Akademisi Nilai Langkah Mundur Gibran Sebagai Wapres Merupakan Pilihan Politik Rasional

Menurut Herri, Gibran berada dalam posisi serba salah jika bertahan menghadapi proses pemakzulan di parlemen.

“Nah, kalau menurut saya pertama dari segi dia, mungkin ini jalan yang ya kalau ada sering orang bilang itu maju kena, mundur kena, maju salah, mundur salah,” ujar Herri saat diwawancarai, Kamis (12/11/2026).

Herri menduga keputusan itu sudah dipertimbangkan bersama lingkaran terdekat Gibran, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan para penasihat politiknya.

Menurutnya, mundur lebih menguntungkan daripada menjalani sidang parlemen yang berlarut-larut, meski koalisi pendukung pemerintah menguasai mayoritas kursi DPR.

“Jadi, menurut saya untuk dia sendiri ini pilihan yang lebih dalam tanda kutip menguntungkan ketimbang dia menunggu sementara proses di DPR berjalan,” jelasnya.

Herri tidak melihat kemungkinan mobilisasi massa seperti saat MPR melengserkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001. Menurutnya, basis pendukung Gibran dan Jokowi selama ini tidak memakai kekerasan sebagai alat tekanan politik.

Protes publik saat ini juga lebih banyak tersalurkan lewat media sosial.

“Saya kok melihatnya tidak seperti yang tahun ketika Gus Dur dilengserkan oleh MPR ya. Kalau saya melihatnya tidak seperti dinamikanya dia seperti itu. Selama ini kan mereka tidak juga sampai menggunakan kekerasan dalam mendukung Pak Jokowi dan keluarganya,” tegas Herri.

Herri menyebut pemilihan pengganti sebagai fase paling krusial. Salah memilih figur, katanya, berpotensi memicu sentimen negatif pasar dan mengganggu iklim investasi.

Ia memprediksi Prabowo akan menyodorkan figur loyal dari lingkaran terdekat yang tidak memicu fraksi baru di koalisi.

Pola itu, menurutnya, mirip pemilihan Boediono oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Ma’ruf Amin oleh Joko Widodo.

“Jadi cari wakil yang ya sudah tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap posisi presidennya, hanya betul-betul murni menjalankan fungsi sebagai pembantu presiden,” pungkas Herri.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan wakil presiden. Tahapannya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan: MPR menyurati Presiden soal kekosongan jabatan setelah menerima surat pengunduran diri.
2. Pengusulan dua nama: Presiden mengajukan dua calon beserta berkas persyaratan kepada pimpinan MPR.
3. Sidang paripurna: MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan.
4. Pernyataan kesiapan: Kedua calon menyatakan kesiapan di hadapan sidang paripurna.
5. Pemungutan suara: Calon dengan suara terbanyak terpilih. Jika suara imbang, pemilihan diulang satu kali. Jika tetap imbang, Presiden memilih salah satu calon.
6. Pelantikan: MPR melantik wakil presiden terpilih untuk sisa masa jabatan.

(Hendrawan)