Dua peserta berkostum harimau dan orangutan membawa poster tuntutan keadilan iklim dalam aksi diam WALHI Kalimantan Barat di area CFD Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11/2026). (Foto: Hendra/Nusantara Post)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama aliansi masyarakat sipil menggelar aksi diam di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11/2026).
Aksi ini digelar menjelang pembukaan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye.
Peserta aksi membawa atribut visual tentang dampak asap dan banjir. Dalam dokumentasi aksi, dua peserta tampak berkostum harimau dan orangutan sambil memegang poster bertuliskan “Keadilan Iklim Dimulai dari Pengakuan Hak Rakyat”.
WALHI Kalbar meminta pemerintah pusat dan delegasi Indonesia di forum global menghentikan eksploitasi ekologis dan memprioritaskan hak masyarakat adat di tingkat tapak.
Menurut WALHI Kalbar, lokasi aksi dipilih karena kawasan CFD sempat ditutup hampir dua bulan akibat kabut asap sebelum dibuka kembali pada 4 Oktober 2026.
Seorang peserta aksi diam membawa poster bertuliskan “Sudah 31 Kali Berunding, Kapan Bertindak?” di area CFD Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11/2026). (Foto: Walhi Kalbar)
WALHI juga mengutip analisis citra satelit Nusantara Atlas untuk Januari–September 2026.
Menurut analisis itu, luas indikatif lahan terbakar di Kalbar mencapai 278.172 hektare, tertinggi kedua secara nasional.
Selain asap, WALHI menyebut banjir parah yang berlangsung hingga Desember 2025 berdampak pada 450.386 jiwa di Kalbar, mengutip catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
WALHI Kalbar menilai krisis iklim dan bencana tahunan di provinsi ini berakar pada izin konsesi yang menguasai lebih dari separuh wilayah Kalbar.
Menurut data yang disampaikan organisasi itu, sekitar 3,9 juta hektare dikuasai 368 perusahaan sawit, dan 4,4 juta hektare lainnya masuk dalam 737 izin tambang.
WALHI menyebut ratusan izin tambang di antaranya beroperasi di atas ekosistem gambut.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan bencana ekologis di Kalbar bukan takdir.
“Asap dan banjir di Kalimantan Barat bukan takdir. Kebakaran terus berulang di konsesi yang sama, sementara pemilik modal di baliknya nyaris tak tersentuh hukum. Tidak ada keadilan iklim tanpa keadilan ekologis,” kata Sri Hartini.
WALHI Kalbar menyampaikan empat tuntutan kepada delegasi Indonesia di COP31.
Pertama, moratorium penerbitan izin baru dan evaluasi seluruh konsesi pertambangan dan perkebunan skala besar yang merusak gambut, daerah aliran sungai (DAS), dan hutan alam.
Kedua, pengakuan hukum atas wilayah kelola rakyat serta hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai strategi mitigasi iklim nasional.
Ketiga, pendekatan non-pasar sesuai Pasal 6.8 Perjanjian Paris, yang berfokus pada perlindungan ekosistem dan pengakuan hak komunitas, bukan solusi berorientasi pasar karbon.
Keempat, akuntabilitas pasca-COP31, dengan menjadikan keadilan iklim dan ekologis sebagai pijakan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
WALHI mencontohkan komunitas Dayak Seberuang di Kampung Silit, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, wilayah dampingannya.
Menurut WALHI, komunitas ini menjaga hutan adat seluas 4.272 hektare yang diakui negara lewat SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022.
Warga juga mengelola pembangkit listrik mikrohidro berkapasitas 25–45 kW yang bergantung pada kelestarian aliran sungai dan hutan hulu.
Merujuk pada policy brief WALHI Nasional berjudul “Mengakui yang Mereka Jaga”, WALHI menyebut kontribusi masyarakat adat itu belum diakui sebagai bagian dari kontribusi iklim Indonesia.
Organisasi itu juga menyebut belum ada program di bawah Pasal 6.8 Perjanjian Paris yang mengakui wilayah kelola rakyat.
“Keadilan iklim tidak akan tercapai selama hak masyarakat di tingkat tapak diabaikan. COP31 jangan jadi sekadar panggung dagang karbon yang justru membuka jalan perampasan ruang hidup.
Yang dibutuhkan adalah pengakuan hukum atas hutan adat dan pendanaan iklim yang langsung sampai ke masyarakat,” ujar Sri Hartini.
Aksi ini melibatkan Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, dan Paramedis Jalanan.
Aksi ditutup dengan pernyataan Sri Hartini: “Kalimantan Barat bukan tanah kosong, dan bukan tumbal investasi.”
