Pemerintah Kota Pontianak menggelar workshop konflik kepentingan bagi aparatur sipil negara (ASN) bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih”. Kegiatan itu dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026). Pemkot menyebut kegiatan tersebut bertujuan mencegah konflik kepentingan agar pelayanan publik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Edi mengatakan konflik kepentingan dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari aparatur, salah satunya ketika hubungan pribadi memengaruhi objektivitas pelayanan. Ia mencontohkan proses perizinan.
“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.
Menurut Edi, situasi semacam itu perlu dipahami agar aparatur dapat membedakan tindakan yang sesuai ketentuan dengan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan. Salah satu pencegahan dalam pelayanan rutin adalah penerapan sistem antrean sehingga setiap warga memperoleh kesempatan yang sama. Ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan (event organizer/EO) yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pengambil keputusan.
Edi menyebut pemerintah harus menjaga integritas sekaligus memastikan kualitas pelaksanaan program, sehingga setiap keputusan perlu memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia lalu menjelaskan tujuan pelayanan pemerintah.
“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.
Edi menambahkan, penerapan prosedur perlu diikuti kemampuan organisasi mengelola pelayanan secara efektif agar prosedur tidak menghambat manfaat bagi masyarakat. Ia berharap workshop memperkuat pemahaman aparatur dalam mengenali risiko konflik kepentingan, dilanjutkan dengan mitigasi, pemantauan, pengawasan, dan pembinaan berkelanjutan.
Edi juga menekankan evaluasi hasil program dan pelayanan. Pemkot Pontianak, katanya, perlu menggelar survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen. Survei itu dinilai dapat menunjukkan titik lemah layanan.
“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.
Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan serta pengawas internal dan eksternal. Area yang berpotensi mengandung konflik kepentingan, menurut dia, mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Identifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar tergolong konflik kepentingan.
Workshop itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk memberi pemahaman kepada ASN tentang kriteria dan langkah mitigasi. Trisnawati menyampaikan harapannya terkait hal itu.
“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.
Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Jika konflik kepentingan ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar ditangani sesuai ketentuan. Ia menyebut tidak semua indikasi dapat langsung dikategorikan sebagai konflik kepentingan, sehingga identifikasi yang cermat dinilai perlu.
