Tangkapan layar pemberitaan dan konten sosial media (versi asli utama sudah ditakedown) yang menyebut Gubernur Kalbar diamankan KPK adalah Hoaks. (Sumber: Tangkapan Layar Pada Website & Sosial Media)
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan membantah kabar yang menyebut dirinya diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar itu beredar lewat pemberitaan salah satu kanal website dan sosial media lokal di Kalbar. Bantahan disampaikan Norsan di Pontianak, Minggu (22/11/2026).
Norsan meminta penyebar kabar tersebut mempertanggungjawabkannya.
“Tanyakan yang pertama kepada yang menyebarkan hoaks itu. Kalau memang itu berita fitnah, ia harus bertanggung jawab,” kata Norsan.
Berdasarkan keterangan yang diterima redaksi, Norsan berada di Pontianak dan menghadiri rangkaian agenda Pemerintah Provinsi Kalbar saat kabar itu beredar.
Pemberitaan tersebut juga menyebut terjadi keributan di Bandara Internasional Supadio pada Sabtu (21/11/2026). Klaim itu dinilai tidak benar.
Kabar yang beredar mengaitkan Norsan dengan dugaan pemeriksaan KPK atas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Kabupaten Mempawah.
Dalam penelusuran di situs resmi KPK maupun konfirmasi langsung kepada Juru Bicara KPKBudi Prasetyo, redaksi tidak menemukan siaran pers atau pernyataan serupa tentang pemeriksaan terhadap Gubernur Kalbar.
Pegiat anti-hoaks: publik didorong bereaksi sebelum verifikasi
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Pontianak, Syarifah Desy Safitiri Syahab, menilai kasus ini menunjukkan kebenaran kerap kalah oleh sensasi, emosi, dan viralitas.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Pontianak, Syarifah Desy Safitiri Syahab. (Foto: Mafindo to Nusantara Post)
Ia menyoroti pemakaian kata “breaking news”, frasa “diduga diamankan”, dan narasi keributan di bandara.
“Hal ini dilihat dari penggunaan judul dengan pilihan kalimat breaking news, serta kata diduga diamankan, juga narasi keributan di bandara yang menciptakan dramatisasi yang dapat mendorong publik atau masyarakat bereaksi sebelum melakukan verifikasi,” ujar Desy, Minggu (22/11/2026).
Desy menambahkan, algoritma media sosial memperkuat informasi yang memicu emosi.
Menurut dia, masyarakat cenderung memercayai narasi yang sesuai dengan prasangka atau kepentingan politik.
“Fenomena ini memperlihatkan bagaimana krisis otoritas pengetahuan masyarakat ketika fakta, rumor, opini, dan manipulasi semakin sulit dibedakan. Bahkan, informasi yang belum terbukti dapat membentuk stigma, merusak reputasi, dan memengaruhi persepsi publik terhadap seseorang maupun institusi,” kata Desy.
Dalam istilah jurnalistik, pemberitaan yang menghakimi seseorang bersalah sebelum ada proses hukum atau putusan pengadilan disebut trial by the press atau pengadilan oleh pers. Praktik ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik mewajibkan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Dalam kasus ini, kabar diamankannya seorang pejabat publik oleh KPK beredar tanpa konfirmasi resmi dari lembaga tersebut. Pola seperti itu berisiko membentuk penilaian publik lebih dulu sebelum fakta teruji.
Desy juga mengimbau masyarakat lebih bijak menyerap dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Masyarakat harus lebih bijak dalam menyerap dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kabar buruk. Kita semua berharap hal-hal seperti ini bukan hal yang benar, sehingga tidak ada lagi hal buruk yang kita dengar, terkhusus terkait pemerintahan,” lanjutnya.