Kementerian Kehutanan bersama unsur TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat menertibkan 88 hektare kebun sawit ilegal di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Kalimantan Tengah. Tim kemenhut RI menebang 11.180 pohon sawit, Senin (9/11/2026).
Sebanyak 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan itu secara ilegal, menurut Kemenhut, bersedia menghentikan aktivitas secara sukarela. Sebanyak 28 pondok kerja dibongkar sendiri oleh pihak yang memakainya.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengapresiasi kesediaan itu, serta dukungan masyarakat dan tokoh adat setempat.
Menurutnya, perkembangan positif ini harus diikuti pengawasan yang konsisten agar kawasan konservasi tidak dikuasai kembali secara ilegal.
Baca JugaHujan Mulai Merata di Kalteng, tetapi Pemadaman Gambut Masih Berjalan
“Kesediaan para pelaku menghentikan aktivitasnya secara sukarela patut kita hargai. Ada nilai yang lebih besar dari penumbangan 11 ribu pohon sawit, yaitu tumbuhnya kesadaran untuk menghormati hukum dan menjaga alam,” kata Dwi.
Dwi Januanto mendorong pengelola kawasan dan seluruh unsur terkait memastikan pengawasan berjalan konsisten, mencegah penguasaan kembali, dan mempercepat pemulihan ekosistem.
“Jangan sampai iktikad baik dan dukungan masyarakat berakhir sia-sia karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran. Apabila ditemukan unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan dan pembiaran yang memenuhi ketentuan hukum, proses pertanggungjawaban akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Kawasan konservasi adalah amanah negara untuk melindungi kehidupan, dan amanah itu tidak boleh dikompromikan,” ujarnya.
Menurut Kemenhut, penertiban ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di SM Lamandau oleh Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan.
Baca JugaSekat Bakar 3,2 Kilometer Dibangun di Barito Utara untuk Lindungi Habitat Orangutan dari Karhutla
Dalam penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan telah memeriksa 43 penggarap ilegal untuk memperoleh keterangan terkait perkara tersebut.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragih Napitu mengatakan penghentian aktivitas perkebunan ilegal penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada ekosistem gambut di kawasan itu.
“Peristiwa kebakaran hutan di SM Lamandau menjadi perhatian serius kami, mengingat kawasan ini memiliki ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan kebakaran berulang,” ujarnya.
Ia berharap langkah penghentian sukarela itu diikuti pihak lain yang masih memanfaatkan kawasan konservasi secara ilegal.
“Bagi yang tetap melakukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rudianto.
Operasi ini melibatkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Komando Distrik Militer (Kodim) 1014/Pangkalan Bun, Polres Sukamara, Kejaksaan Negeri Sukamara, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sukamara-Lamandau. Masyarakat Desa Kartamulia dan tokoh adat setempat juga terlibat.
Baca JugaHotspot Nasional Naik Jadi 160 Titik, Api di Gambut Sebangau dan Tanjung Puting Belum Padam
Kemenhut menyebut penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif yang melibatkan masyarakat setempat dan Demung sebagai pemangku adat Dayak, termasuk lewat kearifan lokal dan nilai penghormatan terhadap alam dalam tradisi masyarakat Dayak, termasuk Kaharingan.
Menurut Kemenhut, keterlibatan pemangku adat berperan mendorong kesediaan para penggarap menghentikan aktivitas, sehingga penertiban berlangsung tertib dan tanpa konflik baru.
Sebagai tindak lanjut, Kemenhut bersama pengelola kawasan menyiapkan pemulihan ekosistem pada areal 88 hektare itu. Tahapannya direncanakan lewat penanaman kembali (revegetasi) dengan tumbuhan asli setempat untuk memperbaiki tutupan vegetasi, habitat satwa liar, dan fungsi hidrologis gambut.
Pengawasan pascapenertiban disebut menjadi bagian penting agar pemulihan tidak kembali terganggu aktivitas ilegal.
(Hendrawan)
