Pemkot Pontianak Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Lewat 31 Kolektor Kelurahan

Pemerintah Kota Pontianak memperkuat strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Langkah penguatan penerimaan tersebut dijalankan dengan meningkatkan kapasitas kerja serta koordinasi 31 petugas kolektor yang tersebar di tingkat kelurahan. Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme perpajakan dan tata cara pelayanan disampaikan dalam forum peningkatan kapasitas dan sinergitas kolektor yang digelar di Pontianak.

“Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Kamis, (12/11/2026).

Penguatan kapasitas para petugas lapangan diarahkan untuk membangun koordinasi kerja yang tertib antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya. Kemandirian fiskal daerah dinilai sangat bergantung pada optimalisasi pajak guna membiayai pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Berdasarkan catatan Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, realisasi penerimaan kedua jenis opsen tersebut sepanjang tahun 2025 menembus angka Rp124,87 miliar atau setara 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah. Rincian capaian tersebut terdiri atas realisasi Opsen PKB senilai Rp78,26 miliar dan Opsen BBNKB sebesar Rp46,62 miliar.

Hingga 30 Oktober 2026, total penerimaan gabungan dari dua jenis pungutan pajak kendaraan tersebut telah menyentuh angka Rp120,60 miliar, yang terbagi atas realisasi Opsen PKB sebesar Rp71,65 miliar dan Opsen BBNKB senilai Rp48,95 miliar. Penerapan skema pemungutan langsung ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang efektif berjalan sejak 5 Januari 2025.

Penyelarasan persepsi di antara para camat, lurah, dan petugas kolektor ditekankan guna memastikan pelayanan berjalan optimal di setiap wilayah kerja.

“Harapan saya, bapak dan ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun,” kata Bahasan.

Sinergi lintas instansi melibatkan Badan Pendapatan Daerah provinsi, kepolisian daerah, Jasa Raharja, hingga pihak perbankan daerah untuk menjaga keberlanjutan pendanaan pembangunan kota.

Penerapan pengetahuan teknis oleh para petugas lapangan diharapkan mampu mendorong kesadaran wajib pajak secara berkelanjutan.

“Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan,” tutur Bahasan.

(Rudi)

Pemkot Pontianak Optimalkan Penerimaan Pajak Kendaraan Lewat 31 Kolektor Kelurahan

Komentar