas lahan 0,2 hektare, dengan estimasi investasi Rp1,5 miliar.
Kehadiran pelaku usaha mebel Jepara disambut langsung Bupati Jepara Witiarso Utomo. Menurutnya, keterlibatan mereka menjadi contoh konkret bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah juga dapat berkontribusi dalam pembangunan Nusantara, karena IKN tidak hanya membuka ruang bagi investasi besar, tetapi juga bagi pelaku usaha daerah sesuai potensi masing-masing.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Jepara berterima kasih sekali kepada Kepala Otorita IKN, yang sudah memberikan kesempatan UMKM kami di Jepara untuk ikut berinvestasi di IKN. Kami dari Jepara walaupun kecil, tetapi diterima di IKN, ini suatu kebanggaan buat kami. Bahwa IKN ini tidak hanya untuk investasi besar, tetapi investasi kecil, untuk masyarakat kami diterima di IKN. Mudah-mudahan dari daerah lain juga ikut berpartisipasi untuk membangun IKN dengan kemampuan masing-masing daerah,” ujar Witiarso.
Baca Juga Masuki Pembangunan Tahap Dua, IKN Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Borneo Economic Forum 2027
Perwakilan PT Indonesia Belt Road High Tech Development Park, Director Yang Jinghui, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berinvestasi di IKN dan berharap pembangunan ibu kota berjalan semakin cepat dan tepat waktu agar investor lain dari Tiongkok kian tertarik.
“Kami berterima kasih kepada Otorita IKN dan Indonesia atas kesempatan yang diberikan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Kami harap pembangunan IKN berjalan semakin cepat, pesat, dan tepat waktu sehingga investor lain dari China akan semakin tertarik datang ke sini,” ujarnya.
Melalui penandatanganan PKS tersebut, Otorita IKN berharap percepatan pembangunan ekosistem di Ibu Kota Nusantara terus terwujud. Kehadiran hunian bagi ASN, fasilitas pangan, area komersial, kuliner, olahraga, serta layanan penunjang diharapkan mendorong kawasan IKN tumbuh sebagai kota yang semakin lengkap, produktif, dan berkelanjutan.
(Memei)
