Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lewat evaluasi Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing.
Bentuknya beragam: pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga HGU tidak diperpanjang atau tidak diterbitkan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal itu dalam konferensi pers rapat koordinasi (rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.
Baca JugaJenazah Sertu Heri Prasetyo Korban Heli Mi-17V5 Dievakuasi, Dipulangkan ke Trenggalek
Penanganan itu merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan analisis kementerian, 11 korporasi itu dibagi ke dalam lima kelompok.
Lima kelompok penanganan
| Kelompok |
Perusahaan |
Lokasi |
Luas |
Keputusan |
| 1. HGU dicabut seluruhnya |
PT MIB |
Kab. Banjar, Kalsel |
4.000 ha |
Akan dicabut |
|
PT RKA |
Kab. Melawi, Kalbar |
11.558,11 ha |
Akan dicabut |
|
PT SKM |
Kab. Ketapang, Kalbar |
5.355,33 ha dan 2.360,81 ha |
Akan dicabut |
| 2. HGU tidak dapat diperpanjang, diperbarui, atau ditata kembali |
PT BSLT |
Kab. Kubu Raya, Kalbar |
2.300 ha (eks HGU, berakhir 2020) |
Tidak diperpanjang |
| 3. HGU belum terbit |
PT ANI |
Kab. Landak, Kalbar |
5.246 ha |
HGU dan/atau izin usaha perkebunan tidak dipertimbangkan |
|
PT BOS |
Kab. Kapuas Hulu, Kalbar |
4.750 ha |
Sama |
|
PT AER |
Kab. Ketapang, Kalbar |
5.134 ha |
Sama |
| 4. HGU dicabut sebagian |
PT SAE |
Kab. Landak, Kalbar |
1.510,2639 ha |
Akan dicabut sebagian |
| 5. Masih didalami |
PT STP |
tidak disebut |
129,55 ha dan 286,99 ha |
Dicabut sebagian atau seluruhnya, menunggu pendalaman |
|
PT API |
tidak disebut |
1.263,35 ha dan 4.154,94 ha |
Sama |
|
PT JMS |
tidak disebut |
4.928,70 ha dan 521,87 ha |
Sama |
Nama perusahaan hanya inisial, sesuai keterangan Kementerian ATR/BPN. Sumber: keterangan Kementerian ATR/BPN.
Berdasarkan data yang disampaikan, tujuh dari 11 perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat (Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Landak, dan Kapuas Hulu), satu di Kalimantan Selatan, dan tiga perusahaan lainnya tidak disebut lokasinya.
Untuk kelompok pertama, pertimbangan pencabutan mencakup lahan yang terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Untuk kelompok kedua, pertimbangannya adalah ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kebakaran berulang.
Baca JugaPolisi: Kunci Tertinggal di Motor Jadi Pemicu Pencurian di Kalbar, 35 Tersangka Ditangkap
Untuk PT SAE di kelompok keempat, pencabutan sebagian dipilih karena lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen dan ada ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Terhadap tiga perusahaan di kelompok ketiga, Nusron memutuskan tidak memberikan HGU dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian soal pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan mereka.
Pendalaman untuk kelompok kelima dilakukan untuk mendapatkan data yang valid sebagai dasar keputusan.
Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif atas hak tanah harus punya dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kementerian menyebut penanganan ini mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta dua peraturan menteri ATR/Kepala BPN, yaitu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan HGU atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Prosesnya melalui pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian.
Baca JugaBNPB Evaluasi SOP Keselamatan Helikopter Pemadam Karhutla Usai Dua Kecelakaan dalam Sepekan
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dan dihadiri para kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
(Dayank Ana)
