Pemprov dan DPRD Bahas Langkah Konkret Optimalisasi Pendapatan Daerah

Penguatan Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada langkah konkret guna memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima audiensi Panitia Khusus Optimalisasi PAD di Ruang Kerja Wakil Gubernur pada Senin (9/11/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kalbar Aloysius, jajaran anggota dewan, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Fokus kajian strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik dipaparkan oleh Ketua DPRD Kalbar Aloysius.

“Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Aloysius, Senin, (9/11/2026).

Empat aspek utama yang menjadi fokus kajian pansus meliputi peningkatan penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset, peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor berpotensi.

Peluang pengelolaan sumber pendapatan yang belum tergarap secara maksimal direspons oleh pihak pemerintah provinsi.

“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” kata Krisantus Kurniawan.

Hasil kajian dan rekomendasi pansus diharapkan tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan diterjemahkan menjadi langkah operasional oleh perangkat daerah.

“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tutur Krisantus.

Dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor disuarakan melalui rencana pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan instansi terkait, TNI, dan Polri. Pendekatan proaktif atau jemput bola ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi ditekankan guna mengidentifikasi potensi kewajiban terhadap daerah.

“Untuk potensi-potensi yang memiliki peluang besar meningkatkan PAD, kita harus jemput bola. Datangi perusahaan-perusahaan, lihat potensi yang bisa dioptimalkan, dan pastikan kewajiban mereka terhadap daerah berjalan sebagaimana mestinya,” ucap Krisantus.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif diharapkan mampu memperluas ruang pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(Hendrawan)

Pemprov dan DPRD Bahas Langkah Konkret Optimalisasi Pendapatan Daerah

Komentar