Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Timur

Kapal Asal Sumenep Disanksi Usai Bawa Puluhan Potong Sirip Hiu di Berau

Achmad Fatoni
Achmad Fatoni
Selasa, 10 November 2026 · 10:221 menit baca
Kapal Asal Sumenep Disanksi Usai Bawa Puluhan Potong Sirip Hiu di Berau
Polairud Polda Kaltim menggagalkan peredaran 55 potong sirip hiu di Berau, dan kasusnya dilimpahkan ke DKP untuk sanksi administratif. (Dok. Ist)

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggagalkan peredaran puluhan potong sirip hiu tanpa izin dari kapal motor KM Usaha Bersama di perairan Pulau Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Jumat (6/11/2026).

Barang bukti tangkapan ilegal yang diamankan petugas mencakup 55 potong sirip hiu dengan total berat mencapai 6,350 kilogram.

Rincian hasil temuan tersebut terdiri atas 20 potong sirip hiu macan, 8 potong hiu air, dan 27 potong hiu uyeng yang diperoleh dari perairan Karang Muaras serta Pulau Sambit.

Berdasarkan pemeriksaan awal, nakhoda bersama tiga anak buah kapal mengaku melakukan penangkapan menggunakan metode rawai apung atas instruksi pemilik kapal yang berdomisili di Sumenep, Jawa Timur. Proses penanganan perkara dikoordinasikan secara transparan dengan melibatkan tenaga ahli dari instansi teknis terkait.

Lahan 172 Konsesi Terbakar di Kaltim, Koalisi Sipil Soroti Sanksi Pemerintah
Baca Juga

Lahan 172 Konsesi Terbakar di Kaltim, Koalisi Sipil Soroti Sanksi Pemerintah

“Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan spesies yang disita,” ujar Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan, Minggu (8/11/2026).

Setelah pelaksanaan gelar perkara bersama para ahli, penanganan lanjutan kasus tersebut dialihkan melalui mekanisme administratif kepada instansi berwenang.

“ABK kapal tersebut kasusnya kami limpahkan ke DKP Provinsi Kaltim. Untuk sanksi administratifnya nanti dari pihak DKP Provinsi yang memutuskan,” kata perwakilan Ditpolairud Polda Kaltim, Senin (9/11/2026).

Pemberlakuan sanksi administratif merujuk pada Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kelautan dan perikanan.

BNN Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Narkotika Lintas Wilayah di Kalimantan Tengah
Baca Juga

BNN Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Narkotika Lintas Wilayah di Kalimantan Tengah

Bentuk sanksi bertahap yang disiapkan mencakup teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, penyitaan hasil tangkapan tanpa izin, denda administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Langkah penindakan tegas tersebut dijalankan guna memastikan kelestarian ekosistem maritim daerah tetap terjaga dari praktik eksploitasi satwa yang dilindungi undang-undang.

(Tony)