Remotivi dan SAFEnet mencatat kenaikan tajam takedown konten media sosial atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam rilis, Rabu (12/11/2026), kedua lembaga menyebut kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) termasuk konten yang dibatasi.
Data pemantauan per 8 November 2026 mencatat 127 konten dimoderasi. Pada rilis sebelumnya, 8 September 2026, jumlahnya 73 konten.
Dari 127 konten, sebanyak 94 konten (74 persen) dimoderasi atas permintaan Komdigi. Angka itu naik dari 66 permintaan pada rilis sebelumnya.
Moderasi atas inisiatif platform sendiri, dengan dasar panduan komunitas, juga naik. Porsinya bertambah dari 9,6 persen menjadi 26 persen, atau 33 konten.
Baca JugaSafenet Kecam Pembatasan Konten Kritik Karhutla di Media Sosial
Remotivi dan SAFEnet juga menyoroti soal transparansi. Menurut mereka, tidak semua platform terbuka soal adanya permintaan Komdigi saat menurunkan konten.
X masih memoderasi konten terbanyak, yakni 56 konten (44,1 persen).
Threads menyusul dengan 43 konten (33,9 persen), sebagian besar lewat geolock yang membuat konten tak bisa diakses dari alamat IP Indonesia.
Sisanya tersebar di Instagram (10,2 persen), TikTok (9,4 persen), Facebook (1,6 persen), dan platform lain (0,8 persen).
Baca JugaMengenal Pesawat Pemadam Karhutla “Super Scooper” Mampu Sedot 6.000 Liter Air dalam 12 Detik
Kedua lembaga juga menemukan bentuk moderasi baru. Seorang pengguna Threads yang menyuarakan karhutla berulang kali mendapat label konten khusus pengguna di atas 18 tahun.
Menurut Safenet, label tersebut mengindikasikan moderasi berdasarkan PP Tunas, bukan UU ITE. Meta juga menolak iklan bertema karhutla di Kalimantan tanpa alasan jelas.
Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan menjadi topik terbanyak, masing-masing 32 konten (25,2 persen). Topik berikutnya adalah demonstrasi (16 konten) dan karhutla (13 konten).
Sebagian konten karhutla dilaporkan pada pertengahan Oktober 2026, saat kabut asap menyelimuti Kalimantan.
Di X, dua cuitan yang mengkritik lambatnya pemadaman api mendapat pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi. Satu cuitan lain tentang kebakaran di Way Kambas dan nasib satwanya juga menerima pemberitahuan serupa.
TikTok menghapus video kelompok Nalar Rawat tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah, 16 jam setelah video itu diunggah.
Baca JugaATR/BPN Akan Cabut HGU 11 Perusahaan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Tujuh di Antaranya di Kalbar
Video Bupati Siak Afni Zulkifli tentang penanaman pohon di bekas lahan terbakar juga dihapus TikTok. Padahal, isinya upaya pemulihan, bukan kritik.
“Praktik moderasi semacam ini menyasar ekspresi yang seharusnya dilindungi,” tulis Remotivi dan SAFEnet.
Kedua lembaga merujuk Pasal 28E ayat (3), 28F, dan 28H ayat (1) UUD 1945, serta Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
SAFEnet juga mencatat lonjakan ancaman terhadap warganet sejak awal November 2026, terutama di Threads.
Ancaman datang lewat pesan dan telepon dari nomor tak dikenal, perintah menghapus unggahan dalam tenggat singkat, penyebaran data pribadi, banjir pesan, hingga ancaman terhadap keluarga.
Pola ini bukan hal baru. Pada 2025, SAFEnet mencatat 209 kasus pengancaman dari total 907 serangan digital.
Kedua lembaga menyebut temuan mereka sebagai fenomena gunung es.
Baca JugaBNPB Evaluasi SOP Keselamatan Helikopter Pemadam Karhutla Usai Dua Kecelakaan dalam Sepekan
Pemantauan bergantung pada aduan publik, dan banyak pembatasan terjadi tanpa notifikasi. Karena itu, jumlah kasus sebenarnya diperkirakan lebih besar.
(Toni)
