Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat mulai mempertajam arah kerja organisasi dengan mendorong program yang lebih terintegrasi, berbasis persoalan nyata, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Arah tersebut mengemuka dalam Rapat Pengurus Lengkap MPW ICMI Orwil Kalimantan Barat di Pontianak, Senin, 5 Oktober 2026. Rapat sekaligus membahas persiapan Simposium Daerah dan Silaturahmi Kerja Wilayah II, evaluasi organisasi, serta Pergantian Antarwaktu atau PAW kepengurusan.
Salah satu pesan utama rapat adalah perlunya mengubah pola kegiatan yang tersebar dan berdiri sendiri menjadi kerja organisasi yang lebih terarah. Setiap divisi didorong tidak hanya menyelenggarakan kegiatan, tetapi juga menetapkan isu prioritas, melakukan kajian, dan menghasilkan produk pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Produk tersebut dapat berbentuk brief note, policy note, modul, kajian tematik, maupun rekomendasi kebijakan. Dengan pola demikian, ICMI diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi para cendekiawan, tetapi mampu memberi kontribusi konkret terhadap penyelesaian persoalan pembangunan daerah.
Pengalaman Divisi Kehutanan dan Lingkungan menjadi salah satu contoh. Ketika Kalimantan Barat menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, divisi melakukan pembahasan internal, melihat persoalan dari berbagai perspektif, kemudian menyusun catatan kritis dan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah.
Baca Juga Dari Sains Ke Kebijakan: Penutupan Wokshop BP-GMN dan Awal Kerja Besar Berikutnya
Pola kerja serupa dinilai dapat diterapkan pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik dan kebijakan, maritim, pemuda, perempuan, lingkungan, serta bidang-bidang lainnya.
Desa Cendekia sebagai program integratif
Salah satu gagasan strategis yang mendapat perhatian dalam rapat adalah pengembangan Desa Cendekia.
Konsep ini berangkat dari pandangan bahwa pembangunan desa tidak dapat dikerjakan secara parsial. Desa tidak cukup disebut maju hanya karena sektor pariwisatanya berkembang, sementara kesehatan masyarakat, pendidikan, kondisi generasi muda, kesejahteraan perempuan, ekonomi keluarga, atau kualitas lingkungannya tertinggal.
Karena itu, Desa Cendekia dirancang sebagai model pembangunan yang mempertemukan berbagai kompetensi ICMI dalam satu wilayah intervensi.
Baca Juga Hadiri Tabligh Akbar Bersama UAS, Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Jaga Lingkungan
Konsep tersebut berpijak pada tiga nilai utama, yakni keindonesiaan, kecendekiaan, dan keislaman.
Dalam pelaksanaannya, setiap divisi dapat masuk dari bidang masing-masing. Divisi pendidikan dapat menyusun program literasi dan penguatan karakter. Bidang kesehatan dapat bekerja pada kesehatan keluarga, ibu dan anak. Bidang ekonomi dapat mendorong penguatan usaha masyarakat. Bidang lingkungan dan maritim dapat menangani persoalan ekosistem, pesisir, serta kelompok nelayan.
Sementara itu, aspek perempuan, pemuda, keagamaan, budaya, dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian dari satu kerangka yang sama.
Pendekatan ini menuntut adanya database yang kuat. Intervensi tidak seharusnya dimulai dari asumsi, tetapi dari kondisi objektif desa. Data mengenai generasi muda, perempuan, kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, lingkungan, potensi sumber daya, dan struktur sosial perlu dipetakan lebih dahulu.
Dengan demikian, program yang disusun benar-benar menjawab persoalan yang ditemukan di lapangan.
Target program konkret pada 2027
Baca Juga Sambut 1.291 Mahasiswa Baru, Wali Kota Tegaskan Posisi Pontianak Jadi Kota Pendidikan
Rapat juga mengarah pada kebutuhan agar gagasan tersebut tidak berhenti pada tataran konsep.
Paling tidak pada 2027 diharapkan sudah terdapat satu program yang dapat dieksekusi secara nyata. Beberapa lokasi potensial, termasuk Kubu Raya dan Mempawah, muncul dalam pembahasan, meskipun penentuan lokasi masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Penetapan desa tidak hanya mempertimbangkan potensi wilayah, tetapi juga kesiapan masyarakat, dukungan pemerintah daerah, jaringan lokal, ketersediaan mitra, serta kemungkinan keberlanjutan program.
Program-program yang sebelumnya telah dilakukan perguruan tinggi, kelompok masyarakat, komunitas nelayan, maupun lembaga lain tidak perlu dimulai dari nol. Pengalaman tersebut justru dapat menjadi fondasi untuk membangun program yang lebih besar dan terintegrasi.
Karena sumber daya ICMI sendiri terbatas, pendekatan konsorsium menjadi penting.
ICMI dapat mengambil posisi sebagai penghubung antara perguruan tinggi, pemerintah, kementerian dan lembaga, organisasi nonpemerintah atau NGO, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat desa.
Model kolaborasi semacam ini juga membuka peluang pembiayaan yang lebih luas. Program dapat dikembangkan melalui dukungan pemerintah, dana hibah, kemitraan dengan NGO, program kementerian, maupun sumber pembiayaan lain yang relevan.
Baca Juga Sambut Prayer Gathering Nasional V di Pontianak, Wagub Krisantus Dorong Nilai Kebersamaan
Namun, sebelum berbicara mengenai pendanaan, rapat menilai perlunya menyusun concept note yang kuat. Dokumen tersebut harus menjelaskan masalah, lokasi, sasaran, mitra, bentuk intervensi, pembagian peran, kebutuhan anggaran, dan hasil yang ingin dicapai.
SDM dan Generasi Z menjadi perhatian
Selain pembangunan desa, rapat memberi perhatian besar pada persoalan sumber daya manusia. ICMI memandang pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan kemampuan akademik. Pendidikan juga harus memperkuat karakter, etika, kebangsaan, sejarah, budaya, dan identitas.
Perubahan sosial yang cepat, terutama pada Generasi Z, menuntut cara pendekatan yang berbeda. Organisasi juga harus memahami bagaimana generasi baru memperoleh informasi, membangun relasi sosial, serta memandang nilai dan otoritas.
Isu parenting ikut menjadi perhatian. Persoalan karakter dan kualitas sumber daya manusia tidak dapat diselesaikan hanya di sekolah atau kampus. Keluarga tetap menjadi ruang pertama pembentukan nilai, disiplin, dan etika.

Pada saat yang sama, ICMI dinilai perlu memperkuat dokumentasi sejarah organisasinya. Generasi muda perlu mengetahui perjalanan ICMI, nilai yang diperjuangkan, kontribusi para pendahulu, serta konteks sosial yang membentuk organisasi.
Tanpa dokumentasi yang baik, proses regenerasi berisiko kehilangan konteks sejarah. Dari diskusi menuju rekomendasi kebijakan Rapat juga memperlihatkan arah yang lebih tegas mengenai posisi ICMI terhadap pemerintah daerah. ICMI tidak ditempatkan sebagai pesaing pemerintah, tetapi sebagai mitra kritis yang dapat menyediakan pemikiran, kajian, dan alternatif penyelesaian persoalan.
Karena itu, setiap isu yang dibahas harus dilihat secara lintas disiplin. Persoalan lingkungan, misalnya, tidak cukup dilihat dari aspek ekologis. Ada dimensi hukum, ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan pendidikan. Pendekatan lintas bidang inilah yang menjadi kekuatan organisasi cendekiawan.
Baca Juga OTT Kasus Perumdam Bengkayang, Polda Kalbar Tangkap Oknum Auditor BPK dan Sita Rp400 Juta
Di sisi internal, evaluasi kepengurusan dan PAW juga dilakukan untuk memastikan struktur organisasi bekerja secara efektif. Keaktifan pengurus tidak semata diukur dari kehadiran dalam setiap pertemuan, sebab sebagian besar anggota memiliki aktivitas profesional yang tinggi.
Namun, komunikasi, kontribusi pemikiran, tanggung jawab terhadap bidang, dan respons terhadap agenda organisasi tetap menjadi ukuran penting.
Mereka yang masuk ke dalam struktur juga harus mengetahui dan menyatakan kesediaannya. ICMI ingin menghindari pencantuman nama tanpa konfirmasi karena hanya akan menghasilkan kepengurusan yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Rapat 5 Oktober 2026 pada akhirnya memperlihatkan satu kebutuhan mendasar: ICMI harus bergerak dari banyak gagasan menuju sedikit program yang fokus, berbasis data, kolaboratif, dan dapat diukur hasilnya.
Simposium Daerah dan Silaturahmi Kerja Wilayah II menjadi ruang berikutnya untuk mempertajam arah tersebut. Tantangannya bukan lagi menemukan sebanyak mungkin ide. Tantangannya adalah memilih persoalan yang paling strategis, menyatukan keahlian yang tersedia, kemudian memastikan gagasan itu benar-benar bekerja di masyarakat.
Penulis: Gusti Hardiansyah
#GuruBesar Universitas Tanjungpura
#KetuaICMIOrwil Kalbar #Simposium
*Artikel ini merupakan ruang opini publik. Seluruh isi materi, sudut pandang, dan kebenaran data dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis serta tidak mencerminkan sikap, posisi, maupun opini resmi dari redaksi.