Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltara guna menyuarakan penolakan terhadap uji materi Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) demi melindungi tradisi perladangan turun-temurun masyarakat adat Dayak, Senin (16/11/2026).
Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang yang didampingi Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dengan menemui massa secara langsung.
Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan jauh sebelum generasi saat ini lahir.
Dalam dialog bersama massa aksi, Zainal menegaskan bahwa praktik perladangan tradisional masyarakat adat Dayak memiliki sistem pengendalian lingkungan tersendiri yang terukur, termasuk dengan membuat sekat atau batas lahan agar api tidak merambat ke kawasan hutan di sekitarnya.

























