Gubernur Kalbar Targetkan Inovasi Daerah Naik Predikat pada 2027

Ia menjelaskan Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan. Komitmen pengembangan inovasi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029, khususnya misi keempat tentang penguatan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah indikator daerah turut dipaparkan. Pemerintah Provinsi Kalbar menetapkan APBD tepat waktu, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB. Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 mencapai 5,24 persen, tingkat pengangguran terbuka Agustus 2026 sebesar 4,87 persen, dan angka kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 5,78 persen.

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) naik 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi meningkat dari 13.637 menjadi 21.545 proyek. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar 2026 tercatat 72,95.

Meski demikian, Norsan mengingatkan Indeks Inovasi Daerah Kalbar masih berpredikat Inovatif dan perlu ditingkatkan menjadi Sangat Inovatif.

“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Norsan.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi, penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta pemberian apresiasi kepada inovator terus didorong Pemerintah Provinsi Kalbar. Inovasi juga ditegaskan sebagai tanggung jawab seluruh pimpinan perangkat daerah.

“Setiap perangkat daerah ditargetkan menghasilkan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada bidang pelayanan dasar. Inovasi tersebut harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong PAD dan pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Kepada para bupati dan wali kota, pengembangan inovasi diminta dijadikan prioritas bersama agar seluruh daerah dapat meningkatkan predikatnya. Pemerintah provinsi melalui Bapperida disebut siap memberikan pendampingan dan fasilitasi untuk memperkuat kapasitas inovasi kabupaten/kota.

“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa agar inovasi menjadi gerakan bersama,” ajaknya.

Keberhasilan inovasi ditegaskan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan semata dari banyaknya inovasi yang dihasilkan.

“Inovasi adalah wujud nyata pelayanan sepenuh hati. Dengan keteladanan pimpinan, kesungguhan perangkat daerah, dan keterlibatan masyarakat, saya yakin ekosistem inovasi Kalimantan Barat akan semakin kuat dan berkelanjutan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.

(Rudi)