Perkembangan harga barang dan jasa di gerbang logistik Kalimantan Timur menunjukkan pola pergerakan yang timpang. Memasuki pertengahan kuartal kedua 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Balikpapan mencatatkan tren peningkatan, sementara inflasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru bergerak melandai. Sektor transportasi udara dan fluktuasi harga komoditas energi global menjadi motor utama yang mendikte arah laju inflasi domestik di kedua wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Berdasarkan data riset terintegrasi, tingkat inflasi tahunan di kedua wilayah masih berada di bawah angka rata-rata nasional yang bertengger di posisi 3,08 persen year-on-year (yoy), maupun angka inflasi gabungan empat kota utama di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,04 persen (yoy). Manajemen moneter daerah memperkirakan tingkat harga komoditas ke depan akan tetap bertahan dalam koridor target sasaran nasional tahun 2026, yakni pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Faktor Transportasi dan Energi di Balikpapan
Baca Juga Dilema Wilayah Penyangga IKN: Harga Rumah di Balikpapan Naik, Volume Penjualan Justru Anjlok 55 Persen
Kenaikan IHK di Kota Balikpapan yang menyentuh angka 0,27 persen secara bulanan month-to-month (mtm) dipicu oleh lonjakan pengeluaran pada kelompok transportasi dengan kontribusi andil sebesar 0,43 persen (mtm). Kelompok ini mencakup lima komoditas utama pendorong inflasi, yaitu tarif angkutan udara, solar, pelumas mesin, roti manis, dan beras premium.
Lonjakan tarif penerbangan domestik berakar pada kebijakan pemerintah yang menerapkan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar fuel surcharge sebesar 10 persen hingga 100 persen mulai 13 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai respons langsung atas kenaikan harga avtur global, yang diperberat oleh tingginya permintaan tiket pesawat akibat adanya dua periode libur panjang sepanjang Mei 2026.
Pada sektor energi industri, kebijakan PT Pertamina yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diesel non-subsidi secara berkala turut mengerek biaya operasional logistik darat. Akibatnya, harga komoditas pelumas kendaraan, bahan pokok beras premium, hingga produk hilir seperti roti manis ikut terkerek naik dipicu oleh pembengkakan ongkos distribusi serta kenaikan harga kemasan plastik kempaan hulu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menuturkan bahwa kenaikan harga minyak dunia memberikan dampak rambatan langsung pada struktur biaya moda transportasi dan barang logistik di tingkat lokal. Sebaliknya, penahan inflasi di Balikpapan dikontribusikan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 0,08 persen (mtm). Penurunan harga dipimpin oleh komoditas gas domestik, kangkung, emas perhiasan, daging ayam ras, dan tomat.
Baca Juga Perkuat Posisi Penyangga IKN, Bontang Mulai Susun Kajian Kelayakan Pelabuhan Industri Baru
“Penurunan harga emas lokal dipengaruhi oleh beralihnya manajer investasi global ke instrumen portofolio non-komoditas, sementara penurunan harga sayur-mayur dan hortikultura didorong oleh melimpahnya pasokan luar pulau yang memasuki masa panen raya,” ungkap Robi.
Perairan Kondusif Tekan Harga di Penajam
Berlawanan dengan Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara justru mencatatkan deflasi sebesar 0,06 persen (mtm). Sektor penekan harga utama di wilayah ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,26 persen. Komoditas penyumbang penurunan indeks harga terdalam didominasi oleh pasokan daging ayam ras, ikan tongkol, cabai rawit, udang basah, dan tomat.
Penurunan harga komoditas laut seperti ikan tongkol dan udang segar dipengaruhi oleh volume tangkapan nelayan lokal yang meningkat tajam, ditopang oleh kondisi cuaca perairan sekitar Selat Makassar yang kondusif. Selain itu, melimpahnya pasokan pangan segar hasil panen dari wilayah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi ikut mengamankan ketersediaan stok pasar tradisional Penajam.
Meski demikian, PPU tetap menghadapi tekanan inflasi lateral pada kelompok transportasi sebesar 0,07 persen (mtm). Komoditas pendorong inflasi utama di kawasan ini meliputi beras, buncis, solar, sawi hijau, serta sigaret kretek mesin. Terbatasnya pasokan sayur-mayur akibat belum masuknya jadwal panen lokal di tengah tingginya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha menjadi pemicu utama fluktuasi harga tersebut.
Risiko Kemarau dan Dampak Kepadatan Penduduk
Baca Juga IKN Fokus Hijaukan Lahan Bekas Tambang, Menteri LH Sentil Pemilik Tambang Swasta?
Tantangan stabilitas harga komoditas pada paruh kedua tahun 2026 diprediksi akan semakin kompleks. Peta risiko menunjukkan adanya ancaman kekeringan akibat masuknya musim kemarau yang merambat secara bertahap mulai Juni 2026 di Kabupaten Paser, kemudian meluas ke Penajam Paser Utara dan Balikpapan pada Juli 2026. Kondisi kemarau yang melanda Pulau Jawa sejak awal triwulan kedua juga berisiko mengganggu volume pasokan pangan yang dikirim ke Kalimantan Timur.
Di sisi lain, akselerasi proyek infrastruktur sipil dan masifnya operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kawasan IKN terus memicu pertumbuhan jumlah penduduk baru secara eksponensial. Lonjakan jumlah konsumen ini secara otomatis meningkatkan kuantitas permintaan bahan pangan pokok di pasar domestik.
“Diperlukan mitigasi strategis yang konsisten untuk mengantisipasi potensi defisit pasokan akibat siklus cuaca kering dan lonjakan permintaan struktural dari kawasan otoritas baru,” tegas Robi.
Sebagai langkah antisipasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) gabungan tiga wilayah (Balikpapan, PPU, dan Paser) mengaktifkan skema intervensi pasar jangka pendek melalui pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memotong rantai distribusi logistik. Hingga akhir Mei 2026, realisasi operasi pasar murah telah dieksekusi sebanyak 11 kali di Balikpapan, 6 kali di PPU, dan 4 kali di Kabupaten Paser.
Langkah taktis ke depan diwujudkan melalui perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah produsen di luar pulau, percepatan jadwal tanam komoditas hortikultura lokal, serta optimalisasi lahan pekarangan rumah tangga lewat program urban farming. Sinergi kebijakan moneter ini diintegrasikan ke dalam peta jalan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) periode 2025–2027 demi membentengi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi makro.
(Dayank Ana)
