Wacana pemindahan populasi Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai sorotan tajam dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) karena dicurigai sarat akan kepentingan bisnis di balik polemik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Selasa (17/11/2026).
Persoalan ini mencuat setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mempertanyakan masuknya sebagian kawasan konservasi TNUK ke dalam zona WUP.
Ia mendesak agar penentuan tata ruang dan perizinan tersebut segera ditinjau ulang melalui kajian dampak hak asasi manusia serta lingkungan hidup secara komprehensif.
“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” ujar Rieke dalam rapat tersebut.


























