Mantan Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah terkait anggaran pendidikan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiyo menuding penundaan eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alokasi anggaran hingga selambat-lambatnya tahun 2028 sebagai sebuah manuver politik dan “kemenangan semu” bagi masyarakat sipil menjelang momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.
Kritik menohok tersebut disampaikannya saat memenuhi undangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan). Kehadiran Tiyo di Pontianak ini merupakan bagian dari lawatannya sebagai narasumber utama dalam gelar wicara Ruang Dialektika yang mengusung tema “Refleksi Pendidikan Indonesia: Menelaah Tantangan, Merumuskan Masa Depan” yang dilaksanakan pada Senin (3/8/2026) di Gedung Konferensi Ruang Teater 1.
Menyoroti karut-marut tata kelola pendidikan nasional, Tiyo secara spesifik membongkar rasionalisasi pemerintah di balik program MBG. Ia menegaskan, pasca putusan MK yang memerintahkan agar anggaran MBG dikeluarkan dari porsi wajib 20 persen anggaran pendidikan, pemerintah kehilangan legitimasi untuk mengklaim program tersebut sebagai instrumen pendidikan.
“Sesudah MK memutuskan anggaran MBG harus keluar dari anggaran pendidikan, itu membuktikan bahwa MBG tidak berkaitan dengan pendidikan. Maka, kalau hari ini pemerintah bangga atas program-program yang dilaksanakan untuk pendidikan dengan kemudian menyebut MBG, ya itu sudah tidak rasional lagi,” tegas Tiyo saat diwawancarai seusai acara.
