Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan data sebagai landasan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan Nusantara. Hal itu menjadi fokus Jumat Belajar bertema Manajemen dan Pemanfaatan Data di Kantor Otorita IKN, Jumat (30/10/2026), yang menghadirkan Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto.
Dalam kegiatan itu, pegawai Otorita IKN mendapat penguatan pemahaman tentang tata kelola data yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipakai untuk merumuskan kebijakan.
Otorita IKN menyebut pengelolaan data semakin strategis seiring transformasi menuju pemerintahan digital, yang menurut mereka tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola data yang kuat, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang bertanggung jawab juga disebut sebagai bagian dari transformasi itu.
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit, menyebut tiga aspek yang perlu diperkuat. Pertama, membangun data berkualitas dan tepercaya dengan melibatkan pembina data sejak tahap awal produksi data.
“Ke depan, ada tiga hal yang perlu kita dorong. Pertama, membangun data yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dalam pengadaan dan penyelenggaraan data, kita perlu melibatkan pembina data sesuai dengan kewenangannya. Untuk data statistik, misalnya, perlu melibatkan BPS sebagai pembina data statistik, sementara untuk data geospasial melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Demikian pula untuk data keuangan yang perlu mengacu pada standar dan ketentuan Kementerian Keuangan,” ujar Agung.
Aspek kedua adalah memperkuat integritas dan interoperabilitas data melalui penerapan standar yang seragam. Aspek ketiga, meningkatkan pemanfaatan data melalui empat tingkatan analisis: deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif.
“Kedua, data dari berbagai unit harus memakai standar yang sama agar bisa saling terhubung. Ketiga, data tidak berhenti pada laporan. Kita harus naik dari analisis deskriptif ke diagnostik, prediktif, dan preskriptif,” kata Agung.
Joko Parmiyanto menegaskan data kini menjadi infrastruktur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sama seperti jalan, listrik, dan jaringan internet.
“Data adalah infrastruktur. Kecerdasan buatan pun tidak akan bekerja dengan baik tanpa data yang rapi dan terstandar. Karena itu, kami mengajak Otorita IKN untuk bergotong royong dalam pengelolaan data. Jika satu instansi sudah memiliki data tertentu, instansi lain dapat memanfaatkannya tanpa harus mengumpulkan kembali data yang sama,” jelas Joko.
Joko juga mengingatkan pentingnya keamanan dan kedaulatan data dalam penggunaan AI. Data milik instansi pemerintah, terutama yang strategis dan sensitif, perlu dikelola hati-hati dan tidak boleh dialirkan sembarangan kepada penyedia layanan AI.
“Data milik instansi pemerintah harus dikelola dengan hati-hati. Terutama yang strategis dan sensitif, jangan dialirkan sembarangan kepada penyedia layanan AI,” kata Joko.
Otorita IKN berharap kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola data terus meningkat, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Nusantara didukung data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Riyold)
