RUU Hak Cipta AI dan Perpres Tata Kelola Harus Sinkron

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang masif memanfaatkan karya-karya manusia sebagai bahan latihan (training data) algoritma memicu tantangan baru bagi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Oleh karena itu, Hermansyah menekankan bahwa draf hukum yang tengah digodok bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak boleh berhenti pada tataran formalitas normatif semata.

Pemerintah dituntut melahirkan regulasi yang memiliki taji secara operasional untuk melacak, memverifikasi, dan mengelompokkan pemanfaatan karya digital yang digunakan oleh perusahaan pengembang AI.

“Kalau deklaratif cukup mengumumkan, tapi kita harus lebih proaktif lagi membagi, mengklaster, dan melakukan verifikasi. Kita perlu menjaga konsistensi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, memperkuat kapasitas penegak hukum di sisi hak cipta dalam era AI,” tegas Hermansyah.

Dalam rapat dengar pendapat lintas sektor di DPR tersebut, sejumlah isu krusial dipetakan untuk memperkuat ekosistem tata kelola AI di Indonesia, di antaranya:

• Klasterisasi Hak Cipta: Mengategorikan sejauh mana sebuah karya cipta boleh diadopsi oleh mesin pembelajaran AI tanpa melanggar hak moral penemu.

• Kapasitas Penegak Hukum: Meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum di bidang siber dan hak cipta agar adaptif terhadap modus pelanggaran berbasis kecerdasan buatan.

• Wacana Pembentukan LMK Khusus AI: Mengkaji pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baru yang bertugas khusus menarik royalti secara adil dari perusahaan teknologi AI global maupun domestik yang mengomersialkan basis data karya lokal.

Selain penguatan benteng hukum di dalam negeri, DJKI Kementerian Hukum berkomitmen untuk terlibat aktif dalam berbagai forum diplomasi internasional.

Langkah ini diambil guna menyerap standardisasi global serta menyamakan persepsi hukum lintas negara mengingat industri kecerdasan buatan bersifat lintas batas (borderless).

Sinergi ini ditargetkan mampu menghasilkan payung hukum komprehensif yang tidak hanya ramah terhadap investasi teknologi inovatif, tetapi juga mutlak menjamin perlindungan kreator lokal dari ancaman eksploitasi digital tanpa kompensasi yang layak.

(Hendra)