Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Lingkungan

Kecewa Hasil COP31, Masyarakat Adat  Nusantara Soroti Proyek Transisi Energi

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Sabtu, 21 November 2026 · 15:582 menit baca
Kecewa Hasil COP31, Masyarakat Adat  Nusantara Soroti Proyek Transisi Energi
Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat PB AMAN Abdi Akbar (kanan, berdiri) menyampaikan pandangan mengenai perlindungan hak masyarakat adat dalam sesi diskusi di SDG Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. AMAN menilai hasil COP31 gagal melahirkan keputusan konkret untuk mengatasi krisis iklim serta mengabaikan ancaman proyek transisi energi terhadap wilayah adat. (Foto: Dok. AMAN)

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melontarkan kritik keras terhadap hasil Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, yang resmi ditutup pada Jumat (20 November 2026).

Forum iklim global tersebut dinilai gagal melahirkan keputusan konkret yang terukur dan justru memperlebar jurang antara ambisi penyelamatan bumi dengan realitas di lapangan.

Direktur Perluasan Partisipasi Publik Masyarakat Adat Pengurus Besar (PB) AMAN Abdi Akbar menyatakan bahwa jalannya perundingan hingga penutupan COP31 tak ubahnya seperti pepesan kosong.

Alih-alih menyepakati langkah mengikat untuk menekan laju pemanasan global, rancangan keputusan akhir konferensi justru menghilangkan rujukan eksplisit terhadap pengurangan bahan bakar fosil.

Guru Besar Fahutan Untan Usulkan Mempawah Jadi Percontohan Restorasi Mangrove di COP31
Baca Juga

Guru Besar Fahutan Untan Usulkan Mempawah Jadi Percontohan Restorasi Mangrove di COP31

“Kami kecewa dengan hasil COP31, kami tidak membutuhkan konferensi iklim yang sekadar menghasilkan janji baru. Kami membutuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan, diukur, dan dipertanggungjawabkan,” kata Abdi yang mengikuti langsung rangkaian sidang COP31 di Antalya.

Abdi menyoroti ironi di balik berbagai proyek berlabel solusi iklim dan transisi energi yang kian masif digulirkan pemerintah maupun korporasi.

Di tingkat tapak, agenda pengurangan emisi tersebut kerap menjadi kedok baru perampasan wilayah adat, perusakan hutan, hingga kriminalisasi terhadap warga adat yang mempertahankan ruang hidupnya.

“Ini menunjukkan bahwa kesepakatan global masih menghadapi tantangan serius untuk menjawab penyebab utama krisis iklim,” ujarnya terkait penghapusan klausul bahan bakar fosil dalam dokumen akhir konferensi.

Kritik Krisis Iklim di Bundaran HI, 8 Aktivis Greenpeace Indonesia Dibawa ke Polda Metro Jaya
Baca Juga

Kritik Krisis Iklim di Bundaran HI, 8 Aktivis Greenpeace Indonesia Dibawa ke Polda Metro Jaya

Tiga Tuntutan AMAN dan Desakan Pengesahan UU Masyarakat Adat

Dalam forum COP31, delegasi AMAN membawa tiga tuntutan mendasar untuk merombak tata kelola kebijakan iklim global maupun nasional agar tidak lagi meminggirkan komunitas adat:

  1. Pengakuan Hak Kolektif dan Pengesahan UU Masyarakat Adat: Negara wajib mengakui serta melindungi hak kolektif masyarakat adat atas tanah, wilayah adat, dan sumber daya alam. Untuk konteks Indonesia, AMAN mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang berlarut-larut tertunda.
  2. Transisi Energi yang Berkeadilan: Agenda transisi energi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merampas wilayah adat melalui ekspansi pertambangan mineral kritis, proyek panas bumi, maupun pembangunan infrastruktur energi berskala besar.
  3. Perombakan Tata Kelola Pendanaan Iklim: Mekanisme pendanaan iklim selama ini dikendalikan donor dan lembaga perantara, sementara masyarakat adat hanya diposisikan sebagai objek pelaksana proyek. AMAN menuntut skema pendanaan langsung yang menghormati sistem tata kelola adat dalam menentukan prioritas dan mengelola sumber daya secara mandiri.

“Intinya, kami menuntut agar Masyarakat Adat diakui sebagai pemegang hak dan subjek politik yang berwenang menentukan masa depannya sendiri, bukan sekadar penerima manfaat dari kebijakan yang ditentukan oleh pihak lain,” kata Abdi.

(Dayank Ana)