Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Ekonomi

Dibayangi Kasus Karhutla, Tiga Anggota Keluarga Widjaja Mundur dari Sinar Mas

Memei
Memei
Sabtu, 21 November 2026 · 11:115 menit baca
Dibayangi Kasus Karhutla, Tiga Anggota Keluarga Widjaja Mundur dari Sinar Mas
Arsip foto pengendali Grup Sinar Mas Franky Oesman Widjaja saat berbicara di atas podium dalam acara CEO Roundtable Lunch B20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada 14 November 2022. Franky melepas jabatan komisaris utama di dua emiten Grup Sinar Mas sepanjang September hingga November 2026 di tengah penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan. (Foto: Sinar Mas)

Tiga anggota keluarga Widjaja mengundurkan diri dari lima kursi pimpinan di empat perusahaan terbuka yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas sepanjang Juni hingga November 2026.

Eksodus pengurus dari jajaran komisaris dan direksi tersebut berlangsung beriringan dengan penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dalam negeri maupun lintas negara.

Sorotan mengarah pada langkah Franky Oesman Widjaja yang melepas jabatan Komisaris Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 November 2026.

Pengunduran diri dari posisi yang ia pegang sejak 2003 itu terjadi kurang dari tiga pekan setelah Franky memenuhi panggilan pemerintah Singapura pada 28 Oktober 2026 lalu terkait pemeriksaan kabut asap lintas batas.

Konten Kreator Malaysia Isa Isarb Diadang Orang Tidak Dikenal saat Liput Demo Karhutla di Palangka Raya
Baca Juga

Konten Kreator Malaysia Isa Isarb Diadang Orang Tidak Dikenal saat Liput Demo Karhutla di Palangka Raya

Dua bulan sebelumnya, tepatnya 10 September 2026, Franky lebih dahulu mundur dari kursi Presiden Komisaris emiten energi dan tambang PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Kedua jabatan komisaris utama yang ditinggalkan Franky di DSSA dan SMAR kini diisi oleh David Fernando Audy.

Gelombang pengunduran diri keluarga pengendali sebenarnya telah dimulai pada pertengahan Juni 2026.

Putra pendiri Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja, Muktar Widjaja, melepas posisi Presiden Komisaris PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) pada 15 Juni 2026, lalu mundur dari jabatan Presiden Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dua hari kemudian.

Karhutla 1.600 Hektare di IKN Diduga Disengaja untuk Buka Lahan, Satu Perusahaan Sawit Disanksi
Baca Juga

Karhutla 1.600 Hektare di IKN Diduga Disengaja untuk Buka Lahan, Satu Perusahaan Sawit Disanksi

Pada tanggal yang sama, putranya, Michael Jackson Purwanto Widjaja, turut meninggalkan kursi Wakil Presiden Direktur BSDE, sementara posisi presiden komisaris di kedua emiten properti itu dialihkan kepada Teky Mailoa.

Penyelidikan Kasus Karhutla di Singapura dan Kalimantan Tengah

Pergantian pengurus tersebut terjadi saat entitas perkebunan dan kehutanan Sinar Mas menghadapi tekanan penegakan hukum lingkungan.

Pada 23 Oktober 2026, Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) menerbitkan notifikasi berdasarkan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (THPA) kepada 10 perusahaan sawit dan kehutanan, termasuk dua entitas Asia Pulp & Paper (APP) serta anak usaha Golden Agri-Resources (GAR), Golden Agri International.

Otoritas Singapura meminta keterangan rinci mengenai struktur kepemilikan, lokasi konsesi, hingga rantai pasok perusahaan yang terindikasi memicu kabut asap.

Pihak GAR dan dua entitas APP telah menyepakati penunjukan asesor independen untuk menelusuri keterkaitan operasional mereka dengan titik kebakaran.

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2026 memerintahkan pencabutan izin korporasi yang terbukti melanggar aturan karhutla, disusul penetapan 20 korporasi sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

BI Rate Sudah 6%, Kenapa Rupiah Masih Jadi yang Terlemah di Asia?
Baca Juga

BI Rate Sudah 6%, Kenapa Rupiah Masih Jadi yang Terlemah di Asia?

Pada November 2026, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi ke Polda Kalimantan Tengah atas temuan kebakaran lahan, termasuk PT Tapian Nadenggan yang terafiliasi dengan GAR dan PT Baratama Putra Perkasa yang dikaitkan dengan APP.

Desakan Pengusutan Pengendali dan Dugaan Cari Selamat

Menanggapi rentetan pergantian pengurus tersebut, Sekretaris Fraksi Belakang Indonesia Simon Abani menilai pengunduran diri anggota keluarga Widjaja tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum korporasi dalam dugaan kasus karhutla. Menurutnya, perubahan struktur kepengurusan di atas kertas tidak menghapus peran pengendali utama perusahaan.

“Mundur dari kursi komisaris atau direksi tidak otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata terkait kerusakan lingkungan. Aparat penegak hukum harus menelusuri peran pemilik manfaat akhir (beneficial owner) yang tetap mengendalikan kebijakan dan aliran keuntungan perusahaan,” kata Simon dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Simon mendesak Bareskrim Polri dan Polda Kalimantan Tengah mengusut tuntas laporan indikasi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha tersebut.

Ia mengingatkan agar penyidikan tidak berhenti pada level manajerial lapangan maupun terhambat oleh rotasi elite perusahaan.

“Penegakan hukum karhutla harus menyentuh aktor intelektual dan pengendali korporasi, termasuk sanksi pencabutan izin serta pemulihan kerugian ekologis negara. Jangan sampai restrukturisasi pengurus dijadikan tameng untuk menghindari jerat hukum,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal yang menilai rangkaian pengunduran diri tersebut sulit dipisahkan dari meningkatnya tekanan penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan.

Wali Kota Pontianak Dorong Produk UMKM Masuk Pasar Modern
Baca Juga

Wali Kota Pontianak Dorong Produk UMKM Masuk Pasar Modern

“Tapi yang setahu saya sih memang saya rasa memang para petinggi jabatan di Sinarmas ini sedang menyelamatkan diri ya dari kejaran,” kata Faisal, Jumat (20/11/2026).

Faisal mendesak pemerintah menuntaskan proses penegakan hukum secara konsisten tanpa kompromi di balik layar untuk membenahi tata kelola industri sumber daya alam.

Meski melepas kursi kepengurusan di emiten dalam negeri, Franky Oesman Widjaja tercatat masih berstatus sebagai pemilik manfaat akhir (beneficial owner) DSSA sekaligus menjabat Chairman dan CEO Golden Agri-Resources (GAR), perusahaan induk SMAR yang tercatat di bursa Singapura.

Denda Rp1,5 Triliun OJK dan Fakta Persidangan Korupsi

Selain kasus karhutla, grup usaha tersebut menghadapi tekanan di sektor pasar modal dan peradilan tindak pidana korupsi:

  • Manipulasi Saham Rp1,5 Triliun: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 16 Oktober 2026 menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham pengendali DSSA, PT Sinar Mas Tunggal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan denda dijatuhkan karena tindakan manipulasi pasar yang terencana dan terstruktur sehingga mengerek harga saham DSSA secara signifikan.

  • Aliran Dana Rp3 Miliar di Sidang Tipikor: Nama entitas Sinar Mas muncul dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam kesaksian pada 9 November 2026, Legal Manager PT SMAR Eky Pratama mengakui perusahaan membayar Rp3 miliar kepada kantor hukum DR Law Firm milik terdakwa Don Ritto untuk pendampingan pemeriksaan Kejaksaan terkait pengelolaan dana sawit BPDPKS. Jaksa juga memeriksa Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management Alex Setyawan W.K. guna mendalami transaksi korporasi.

Manajemen SMAR menyatakan pergantian jajaran komisaris merupakan bagian dari tinjauan rutin tata kelola perusahaan.

Hingga kini, belum ada bukti hukum yang mengonfirmasi keterkaitan langsung antara pengunduran diri para anggota keluarga Widjaja termasuk mundurnya Muktar dan Michael pada Juni 2026 sebelum puncak kabut asap September dan sanksi OJK Oktober dengan seluruh proses penyelidikan yang masih berjalan.

(Memei)