Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak bisa dilepaskan dari upaya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan legitimasi dan kesinambungan kekuasaan politik. Menurut Hasto, proyek itu bagian dari praktik populisme selama pemerintahan Jokowi, terutama pada periode kedua.
Hasto menyampaikan penilaian tersebut di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut perubahan watak kekuasaan Jokowi mulai terlihat sejak periode pertama dan menguat pada periode kedua.
Menurut Hasto, Jokowi semula memperoleh legitimasi melalui proses demokrasi dari bawah. PDIP mendorongnya dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga calon presiden pada 2014. Namun, kata Hasto, pola kepemimpinan itu kemudian bergeser menjadi kekuasaan yang bertumpu pada populisme dan upaya mempertahankan pengaruh politik. Ia mencontohkan proyek pemindahan ibu kota.
“Pemindahan Ibu Kota Negara misalnya. Itu kan lebih upaya untuk meneruskan basis-basis legitimasi,” kata Hasto dilansir dari Afu.id.
Hasto juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang muncul tak lama setelah Jokowi dilantik untuk periode kedua pada 2019. Menurut dia, upaya mempertahankan kekuasaan tidak selalu ditempuh lewat perpanjangan masa jabatan secara langsung. Pengaruh politik, kata Hasto, juga dapat dijaga melalui kesinambungan program, jaringan kekuasaan, dan figur yang dekat dengan presiden.
“Baik secara langsung ataupun tidak langsung,” ujarnya.
Hasto menyebut praktik itu dibangun lewat tiga karakter, yakni feodalisme, populisme, dan Machiavellianisme. Ia mencontohkan apa yang ia sebut sebagai intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 kemudian membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024. Hasto menilai pencalonan Gibran tidak dapat dipisahkan dari persoalan konflik kepentingan dan upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga.
Selain IKN, Hasto menyoroti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan mempertanyakan skema pembiayaannya, yang menurut dia membebani negara dalam jangka panjang. Ia juga menilai pandemi Covid-19 memberi ruang perluasan kewenangan pemerintah, dengan sejumlah kebijakan masa krisis yang tidak dikoreksi menyeluruh setelah keadaan normal.
Hasto berpandangan persoalan mendasar demokrasi Indonesia adalah orientasi elektoral yang terlalu kuat, sehingga kepentingan jangka panjang kerap kalah oleh kebutuhan mempertahankan popularitas. Ia menyatakan tingginya kepuasan publik terhadap pemimpin tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan etika, konstitusi, dan mekanisme pengawasan. Hasto meminta seluruh elemen negara memperkuat supremasi hukum, menjaga independensi lembaga demokrasi, dan memberi ruang bagi kritik masyarakat sipil.
Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur memiliki landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan dari Jokowi atas pernyataan Hasto.
(Roska)
