Pemerintah berencana memangkas kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2027, yang berpotensi membuat smelter berebut bahan baku. (Foto: Epa to Nusantara Post)
Pemerintah berencana memangkas kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 lebih dalam dibanding tahun ini.
Kebijakan itu diharapkan mengerek harga nikel, tetapi pelaku industri menilai smelter dalam negeri bisa kekurangan bahan baku dan terpaksa memangkas produksi.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDMCecep Mochammad Yasin mengatakan kuota 2027 akan disusun berdasarkan kapasitas optimal smelter. Menurutnya, pasokan logam nikel di bursa Shanghai dan London berlebih hingga hampir 800.000 ton.
“Mungkin akan lebih ekstrem lagi penurunannya,” kata Cecep di sela Minerba Convex 2026, Selasa (3/11/2026), seperti dikutip Bloomberg Technoz. Ia belum menyebut besaran kuota, tetapi menyebut sejumlah smelter besar, termasuk Huayou dan Tsingshan, berencana menurunkan produksi mencapai 50 persen.
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi)Rizal Kasli menilai pemangkasan diperlukan untuk meredam surplus nikel global yang ia perkirakan mencapai 750.000 ton.
“Pemangkasan kuota diperlukan untuk meredam surplus nikel global yang kami perkirakan mencapai 750.000 metrik ton. Akibat surplus itu, harga nikel pada akhir Oktober 2026 turun ke US$15.220 per ton, level terendah tahun ini,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Rizal, harga nikel pada akhir Oktober 2026 berada di US$15.220 per ton, level terendah sepanjang tahun.
“Pemerintah sejak awal ingin menarik investasi hilirisasi, tetapi tidak ada pembatasan kapasitas. Akibatnya, smelter yang dibangun melebihi kebutuhan nikel global, sehingga harga dan penerimaan negara tidak maksimal,” ujarnya.
Hilirisasi berhasil menarik investasi smelter, tetapi tanpa pembatasan kapasitas, kemampuan pengolahan Indonesia kini melebihi kebutuhan pasar global.
Akibatnya, harga dan penerimaan negara tidak maksimal.
Ia juga mengingatkan soal cadangan. Dengan produksi sekitar 260 juta ton bijih per tahun dan cadangan saprolit berkadar di atas 1,5 persen sekitar 3,1 miliar ton, umur tambang nikel Indonesia diperkirakan tersisa kurang dari 15 tahun.
Produksi nikel tambang dan olahan Indonesia 2014–2026. Pertumbuhan diproyeksikan melambat tajam menjelang pemangkasan kuota nikel 2027. (Grafis: Nusantara Post, sumber: WBMS, BMI)
Smelter bisa berebut bijih
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menyebut Indonesia menguasai sekitar 65 persen pasokan nikel dunia.
“Secara teori, pembatasan produksi bijih nikel dapat mengerek harga. Indonesia menguasai sekitar 65 persen pasokan nikel dunia, sehingga posisi kita sangat strategis untuk memengaruhi keseimbangan pasar, seperti yang pernah dilakukan pemerintah pada komoditas batu bara,” kata Sudirman.
Namun, dampaknya bisa lambat jika pasokan dari negara lain dan proyekhigh pressure acid leach (HPAL) baru masih membanjiri pasar.
Kepada Bisnis, Sudirman memperkirakan kebijakan ini membawa “dampak berantai bagi sektor smelter domestik.” Kebutuhan bijih smelter dalam negeri diperkirakan 300 juta hingga 400 juta ton per tahun.
Jika kuota ditetapkan di bawah angka itu, persaingan antarsmelter untuk mendapat bahan baku akan makin ketat dan biaya operasional bisa melonjak.
Industri minta duduk bersama
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menyatakan pihaknya mendukung kebijakan yang bisa mengangkat harga.
Menurut Arif, pembatasan yang terlalu ketat akan membebani industri smelter yang padat modal. Ia khawatir banyak alat berat berhenti beroperasi dan berdampak pada tenaga kerja.
Arif berharap pemerintah mengajak pelaku usaha berdiskusi untuk mencari jalan tengah, sejalan dengan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kuota RKAB 2026 hasil revisi tercatat 290 juta–300 juta ton, naik dari kuota awal 260 juta–270 juta ton.
