Pemerintah Indonesia memaparkan rencana pendanaan taman nasional jangka panjang di Paviliun Indonesia pada Konferensi Iklim PBB COP31, Antalya, Senin (9/11/2026). Rencana itu mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.
Penyusunan rencana dipimpin Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional.
Presiden Prabowo Subianto membentuknya melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, 57 taman nasional di Indonesia menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Hashim juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Baca JugaIndonesia Buka Peluang Pasok Kredit Karbon Hutan ke Jepang, Kemenhut Tawarkan Pemulihan 12 Juta Hektare Lahan Rusak
Menurut dia, menjaga kawasan itu adalah tanggung jawab kepada generasi mendatang.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” kata Hashim.
Di COP31, Satgas menghimpun masukan internasional atas draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Konsultasi ini melanjutkan pembahasan pada 2 November 2026 yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan ahli konservasi.
Draf tersebut mengusulkan wadah investasi konservasi nasional. Wadah ini menghimpun dan menyalurkan dana dari berbagai sumber.
Baca JugaWALHI Desak Pemerintah Akui Hak Komunitas dan Wilayah Kelola Rakyat Jelang COP31
Instrumen itu juga akan mendorong taman nasional mandiri secara pendapatan lewat ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis lestari.
Dalam sesi panel, Satgas membahas beberapa opsi yang diadaptasi dari praktik global:
- kredit keanekaragaman hayati;
- pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence) untuk membiayai portofolio taman nasional secara menyeluruh;
- obligasi konservasi satwa liar;
- keuangan berbasis hasil, merujuk pada keberhasilan model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan kewenangan negara atas kawasan konservasi.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya,” kata Rohmat.
Kementerian Kehutanan, kata Rohmat, memprioritaskan arsitektur pembiayaan yang kredibel, reformasi regulasi, dan penguatan kapasitas pengelola.
Agenda transformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional: Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Baca JugaIndonesia Tutup 9 Taman Nasional Imbas Kebakaran Hutan, Fokuskan Pemadaman di 6 Provinsi
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menyambut langkah tersebut.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” katanya.
Sesi di COP31 dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Utusan Khusus Inggris untuk Alam, Ruth Davis, menyampaikan pidato utama.
Dalam forum itu, Indonesia mengajak lembaga keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pendanaan taman nasional demi kelestarian keanekaragaman hayati.
(Dayank Ana)
