Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Kalimantan Barat

Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda ke DPRD, Termasuk Transportasi dan Pengelolaan Aset

Memei
Memei
Senin, 16 November 2026 · 13:492 menit baca
Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda ke DPRD, Termasuk Transportasi dan Pengelolaan Aset
Pemkot Pontianak mengajukan empat Ranperda ke DPRD meliputi kelembagaan, pengelolaan aset, transportasi terintegrasi, dan penyertaan modal air minum. (Dok. Prokopim Pontianak)

Pemerintah Kota Pontianak secara resmi mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak dalam rapat paripurna, Senin, (16/11/2026).

Empat rancangan regulasi tersebut mencakup pencabutan peraturan kelembagaan tingkat rukun warga, pengelolaan barang milik daerah, pengaturan sistem transportasi terintegrasi, serta penambahan penyertaan modal bagi perusahaan air minum daerah.

Penyesuaian produk hukum daerah dengan dinamika regulasi perundang-undangan tingkat nasional serta upaya peningkatan pelayanan publik mendasari penyusunan dokumen tersebut.

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Pemkot Pontianak Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Lewat 31 Kolektor Kelurahan
Baca Juga

Pemkot Pontianak Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Lewat 31 Kolektor Kelurahan

Usulan ranperda pertama memuat pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga guna menyesuaikan dinamika aturan kelembagaan masyarakat.

Pengaturan ulang pengelolaan barang milik daerah diajukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” kata Edi Kamtono.

Sektor transportasi publik turut menjadi sorotan dalam draf ranperda ketiga dengan mengintegrasikan pengaturan jaringan darat serta pemanfaatan alur sungai sebagai moda penghubung antarkawasan. Konektivitas mobilitas warga serta standar keselamatan pergerakan logistik diharapkan semakin optimal melalui regulasi tersebut.

Wali Kota Pontianak Minta Satlinmas Jadi Mata dan Telinga Persoalan Lingkungan
Baca Juga

Wali Kota Pontianak Minta Satlinmas Jadi Mata dan Telinga Persoalan Lingkungan

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” tutur Edi Kamtono.

Draf ranperda keempat difokuskan pada penambahan instrumen penyertaan modal daerah bagi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa guna mendongkrak kinerja korporasi milik pemerintah serta memperluas cakupan layanan air bersih.

Landasan hukum penyertaan modal tersebut merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Edi Kamtono.

Seluruh materi usulan regulasi tersebut kini diserahkan kepada pihak legislatif untuk melalui tahapan pembahasan lanjutan bersama perangkat daerah terkait.

Operasi Zebra Kapuas 2026 Digelar, 510 Personel Dikerahkan Tekan Angka Kecelakaan
Baca Juga

Operasi Zebra Kapuas 2026 Digelar, 510 Personel Dikerahkan Tekan Angka Kecelakaan

“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Edi Kamtono.

(Memei)