Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Utara

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang

Dayank Ana Sebalu
Dayank Ana Sebalu
Senin, 16 November 2026 · 23:341 menit baca
Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang
Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Kaltara menyerahkan dokumen tuntutan penolakan uji materi UUPPLH kepada Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang dalam aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltara. (Dok. DKISP Kaltara)

Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi damai di halaman Kantor Gubernur Kaltara guna menyuarakan penolakan terhadap uji materi Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) demi melindungi tradisi perladangan turun-temurun masyarakat adat Dayak, Senin (16/11/2026).

Aksi penyampaian aspirasi tersebut mendapat respons langsung dari Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang yang didampingi Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala dengan menemui massa secara langsung.

Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan kearifan lokal yang telah diwariskan jauh sebelum generasi saat ini lahir.

Dalam dialog bersama massa aksi, Zainal menegaskan bahwa praktik perladangan tradisional masyarakat adat Dayak memiliki sistem pengendalian lingkungan tersendiri yang terukur, termasuk dengan membuat sekat atau batas lahan agar api tidak merambat ke kawasan hutan di sekitarnya.

Kepala BI Kaltara Berganti, Wagub Minta Fokus Kendali Inflasi
Baca Juga

Kepala BI Kaltara Berganti, Wagub Minta Fokus Kendali Inflasi

“Selama ini masyarakat adat memiliki cara dalam mengendalikan pembakaran lahan. Mereka membuat batas agar api tidak menjalar ke mana-mana dan hanya digunakan pada area yang ingin dikelola,” kata Zainal.

Aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Kaltara ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat agar regulasi lingkungan hidup tetap selaras dengan perlindungan hak-hak serta kearifan lokal masyarakat hukum adat.

(Dayank Ana)