Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Ekonomi

Kuota Kredit Usaha Rakyat Bank Kalbar Ditambah Rp1 Triliun Hingga Akhir Tahun 2026

Memei
Memei
Minggu, 22 November 2026 · 15:011 menit baca
Kuota Kredit Usaha Rakyat Bank Kalbar Ditambah Rp1 Triliun Hingga Akhir Tahun 2026
Menteri UMKM Maman Abdurrahman (tengah) memberikan keterangan pers didampingi Direktur Bank Kalbar di Pontianak, Sabtu (21/11/2026). (Foto: Memei/Nusantara Post)

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar telah dinaikkan hingga Rp1 triliun tahun ini.

Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Kalbar Sustainable Business Forum 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu (21/11/2026).

Kementerian UMKM menggelar forum tersebut. Kenaikan kuota ditujukan untuk memperkuat permodalan pelaku usaha di Kalimantan Barat.

Maman menekankan pembiayaan perbankan semestinya tidak lagi menjadi kendala utama bagi usaha yang berprospek. Syaratnya, pelaku usaha mampu membangun sinergi dengan lembaga keuangan dan instansi terkait.

Dibayangi Kasus Karhutla, Tiga Anggota Keluarga Widjaja Mundur dari Sinar Mas
Baca Juga

Dibayangi Kasus Karhutla, Tiga Anggota Keluarga Widjaja Mundur dari Sinar Mas

“Di sini ada Bank Kalbar. Kalau memang ada kekurangan modal dan prospek usahanya ada, kita dorong Bank Kalbar siap dan juga ada beberapa bank perbankan. Kalau Bank Kalbar sudah tak boleh lagi alasan tak ada kuota, habis untuk KUR ataupun yang lainnya karena sudah dinaikkan sampai 1 triliun tahun ini,” tegas Maman.

Maman mengingatkan bahwa dana dan pendampingan tidak akan berdampak optimal tanpa kesungguhan pelaku usaha mengeksekusi rencana bisnisnya.

“Jadi ini adalah bagian kita untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi serta akselerasi pengusaha-pengusaha lokal kita di Kalimantan Barat bisa semakin cepat tumbuh. Yang terpenting satu hal, mau apa enggak? Pada akhirnya kata kuncinya adalah mau atau tidak. Setelah mau, serius enggak?” ungkap Maman.

Pemerintah mengarahkan dorongan pembiayaan ini agar akses modal dan informasi usaha di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berjalan lebih produktif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

(Memei)