Indonesia dan Republik Kongo membahas kerja sama kehutanan, mulai dari pengakuan pasar bagi kayu lestari, penelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan gambut dan mangrove.
Pembahasan berlangsung dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Selasa (10/11/2026).
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bertemu Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo.
Rohmat menyebut Indonesia dan Republik Kongo menjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia. Kedua negara, menurut dia, memikul tanggung jawab global yang khas.
Baca JugaIndonesia Buka Peluang Pasok Kredit Karbon Hutan ke Jepang, Kemenhut Tawarkan Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan Rusak
“Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat.
Pembahasan berfokus pada Broader Market Recognition Coalition (BMRC). Koalisi ini dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
Anggotanya mendorong pengakuan internasional yang lebih luas atas sistem pengelolaan hutan lestari di masing-masing negara produsen.
Rohmat menilai suara bersama dalam koalisi dapat mendorong pasar konsumen mengurangi hambatan nontarif. Dengan begitu, produk hutan lestari yang sudah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.
Baca JugaDi Tengah Krisis Energi dan Iklim, Konferensi Iklim PBB Dorong Negara Beralih ke Listrik
Di bidang penelusuran, Indonesia siap menjajaki kerja sama praktis untuk memperkuat sistem pelacakan produk hutan dari sumber hingga pasar.
Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dapat menjadi rujukan teknis. Republik Kongo sebelumnya menyatakan minat mempelajari SVLK, termasuk mekanisme penelusuran kayunya.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi,” kata Rohmat. Ia berharap kemitraan ini membangun rantai pasok yang akuntabel dan menunjukkan komitmen memerangi pembalakan liar.
Indonesia juga mengusulkan pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang terstruktur antara kedua kementerian. Cakupannya meliputi berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan penginderaan jauh, dan praktik terbaik tata kelola hutan.
Kedua pihak turut membahas peluang investasi hijau di sektor kehutanan, terutama rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Dalam pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mengoperasikan International Tropical Peatland Center (ITPC) secara penuh.
Baca JugaIndonesia Siapkan Pendanaan Taman Nasional Jangka Panjang di COP31
Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo menginisiasi pusat tersebut sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Riset bersama, harmonisasi praktik pengelolaan, dan pembiayaan iklim inovatif diharapkan menjadikannya rujukan global bagi konservasi hutan tropis dan penurunan emisi.
Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia.
Melalui lembaga ini, Indonesia ingin memulai program konservasi mangrove bersama Republik Kongo, berbagi keahlian restorasi lahan basah, dan memberdayakan masyarakat pesisir.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur,” kata Rohmat.
(Syahruls)
