Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Pemerintahan & Kebijakan

Prabasa Sebut Perda Tata Kelola Kratom Masuk Tahap Finalisasi DPRD Kalbar

Hendrawan
Hendrawan
Minggu, 22 November 2026 · 14:331 menit baca
Prabasa Sebut Perda Tata Kelola Kratom Masuk Tahap Finalisasi DPRD Kalbar
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Barat Prabasa Anantatur memberikan keterangan kepada wartawan di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (21/11/2026). (Foto: Hendra/Nusantara Post)

Rancangan peraturan daerah tentang tata kelola kratom di Kalimantan Barat (Kalbar) memasuki tahap finalisasi dan segera ditetapkan.

Wakil Ketua II DPRD Kalbar Prabasa Anantatur menyampaikan hal itu di Pontianak, Sabtu (21/11/2026).

Prabasa ditemui di sela Kalbar Sustainable Business Forum 2026 yang digelar Kementerian UMKM di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Prabasa menyebut penyusunan aturan ini berjalan dengan koordinasi lintas instansi. Setelah ditetapkan di daerah, DPRD akan mengirim dokumen regulasi itu ke pemerintah pusat.

DPRD Kalbar Beri Catatan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah
Baca Juga

DPRD Kalbar Beri Catatan Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah

“Perda kratom sekarang memang lagi tahap finalisasi. Kita harapkan dalam waktu tidak lama lagi akan kita tetapkan, dan berharap peraturan ini nanti bisa kita kirim ke kementerian. Itu sudah berkoordinasi, kan sudah ditetapkan kementerian, ya, kementerian terkait,” ujar Prabasa.

Prabasa juga menyinggung sejumlah usulan yang ingin dimasukkan ke dalam tata kelola kratom, termasuk aspek kerajinan. DPRD telah menyampaikan usulan tersebut kepada kementerian.

“Ada memang, nah, sepuluh yang kita inginkan, kita usulkan kepada kementerian kaitan dengan kerajinan yang kita akan masukkan tata kelola,” ungkap Prabasa.

Prabasa menegaskan pembahasan rincian teknis, termasuk sepuluh usulan tersebut, belum rampung. DPRD akan melanjutkannya melalui rapat kerja.

Anggaran Kalbar 2027 Fokus SDM dan Ekonomi Daerah
Baca Juga

Anggaran Kalbar 2027 Fokus SDM dan Ekonomi Daerah

Kratom merupakan komoditas daerah yang selama ini menghadapi dinamika regulasi. Penetapan peraturan daerah ini akan menentukan kejelasan aturan bagi pelaku usaha kratom di Kalbar.

(Hendra)