Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kanwil Bea Cukai Kalbagbar) menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan psikologis para petugas menjadi prioritas utama menyusul insiden penertiban barang dan kisruh yang terjadi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas. Peristiwa yang sempat memicu penahanan sementara lima petugas oleh massa hingga berujung pada penetapan sanksi adat senilai Rp 655 juta tersebut kini tengah dalam penanganan dan penelitian intensif internal instansi kepabeanan.
Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kanwil Bea Cukai Kalbagbar, Tommy Pramugia Sofyar, menyatakan bahwa insiden di perbatasan darat negara tersebut meninggalkan dampak psikologis bagi para pegawai yang bertugas di lapangan. Kendati demikian, koordinasi operasional tetap berjalan dengan mengedepankan aspek keselamatan jiwa personel.
“Kondisi mereka yang teman-teman di sana, mereka masih shock, kemudian juga yang pasti sih kayak apa namanya? Kayak koordinasi dan proses tetap mereka lakukan gitu. Yang pasti yang mereka utamakan adalah keselamatan teman-teman di sana, yang bekerja di sana. Karena kan, dengan setelah mengalami peristiwa di situ, teman-teman tuh masih shock dan pemulihan psikologis,” ujar Tommy saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Kalbagbar, Senin (9/11/2026).
Polemik di PLBN Aruk bermula dari pemeriksaan barang lintas batas yang berujung ketegangan antara warga dan petugas, hingga penyelesaian sengketa digiring melalui mekanisme adat di Kabupaten Bengkayang dengan tuntutan kewajiban denda ratusan juta rupiah. Desakan publik dan legislatif daerah pun bermunculan, termasuk tuntutan dari DPRD Kalimantan Barat agar operasional pelayanan di PLBN Aruk segera dinormalkan kembali demi kepentingan publik.
