Kementerian Kehutanan menyatakan memperkuat kerja sama karbon kehutanan dengan Jepang lewat Joint Crediting Mechanism (JCM), mekanisme kredit bersama kedua negara.
Kerja sama itu diarahkan mendorong proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikannya dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Rohmat menyatakan Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Baca JugaDi Tengah Krisis Energi dan Iklim, Konferensi Iklim PBB Dorong Negara Beralih ke Listrik
Lewat Pasal 6 Perjanjian Paris dan JCM, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” kata Rohmat.
Rohmat memaparkan empat komitmen utama Indonesia dalam pengembangan karbon hutan.
Pertama, memulihkan lahan terdegradasi dan terdegradasi berat lewat proyek penyerapan karbon seluas 12 juta hektare.
Baca JugaBayi Orangutan Lahir di Hutan Jambi, Hasil Pemantauan Pelepasliaran Selama 25 Tahun
Kedua, melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi lewat proyek penghindaran emisi karbon seluas 50 juta hektare.
Ketiga, mengembangkan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare. Keempat, mengembangkan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Menurut Rohmat, komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi proyek konkret yang kredibel, dengan metodologi kuat, perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Indonesia juga mendorong agar ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting kerja sama JCM. Menurut Kemenhut, keduanya merupakan bagian besar dari portofolio proyek karbon yang sedang disiapkan Indonesia.
“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” ujar Rohmat.
Rohmat juga menyoroti peluang dari kebijakan sistem perdagangan emisi Jepang, Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS), yang memasuki fase wajib pada 2026.
Baca JugaKoalisi Sipil Desak RSPO Bertanggung Jawab atas Karhutla
Menurut Kemenhut, Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030. Pemerintah Indonesia menyambut peluang mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek berbasis alam, terutama dari pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.
Kemenhut berharap kerja sama ini mempertemukan kebutuhan Jepang akan kredit JCM yang memenuhi persyaratan dengan prioritas pemulihan ekosistem Indonesia.
Rohmat juga menegaskan keanekaragaman hayati harus menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai proyek karbon berbasis alam, dan manfaat proyek tidak boleh hanya diukur dari jumlah karbon yang diserap atau dihindari.
Sehari sebelumnya di Pontianak, WALHI Kalimantan Barat menyampaikan tuntutan menjelang COP31, di antaranya pengakuan hukum atas hutan adat dan pendekatan non-pasar sesuai Pasal 6.8 Perjanjian Paris, bukan solusi berorientasi pasar karbon.
(Dayank Ana)
