Akademisi berusia 25 tahun, Khara Makrothomia Toda, mengundurkan diri sebagai dosen luar biasa (DLB) di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Ia mengaku keputusan itu diambil setelah merasa ditekan karena orasinya tentang kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi viral.
Toda mengajukan surat pengunduran diri pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan Hari Pahlawan. Surat itu ia unggah ke media sosial, dan ia menolak seluruh honor mengajar yang menjadi haknya pada periode berjalan.
“Langkah ini saya ambil demi menjaga integritas akademik, empati terhadap sesama korban kabut asap dan nilai moral iman Kristiani yang menuntut keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan,” ujar Toda kepada TIMES Indonesia, Rabu (11/11/2026).
Menurut Toda, persoalan itu bermula dari kabut asap. Ia terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan tidak bisa mengajar selama dua pekan. Ia menyebut dokter spesialis paru menemukan bercak di parunya.
“Seumur hidup saya baru ini kena ISPA,” ujarnya.
Toda juga mengkritik tanggapan pemerintah soal korban ISPA, merujuk angka 93.000 lebih yang menurut dia disebut belum memenuhi standar.
“Standar apa yang harus terpenuhi?” katanya.
Pada Senin (19/10/2026), Toda ikut unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang menuntut penanganan karhutla. Ia mengatakan berorasi sebagai warga dan akademisi tanpa membawa nama kampus. Video orasinya kemudian beredar luas di media sosial, dan menurut Toda, identitas tempatnya mengajar dicari.
Antara Senin (19/10/2026) dan Selasa (27/10/2026), Toda menyebut Sekretaris Daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menekan pimpinan kampus terkait keikutsertaannya dalam aksi itu. Ia mengaku tidak mendapat penjelasan rinci tentang bentuk tekanan tersebut.
Pada Selasa (27/10/2026), Toda dipanggil pihak kampus dan diminta membuat berita acara klarifikasi. Ia mengatakan didesak menyatakan kesediaan memulihkan nama baik kampus di mata pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu, kata Toda, pihak kampus menyampaikan bahwa Sekda dan sosok yang disebut “KH 1” menekan kampus. Ia juga mengaku diberi tahu bahwa nama institusi dibahas dalam rapat pimpinan Pemprov dan kemungkinan masuk daftar hitam, baik untuk pendanaan maupun kerja sama.
“Bukan bocor, memang mereka menerima itu dan mereka menyampaikan kepada saya,” ujarnya.
Pada Jumat (6/11/2026), fakultas menggelar rapat mendadak. Menurut Toda, hanya pimpinan yang berbicara. Ia mengaku diminta berhenti bersuara kritis agar tidak “memperkeruh dan memperuncing” persoalan, serta diminta mendukung program Asta Cita Presiden. Ia mempertanyakan mengapa arahan itu tidak disampaikan lewat surat edaran resmi.
Empat hari kemudian, Toda mengajukan pengunduran diri. Ia menilai rangkaian peristiwa itu menunjukkan pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah belum dewasa dalam berdemokrasi. Menurut dia, universitas semestinya merdeka mencari dan menyuarakan kebenaran, bukan menjadi perpanjangan tangan birokrasi kekuasaan. Ia menyebut langkahnya sebagai sikap moral.
Setelah suratnya beredar, Toda mengatakan kampus meminta unggahan itu dihapus. Ia berkonsultasi dengan pendamping hukum dan Serikat Tahanan Politik, yang menurutnya menyatakan bahwa itu surat pribadi sehingga kampus tidak berhak meminta penghapusan. Unggahan itu tetap ada.
Dekan Sytne Nova Tumbol, melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Sri Angellyna, menyampaikan keterangan atas nama dekan. Intinya, persoalan tersebut sudah diselesaikan di tingkat fakultas.
Toda berstatus dosen tidak tetap dengan surat keputusan (SK) yang terbit per semester, dan honornya dibayarkan sekali dalam satu semester. Ia mengajar mata kuliah Logika dan Administrasi Manajemen Gereja. Toda mengatakan akan tetap mengajar hingga semester berjalan berakhir. Mahasiswanya, kata dia, mengetahui pengunduran dirinya dari media sosial dan menyatakan sedih serta kecewa.
(Roska)
