Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutunya menuduh pemilu 27 Oktober 2026 dicurangi. Panitia pemilu Israel menjawab bahwa tuduhan itu tidak punya dasar bukti, dan hasil pemilu sudah resmi diserahkan kepada Presiden Isaac Herzog.
Parlemen Israel (disebut Knesset) memiliki 120 kursi. Untuk membentuk pemerintahan tanpa bantuan pihak lain, sebuah kubu harus menguasai minimal 61 kursi, atau lebih dari separuh.
Hasil resmi menunjukkan kubu Netanyahu hanya memperoleh 53 kursi. Kubu penantangnya, yang dipimpin mantan panglima militer Gadi Eisenkot, memperoleh 48 kursi.
Dua partai yang dipimpin warga Arab Israel, yaitu Joint List dan Ra’am, meraih 19 kursi. Jumlahnya 120 kursi.
Baca Juga Ledakan Guncang Pulau Qeshm, AS Akui Lakukan Serangan Defensif di Selat Hormuz
Artinya tidak ada kubu yang cukup kuat sendirian. Jika kursi dua partai Arab itu ditambahkan ke kubu Eisenkot, jumlahnya menjadi 67 kursi, cukup untuk memerintah.
Namun laporan yang tersedia tidak menyebut kedua partai itu sudah resmi bergabung dengan kubu Eisenkot. Netanyahu tetap menjabat sementara sampai pemerintahan baru terbentuk.
Setelah kehilangan mayoritas, Netanyahu dan sekutunya, termasuk dua menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, menuduh partai-partai Arab menang lewat suap, dana dari luar negeri, dan kecurangan. Sebagian dari mereka meminta penyelidikan dan penangkapan, bahkan pembatalan pemilu.
Pada Minggu (1/11/2026), Netanyahu membagikan video seorang aktivis yang menyerukan “membatalkan saja pemilu”.
Baca Juga Ahmet Öğüt Pamerkan Semangka dan Sertifikat Donor Jantung untuk Gaza di ICAD 16
Ben Gvir juga menuding ada dana dari Qatar untuk mendorong warga Arab memilih. Qatar membantahnya dan menyebutnya “konyol dan berbahaya” (terjemahan redaksi).
Partai Netanyahu, Likud, mengaku telah menyerahkan ratusan kesaksian soal dugaan suap, ancaman, kekerasan, dan pemalsuan.
Salah satu pemicunya, pada pagi hari pemungutan suara, polisi menangkap tiga aktivis Ra’am atas dugaan jual-beli suara. Pengadilan menolak sebagian besar permintaan polisi untuk membatasi mereka dengan ketat, dan sebagian tersangka dibebaskan.
Ada pula surat dari Ketua Komisi Pemilihan Pusat, Noam Solberg, kepada kepala dinas keamanan dalam negeri Israel (Shin Bet), David Zini.
Isinya meminta penyelidikan atas “kecurigaan serius” soal dana asing. Solberg menulis ia tidak dapat memastikan seberapa serius bukti itu.
Komisi Pemilihan Pusat Israel juga menyatakan klaim kecurangan tersebut tidak berdasar.
Baca Juga Menang di Tengah Tekanan Trump, Lula da Silva Pertahankan Kepemimpinan Sayap Kiri di Brasil
Pada Minggu pagi yang sama, Solberg tampil bersama kepala Shin Bet dan Jaksa Agung. Mereka menyatakan pemilu berlangsung benar, dan bahkan jika dugaan dana asing terbukti, hasil pemilu tidak akan berubah.
“Keputusan Anda di kotak suara akan dihormati,” kata Solberg (terjemahan redaksi).
Likud menjawab bahwa “awan hitam” masih menggelayuti hasil pemilu.
Eisenkot menyebut kampanye itu “operasi pengaruh yang keji dan jahat” untuk menunda hasil dan menurunkan kepercayaan pada parlemen baru.
Pemimpin partai kiri Demokrat, Yair Golan, menyebutnya sikap “seorang diktator yang menolak menerima kekalahan di kotak suara”. Joint List menyatakan,
“Tidak ada kampanye fitnah yang akan menghapus capaian masyarakat Arab” (terjemahan redaksi).
Presiden Herzog dijadwalkan berkonsultasi dengan partai-partai untuk menentukan siapa yang ditugaskan membentuk pemerintahan.
Baca Juga Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Tibet, 16 Orang Dilaporkan Tewas dan Ratusan Rumah Roboh
Ia menyerukan agar partai-partai berkompromi supaya pemilu ulang tidak terjadi. Melansir dari berbagai media internasional seperti CNN dan Channel 12 Israel menghadapi pekan-pekan, bahkan bulan, ketidakpastian politik.
Pemilu ini berlangsung ketika Israel dan Amerika Serikat terlibat perang dengan Iran sejak Februari 2026. Netanyahu disebut mendorong serangan baru terhadap Iran, sehingga siapa yang memimpin pemerintahan Israel berikutnya bisa memengaruhi arah konflik tersebut.
(Syahrul)
