Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Utara

Pemprov Kaltara Mulai Bahas Penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027

Rudi Agus Haryanto
Rudi Agus Haryanto
Rabu, 18 November 2026 · 16:531 menit baca
Pemprov Kaltara Mulai Bahas Penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Denny Harianto berfoto bersama anggota Dewan Pengupahan dan pemangku kepentingan usai membuka Rapat Pleno pembahasan UMP dan UMSP Tahun 2027 di Tanjung Selor. (Dok. DKISP Kaltara)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mewakili Gubernur Kaltara tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, serta tenaga ahli.

Denny mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan instrumen krusial karena bersentuhan langsung dengan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang
Baca Juga

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang

Meski demikian, perumusan besaran upah juga wajib memperhitungkan kemampuan perusahaan, tingkat produktivitas, serta keberlangsungan dunia usaha guna menjaga kondusivitas iklim investasi di Kalimantan Utara.

“Penetapan upah harus memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha. Kesejahteraan pekerja perlu ditingkatkan, tetapi keberlangsungan dunia usaha juga harus diperhatikan,” ujar Denny.

(Rudi Agus)