Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memperketat pengawasan internal, tata kelola keuangan, dan pengelolaan aset negara.
Permintaan itu ia sampaikan meski kementerian tersebut kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lasarus juga meminta Kemendes PDT mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi BPK agar penggunaan anggaran tetap akuntabel.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendes PDT yang membahas hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2026, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca JugaOTT Kasus Perumdam Bengkayang, Polda Kalbar Tangkap Oknum Auditor BPK dan Sita Rp400 Juta
Komisi V mengapresiasi capaian opini WTP tersebut. Opini itu diberikan atas Laporan Keuangan Kemendes PDT Tahun Anggaran 2025 dan laporan keuangan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).
“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan PDT atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2026 atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan Laporan Keuangan Program TEKAD,” ujar Lasarus.
Opini WTP adalah penilaian tertinggi BPK atas laporan keuangan.
Opini ini menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Meski begitu, opini WTP tidak berarti sebuah lembaga bebas dari temuan pemeriksaan.
Baca JugaRaih Predikat Terbaik I se-Kalbar, Pemkot Pontianak Perkuat Kualitas Tata Kelola APBD
Menurut Lasarus, capaian WTP harus diiringi pemantauan dan evaluasi program yang lebih ketat. Tujuannya agar anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta program berjalan sesuai ketentuan.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu meminta Kemendes PDT menuntaskan seluruh rekomendasi BPK, meliputi:
- penyelesaian administrasi;
- pemulihan kerugian negara;
- penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
TGR adalah mekanisme untuk menagih kembali kerugian negara dari pegawai atau pihak yang menyebabkannya.
Ia juga meminta koordinasi dengan pihak terkait diperkuat agar temuan serupa tidak terulang. Selain itu, Kemendes PDT diminta meningkatkan sinergi dengan Komisi V dalam mengawasi pelaksanaan program dan anggaran, serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai peraturan perundang-undangan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan kementeriannya berkomitmen mempertahankan opini WTP.
Menurutnya, hal itu bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Baca JugaPertahankan Transparansi Anggaran, BNPB Raih Opini WTP 15 Kali Berturut-turut
Kemendes PDT tercatat telah meraih opini WTP sebanyak 10 kali untuk laporan keuangan periode 2016–2025.
Adapun laporan keuangan pinjaman dan hibah luar negeri Program TEKAD, yang didanai International Fund for Agricultural Development (IFAD), meraih opini WTP enam kali selama periode 2020–2026.
Komisi V akan terus mengawal tindak lanjut rekomendasi BPK di Kemendes PDT.
Penyelesaian TGR dan pemulihan kerugian negara akan menjadi ukuran apakah opini WTP yang diraih berulang kali juga diiringi perbaikan tata kelola di lapangan.
(Hendrawan)