Kelola JDIH Terbaik, Pemkot Pontianak Raih Dua Penghargaan Kementerian Hukum

Pemberian predikat istimewa pada kedua kategori tersebut menjadi indikator bahwa penyusunan regulasi, dokumentasi aturan, serta keterbukaan informasi hukum daerah dinilai tertata dan mudah diakses oleh publik. Pengakuan dari pemerintah pusat atas perbaikan tata kelola regulasi daerah dipaparkan lebih lanjut dalam keterangannya.

“Ini bukti kerja Pemerintah Kota Pontianak dalam pengelolaan bidang hukum, khususnya pengelolaan JDIH dan reformasi hukum, yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat,” katanya.

Keberhasilan meraih nilai tertinggi di tingkat provinsi disebut sebagai hasil kerja kolektif lintas instansi dan pemangku kepentingan dalam membenahi sistem administrasi hukum pemerintahan. Sinergi antarlembaga dalam pengelolaan instrumen hukum daerah ditekankan oleh Sekda.

“Ini merupakan wujud kerja sama semua pihak dan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sektor hukum di Kota Pontianak,” ujarnya.

Capaian prestasi ini diharapkan tidak berhenti sebatas pengakuan administratif formal, melainkan berdampak langsung terhadap kemudahan masyarakat dalam mengakses produk hukum serta memperoleh kepastian layanan publik. Fungsi penghargaan sebagai pemacu peningkatan kualitas birokrasi ditegaskan dalam pernyataan penutupnya.

“Yang terpenting, penghargaan ini menjadi motivasi agar pelayanan hukum dan informasi hukum di Kota Pontianak semakin baik, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

(Hendrawan)