Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Lingkungan

Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Dicurigai Sarat Kepentingan Bisnis dan Polemik Tambang

Hendrawan
Hendrawan
Selasa, 17 November 2026 · 21:232 menit baca
Wacana Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Dicurigai Sarat Kepentingan Bisnis dan Polemik Tambang
Pulau Panaitan salah satu pulau di kawasan TNUK (Dok. BKSDA Kemenhut)

Wacana pemindahan populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) karena dicurigai sarat akan kepentingan bisnis di balik polemik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Selasa (17/11/2026).

Persoalan ini mencuat setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan masuknya sebagian kawasan konservasi TNUK ke dalam zona WUP.

Ia mendesak agar penentuan tata ruang dan perizinan tersebut segera ditinjau ulang melalui kajian dampak hak asasi manusia serta lingkungan hidup secara komprehensif.

“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” ujar Rieke dalam rapat tersebut.

Anak Badak Jawa Lahir di Ujung Kulon, Terekam Camera Trap
Baca Juga

Anak Badak Jawa Lahir di Ujung Kulon, Terekam Camera Trap

Merespons temuan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai secara terbuka menilai bahwa rencana relokasi satwa langka dari kawasan lindung tidak terlepas dari indikasi kepentingan ekonomi terselubung, merujuk pada rekam jejak penanganan berbagai kasus sengketa ruang hidup.

“Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” tegas Pigai.

Pigai mengkritik pendekatan pemindahan paksa satwa dari ekosistem asalnya yang dinilai berisiko tinggi menggagalkan proses adaptasi maupun perkembangbiakan satwa. Ia mencontohkan keberhasilan konservasi di Rwanda yang mampu menjaga kelestarian satwa liar langsung di habitat alaminya tanpa melakukan relokasi.

“Di Rwanda, itu satu-satunya negara di dunia yang harimaunya tinggal, hidup, dan menetap dilestarikan oleh negara di tempat asal-usulnya, Rwanda. Oleh karena itu, kalau di Ujung Kulon ada pemerintah atau siapa pun yang berusaha memindahkan mereka dari tempat kehidupannya, maka itu akan bertentangan,” kata Pigai.

Saling Tuntut Ruang Jabatan di RUU Polri: ASN Dibatasi, Menteri HAM Minta Pos Strategis Polri Dibuka untuk Sipil
Baca Juga

Saling Tuntut Ruang Jabatan di RUU Polri: ASN Dibatasi, Menteri HAM Minta Pos Strategis Polri Dibuka untuk Sipil

Dalam perspektif perlindungan hak dasar, Pigai menganalogikan bahwa upaya pemindahan paksa suatu entitas hidup dari ruang asal-usulnya merupakan tindakan yang mencederai prinsip dasar kehidupan.

“Manusia kalau memindahkan secara paksa, dengan sadar dan sengaja, suatu komunitas dari tempat kehidupannya ke tempat yang lain, itu masuk kategori pelanggaran HAM berat dalam konteks HAM,” imbuhnya.

Seusai rapat, Pigai mengingatkan bahwa setiap kebijakan ekologis menyangkut kelestarian satwa dilindungi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat dengan menempatkan keselamatan ekosistem sebagai prioritas utama.

“Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya,” pungkasnya.

(Hendrawan)