Nama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, hingga Ketua DPR Puan Maharani disebut masuk radar Presiden Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sumber di lingkungan Istana Kepresidenan mengatakan beberapa nama baru telah masuk dalam pembahasan.
“Beberapa nama baru sudah masuk, opsi selalu terbuka untuk memperkuat koalisi yang sudah ada. Masuk juga di radar pak Prabowo nama Gubernur DKI Jakarta yang kinerjanya cenderung disukai, disebut juga mbak Puan mengingat kedekatan bapak Prabowo dengan Ibu Megawati sejak lama,” ujar sumber itu, Sabtu (14/11/2026).
Menurut sumber yang sama, Pramono lebih berpeluang dibanding Puan, tetapi bergantung pada sikap PDIP.
Baca JugaHasto Kristiyanto Kaitkan IKN dengan Legitimasi Politik Jokowi
“Tapi kemungkinan kalau PDIP berkenan, pak Pramono Anung sih, cuma belum tahu yang bersangkutan mau atau enggak, kan Mba Puan juga ketua DPR sekarang,” katanya.
Sumber itu menambahkan, di internal Gerindra juga ada pembahasan Sufmi Dasco Ahmad. Nama Andi Amran Sulaiman juga sempat disebut dalam diskusi.
“Tapi, kalau dari Gerindra yaa jelas pengennya pak Sufmi Dasco Ahmad lah kayanya, kan beliau yang paling aman. Kemudian pak Amran Sulaiman juga itu diskusi di kita juga sempat di-mention, cuma kayanya dari sisi pertimbangan politis yaa mengarah ke pak Pram atau ke pak Sufmi Dasco, nanti baru 2029 baru dikocok lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga mengisyaratkan dukungan untuk tokoh dari Gerindra seusai bertemu Prabowo di Istana Bogor dan menyatakan sikap tidak mengajukan diri sebagai calon wakil pengganti Gibran, Jumat (13/11/2026).
Baca Juga2 Persen Saham Bayan Resources Tercatat atas Nama Perusahaan Grup yang Didirikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman
Hasto menanggapi kabar itu seusai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026). Ia menegaskan PDIP berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.
“Hal-hal strategis terkait dengan sikap dan keputusan politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai,” kata Hasto.
Menurut Hasto, konstitusi memberi Presiden hak prerogatif untuk mengusulkan dua calon wakil presiden.
Ia berharap dua nama yang diajukan mampu menjawab persoalan ekonomi, sulitnya lapangan kerja, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Saat ditanya soal kemungkinan PDIP bergabung ke koalisi pemerintah, Hasto juga menyerahkannya kepada Megawati.
Hasto menilai mundurnya Gibran menjadi momentum untuk mengoreksi praktik bernegara agar sesuai konstitusi. Ia juga menyindir penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga.
Baca JugaKepala Dinsos Kaltara Disorot karena Namanya Tercantum sebagai Penasihat Sayap Gerindra
“Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan,” ujarnya.
Hasto juga menegaskan, sesuai kebijakan Megawati, kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan platform partai dipersilakan keluar.
Ia mengingatkan bahwa PDIP telah memecat Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.
Pramono sendiri belum memberi jawaban. Saat ditanya soal isu itu seusai memimpin rapat di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026), ia hanya tertawa.
“Pertanyaannya mantap banget itu,” ujar Pramono, lalu menutup sesi tanya jawab.
Selain nama-nama itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua DPD Sultan B. Najamudin juga disebut-sebut.
Sebelumnya, sumber di lingkungan Istana menyebut nama Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Yusril Ihza Mahendra.
(Ajau)
