Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Selatan

Komisi IV DPRD Kalsel Pastikan Anggaran Pendidikan Penuhi 20 Persen

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Sabtu, 21 November 2026 · 10:291 menit baca
Komisi IV DPRD Kalsel Pastikan Anggaran Pendidikan Penuhi 20 Persen
Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi anggaran 2026 dan rencana kerja 2027 bersama mitra kerja SKPD di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/11/2026). Dewan menekankan penyelarasan penandaan program serta pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. (Foto: Dok. DPRD Kalsel)

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyelaraskan penandaan (tagging) program dalam penyusunan anggaran.

Penyelarasan tersebut difokuskan pada alokasi sektor pendidikan serta program prioritas pemerintah pusat yang masuk dalam evaluasi perubahan Tahun Anggaran 2026 dan rencana kerja Tahun Anggaran 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Jihan Hanifa menyatakan pembahasan substansi bersama mitra kerja di Banjarmasin, Jumat (20/11/2026), telah rampung.

Namun, dewan menemukan ketidakselarasan kode penandaan program pada sejumlah instansi daerah.

Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Sebut Eksekusi Pemisahan Anggaran MBG Ditunda Ke 2028 Sarat Manuver Politik 2029
Baca Juga

Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Sebut Eksekusi Pemisahan Anggaran MBG Ditunda Ke 2028 Sarat Manuver Politik 2029

“Pada prinsipnya, pembahasan rapat hari ini sudah selesai. Namun, kami melihat masih belum adanya keselarasan penandaan atau tagging kegiatan di masing-masing SKPD. Terutama terkait tagging pendidikan, kemudian penandaan program Koperasi Desa (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat. Ini perlu diselaraskan agar penempatannya tepat,” kata Jihan usai rapat.

Menurut Jihan, ketepatan penandaan program krusial untuk mencegah kesalahan administrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

Komisi IV secara khusus memeriksa porsi anggaran pendidikan yang diwajibkan undang-undang minimal sebesar 20 persen dari total belanja daerah.

“Untuk tagging pendidikan yang merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang, kami juga melihat apakah alokasinya sudah sesuai dengan ketentuan 20 persen atau belum. Dari hasil pembahasan tadi, ternyata alokasi anggaran pendidikan sudah mencukupi,” ujarnya.

Pemprov Kalbar Serap Aspirasi Pembangunan Desa di Kayong Utara
Baca Juga

Pemprov Kalbar Serap Aspirasi Pembangunan Desa di Kayong Utara

Dewan menginstruksikan seluruh SKPD mitra kerja segera memperbaiki sinkronisasi data program sebelum dokumen anggaran Tahun 2027 disahkan.

Langkah pengawasan ini dilakukan agar pelaksanaan program daerah berjalan sesuai regulasi dan berdampak langsung pada layanan publik di Kalimantan Selatan.

(Dayank Ana)