Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Presiden ke Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan niat mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tertutup yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam tersebut membahas dinamika politik serta perkembangan hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Keterangan mengenai pelaksanaan pertemuan serta substansi pembahasan dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo Hadi, Selasa (10/11/2026).

Langkah pengajuan pengunduran diri tersebut disampaikan seiring dengan menguatnya tekanan politik di parlemen terkait keabsahan dokumen persyaratan pencalonan.

Penjelasan lebih rinci mengenai respons Presiden serta pertimbangan hukum yang diajukan pihak Istana dipaparkan kembali oleh pihak Mensesneg.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” tutur Prasetyo Hadi.

Penegasan mengenai ketidakbenaran kabar penolakan langsung dari Presiden turut diluruskan dalam keterangan pers resmi.

“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo Hadi.

Gelombang penanganan di tingkat DPR menguat setelah sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat guna menindaklanjuti putusan lembaga peradilan.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan surat keterangan penyetaraan tingkat sekolah menengah atas yang digunakan saat pendaftaran Pemilu Presiden 2024 tidak sah, memperkuat temuan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Tanggapan mengenai keabsahan riwayat pendidikan sebelumnya sempat disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen tersebut.

“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).

Proses penanganan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di parlemen dijadwalkan terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Hendrawan)

Gibran Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Wakil Presiden ke Prabowo

Komentar