Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Kasus Napak Tilas Ketapang: 23 Bos Perusahaan Dipanggil Kejati Kalbar

Memei
Memei
Kamis, 12 November 2026 · 23:281 menit baca
Kasus Napak Tilas Ketapang: 23 Bos Perusahaan Dipanggil Kejati Kalbar
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan. Kejati Kalbar memanggil 24 pihak dalam penyidikan dugaan korupsi dana CSR kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang. (Foto: Dok. Penkum Kejati Kalbar)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat memanggil 24 pihak untuk diperiksa dalam penyidikan dugaan korupsi dana kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang. Dana kegiatan itu bersumber dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan selama 2022 hingga 2024.

Pihak yang dipanggil terdiri atas 23 direktur utama perusahaan dan seorang pimpinan cabang salah satu bank. Pemeriksaan dijadwalkan bertahap pada 10 hingga 17 November 2026.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar I Wayan Gedin Arianta, mewakili Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan, mengatakan pemanggilan ini bagian dari pendalaman penyidikan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut,” kata Wayan di Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Kejagung Geledah Hotel Terkait Kasus Tambang Dua Eks Bupati Nunukan
Baca Juga

Kejagung Geledah Hotel Terkait Kasus Tambang Dua Eks Bupati Nunukan

Menurut Wayan, langkah ini bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi alat bukti.

Penyidik ingin mendapat gambaran utuh tentang konstruksi perkara sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kejati Kalbar belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Wayan menegaskan bahwa pihak yang dipanggil berstatus saksi.

“Setiap pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap harus dihormati hak-haknya dan dikedepankan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.

KPK Sita Rp2 Miliar dari Eks Dirut PT Len Industri di Kasus Digitalisasi SPBU
Baca Juga

KPK Sita Rp2 Miliar dari Eks Dirut PT Len Industri di Kasus Digitalisasi SPBU

Kejati Kalbar menyatakan penetapan pertanggungjawaban pidana akan didasarkan pada kecukupan alat bukti.

Kejati belum mengungkap nilai dana CSR yang diduga disalahgunakan maupun nama perusahaan yang dipanggil. Hasil pemeriksaan 24 saksi hingga 17 November akan menentukan apakah perkara ini segera mengerucut pada penetapan tersangka.

(Memei)