Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai membahas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 melalui Rapat Pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (18/11/2026).
Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mewakili Gubernur Kaltara tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau buruh, akademisi, serta tenaga ahli.
Denny mengapresiasi keterlibatan aktif seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan daerah.
Ia menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan instrumen krusial karena bersentuhan langsung dengan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.

























