Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Kebudayaan Kalimantan Timur di kawasan IKN, Sabtu (14/11/2026). Kantor itu akan menjadi wadah koordinasi berbagai lembaga adat, kesultanan, dan Majelis Hakim Adat di Kaltim, dengan Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltim Viktor Yuan sebagai ketuanya.
Peresmian digelar seusai Musyawarah Adat Kalimantan Timur di Gedung Kementerian Koordinator 1, IKN. Acara itu dihadiri tokoh adat, perwakilan kesultanan, jajaran OIKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, dan unsur Forkopimda, termasuk Wakil Kepala Polda Kaltim Brigjen Pol Rustam Mansur.
Menurut Polda Kaltim, musyawarah dibuka dengan prosesi tepung tawar oleh Majelis Hakim Adat.
Peserta lalu merumuskan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara, kemudian ditandatangani sebagai pengesahan.
Wakapolda Kaltim, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), dan perwakilan Gubernur Kaltim memberikan nasihat kepada peserta.
Rangkaian acara ditutup dengan prosesi penutupan guci oleh para Hakim Agung adat dan penampilan Tarian Harmoni Nusantara.
Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Tedy Sopandi menilai musyawarah adat menjadi ruang penting untuk memperkuat komunikasi, menjaga persatuan, dan merawat keberagaman budaya di Kalimantan Timur.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan Nusantara harus seimbang antara infrastruktur dan pelestarian budaya lokal.
“Otorita IKN tidak hanya membangun kota dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan kearifan lokal,” kata Basuki.
Menurut Basuki, OIKN tidak bisa menjaga warisan budaya sendirian. Sekretariat bersama itu diharapkan menjadi rumah bersama bagi komunitas Dayak, Bugis, Banjar, Kutai, Paser, dan komunitas budaya lainnya di Kaltim.
Sekretaris Umum DAD Kaltim Hendrik Tandoh menjelaskan sekretariat itu lahir dari kesepakatan antara DAD Kaltim, OIKN, Majelis Kesultanan, dan lembaga adat lain.
Kantor itu akan dipakai untuk rembuk budaya, ritual adat, dan pembahasan aspirasi masyarakat adat, termasuk usulan peraturan daerah tentang adat istiadat.
Namun, sekretariat belum langsung beroperasi penuh. Struktur kepengurusan, personel, dan program kerja masih akan disusun bertahap.
Viktor Yuan mengakui tugas itu tidak ringan. Selain menampung kepentingan banyak lembaga adat, pengurus juga harus mengatur petugas harian, karena kantornya berada di IKN sementara sebagian besar pengurus masih berkegiatan di Samarinda.
Kepengurusan akan melibatkan perwakilan Majelis Kesultanan serta lembaga adat Paser, Banjar, Dayak, dan lainnya. Program kerja pertama akan menentukan apakah sekretariat ini benar-benar menjadi jembatan aspirasi masyarakat adat, bukan sekadar simbol.
(Ajau)
