Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan logistik darurat bencana bagi masyarakat terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di empat kabupaten, Jumat, (18/9/2026).
Pelepasan armada bantuan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat tersebut merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 961/BPBD/2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Tahun 2026.
Distribusi logistik penyangga (buffer stock) difokuskan ke Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau karena keempat daerah ini tercatat belum menerima alokasi bantuan penanganan dari pemerintah pusat.
Dasar penetapan prioritas wilayah penerima bantuan dipaparkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
“Ceritanya, yang empat kabupaten dan kota ini belum mendapatkan bantuan dari pusat, sedangkan yang sepuluh kabupaten/kota sudah mendapat semuanya. Kalau dikategorikan, dari empat daerah ini ada yang sangat parah, yaitu Kabupaten Mempawah, kemudian Kabupaten Sanggau masuk kategori parah, Landak masuk parah, dan Sekadau,” jelas Ria Norsan, Jumat, (18/9/2026).
Kekurangan dukungan penanganan karhutla di daerah telah dikoordinasikan secara langsung dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta guna memastikan pemenuhan kebutuhan secara proporsional. Klasifikasi paket bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat diuraikan lebih lanjut dalam penjelasannya.
“Jadi pada hari ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar mendistribusikan total bantuan logistik yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni paket permakanan dan paket sandang untuk meringankan beban masyarakat terdampak,” ujar Ria Norsan.
Selain bantuan bahan pokok, pemerintah daerah turut menyiagakan peralatan pemadaman api di tingkat tapak sesuai dengan kebutuhan teknis masing-masing wilayah. Penyediaan sarana pendukung regu pemadam darat diterangkan dalam arahannya.
“Selain bantuan logistik pangan dan sandang, kita juga sudah mengoordinasikan penyediaan sarana prasarana penunjang pemadaman seperti mesin pompa air dan pipa selang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Penanganan krisis lingkungan ini ditegaskan menuntut kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, regu pemadam kebakaran swasta, hingga masyarakat luas, diiringi instruksi kesiapsiagaan penuh bagi jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Masing-masing kabupaten menerima alokasi 250 paket permakanan dan 250 paket sandang.
Rincian paket pangan per daerah mencakup 1.250 kilogram beras, 250 kilogram gula, 250 liter minyak goreng, 1.000 kaleng sarden, dan 2.500 bungkus mi instan, sedangkan paket sandang terdiri dari 250 helai selimut, 250 helai handuk, serta 250 helai sarung.
(Hendrawan)
