Imbas Guliran Hak Menyatakan Pendapat, Warganet Desak Audit Ijazah Anggota DPR RI

Gelombang kritik warganet meluas di sejumlah platform media sosial seperti Threads dan Instagram dengan tuntutan agar dilakukan pemeriksaan keabsahan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) maupun DPRD pada pertengahan November 2026.

Desakan publik ini muncul sebagai reaksi balik atas langkah 120 anggota DPR RI yang sebelumnya menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Infografis komposisi jumlah 120 anggota pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) per fraksi di DPR RI periode 2024–2029. (Dok. Ist)

Berdasarkan sorotan yang berkembang di linimasa media sosial, publik menilai bahwa lembaga legislatif yang mempersoalkan keabsahan dokumen pejabat eksekutif juga perlu membuka rekam jejak akademiknya secara transparan.

Tekanan digital tersebut turut diiringi dengan penggalangan petisi daring yang menuntut penerapan standar akuntabilitas dan integritas yang setara bagi para wakil rakyat.

Salah satu seruan terbuka di platform Threads disuarakan oleh akun terverifikasi @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026) yang menuai puluhan ribu interaksi dari pengguna media sosial.

Melalui unggahannya, akun tersebut mengajak publik mendukung petisi pemeriksaan ijazah anggota parlemen sekaligus menagih komitmen pengesahan legislasi prioritas.

“PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!” tulis akun @melindawongso_, yang kemudian ditambahkan lewat unggahan lanjutan mengenai nasib pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Desember mendatang.

Selain tuntutan transparansi dokumen akademik, komentar warganet pada sejumlah akun resmi fraksi parlemen juga menyoroti skala prioritas kerja legislatif.

Publik mempertanyakan fokus energi politik di Senayan, sembari mendesak agar pembahasan regulasi krusial seperti RUU Perampasan Aset segera dituntaskan sesuai harapan masyarakat.

Adapun berdasarkan data komposisi pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI periode 2024–2029, total 120 anggota pengusul berasal dari delapan fraksi, yakni PKS sebanyak 28 anggota, Partai NasDem 19 anggota, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Partai Golkar dan Partai Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN sebanyak 1 anggota.

(Hendrawan)

Imbas Guliran Hak Menyatakan Pendapat, Warganet Desak Audit Ijazah Anggota DPR RI

Komentar