Sel, 04/08/26 · 06.34.09
Nusantara Post

Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Sebut Eksekusi Pemisahan Anggaran MBG Ditunda Ke 2028 Sarat Manuver Politik 2029

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 4 Agustus 2026 · 12:213 menit baca
Eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Sebut Eksekusi Pemisahan Anggaran MBG Ditunda Ke 2028 Sarat Manuver Politik 2029
Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto mengkritik penundaan eksekusi putusan MK terkait anggaran pendidikan dan program MBG dalam diskusi publik di Untan Pontianak. (Dok. Hendrawan/Nusantara Post)

Mantan Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo menuding penundaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran hingga selambat-lambatnya tahun 2028 sebagai sebuah manuver politik dan “kemenangan semu” bagi masyarakat sipil menjelang momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Kritik menohok tersebut disampaikannya saat memenuhi undangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan). Kehadiran Tiyo di Pontianak ini merupakan bagian dari lawatannya sebagai narasumber utama dalam gelar wicara Ruang Dialektika yang mengusung tema “Refleksi Pendidikan Indonesia: Menelaah Tantangan, Merumuskan Masa Depan” yang dilaksanakan pada Senin (3/8/2026) di Gedung Konferensi Ruang Teater 1.

Menyoroti karut-marut tata kelola pendidikan nasional, Tiyo secara spesifik membongkar rasionalisasi pemerintah di balik program MBG. Ia menegaskan, pasca putusan MK yang memerintahkan agar anggaran MBG dikeluarkan dari porsi wajib 20 persen anggaran pendidikan, pemerintah kehilangan legitimasi untuk mengklaim program tersebut sebagai instrumen pendidikan.

“Sesudah MK memutuskan anggaran MBG harus keluar dari anggaran pendidikan, itu membuktikan bahwa MBG tidak berkaitan dengan pendidikan. Maka, kalau hari ini pemerintah bangga atas program-program yang dilaksanakan untuk pendidikan dengan kemudian menyebut MBG, ya itu sudah tidak rasional lagi,” tegas Tiyo saat diwawancarai seusai acara.

Kejati Kalbar Lepas Peserta Magang FK PKBM ke Dunia Industri
Baca Juga

Kejati Kalbar Lepas Peserta Magang FK PKBM ke Dunia Industri

Lebih jauh, ia menyoroti kejanggalan terkait tenggat waktu realisasi putusan MK yang tidak serta-merta dieksekusi oleh pemerintah. Penetapan batas waktu selambat-lambatnya pada 2028 dinilainya sarat akan anomali politik.

“Itu semacam keputusan yang sangat diplomatis. Kita diberi kemenangan semu, kemenangan palsu, seolah-olah kita sebagai pihak masyarakat sipil yang menggugat ini menang, tetapi jangka waktunya tidak diberlakukan sekarang,” tukas Tiyo.

Tiyo secara tajam menyoroti kejanggalan penetapan tahun 2028 sebagai batas akhir realisasi kebijakan. Ia menilai pemerintah seharusnya bisa mengeksekusi putusan tersebut lebih cepat, serta mencurigai bahwa tenggat waktu tersebut sengaja dipilih sebagai manuver politik menjelang Pilpres. 

“Padahal mestinya secara progresif itu bisa dilakukan sekarang, atau paling tidak tahun depan. Ini perlu dipertanyakan, apa pertimbangan sehingga 2028 dipilih sebagai selambat-lambatnya, apa karena itu menjelang Pilpres?” sindirnya tajam.

Pemprov Kalbar Serahkan 20 Mesin Pemadam Karhutla ke Enam KPH
Baca Juga

Pemprov Kalbar Serahkan 20 Mesin Pemadam Karhutla ke Enam KPH

Menurut Tiyo, ironi di berbagai sektor kebangsaan yang terjadi hari ini semakin memicu gairah perubahan di daerah. Tingginya antusiasme audiens di Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi sinyal peringatan bagi pusat bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa semakin kritis. Ia memperingatkan para elite politik agar tidak meremehkan rakyat yang tengah merindukan perbaikan hidup sebuah kesejahteraan yang menurutnya gagal dihadirkan oleh para pemimpin negara.

Di tempat yang sama, Ketua BEM FKIP Untan, Fahri Andhika, menegaskan bahwa kehadiran tokoh pergerakan nasional seperti Tiyo ke Pontianak menjadi momentum krusial bagi mahasiswa daerah untuk mengevaluasi peta pergerakan mereka.

Fahri menyebut, mahasiswa tidak boleh terputus dari semangat belajar, terutama dalam membaca situasi kebangsaan. Forum diskusi ini didesain sebagai pemantik kesadaran kolektif mahasiswa sebagai agent of change.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini, mahasiswa sadar akan tanggung jawabnya sebagai agen perubahan dan calon pemimpin bangsa. Melalui diskusi bersama narasumber malam ini, kita harus lebih terbuka dan sadar tentang bagaimana langkah strategis kita untuk memastikan perubahan bagi bangsa Indonesia menjadi lebih baik kedepannya,” pungkas Fahri.

(Hendrawan)