Lewati ke konten
Indonesia New News Capital

Pemerintahan & Kebijakan

Atasi Kelebihan Kapasitas, Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor Kaltara Disiapkan di Lahan 10 Hektare

Ajau Suwandi
Ajau Suwandi
Selasa, 17 November 2026 · 20:291 menit baca
Atasi Kelebihan Kapasitas, Pembangunan Lapas Baru di Tanjung Selor Kaltara Disiapkan di Lahan 10 Hektare
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang bersama Kakanwil Ditjenpas Kaltimtara Yan Rusmanto dan jajaran menggelar rapat audiensi di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor. (Dok. DKISP Kaltara)

Rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, disiapkan sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) penghuni lapas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya di Tarakan dan Nunukan, Selasa (17/11/2026).

Dukungan terhadap pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan tersebut mengemuka dalam audiensi antara Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara), Yan Rusmanto, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara.

Berdasarkan data paparan rencana pengembangan, lahan peruntukan pembangunan Lapas Tanjung Selor telah diproyeksikan seluas 10 hektare (100.000 meter persegi) di kawasan Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan.

Zainal menegaskan bahwa kondisi kepadatan warga binaan di Tarakan dan Nunukan sudah mendesak untuk segera ditangani demi menjamin kelayakan fasilitas serta pemenuhan aspek kemanusiaan.

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang
Baca Juga

Aliansi Masyarakat Adat Kaltara Gelar Aksi Damai Tolak Uji Materi UUPPLH Demi Lindungi Tradisi Berladang

“Saya sudah beberapa kali menyampaikan persoalan ini. Kondisi lapas di Tarakan dan Nunukan sangat over capacity. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama, karena harus memperhatikan kelayakan dan sisi kemanusiaan,” kata Zainal.

Selain pembangunan lapas umum untuk menambah kapasitas pembinaan di wilayah daratan, forum audiensi tersebut juga menyoroti kebutuhan mendesak terhadap fasilitas pemasyarakatan khusus perempuan serta penyediaan rumah rehabilitasi bagi pengguna maupun korban penyalahgunaan narkotika.

“Saya juga sudah berbicara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai perlunya rumah rehabilitasi bagi korban narkotika. Ini harus menjadi perhatian bersama, sehingga selain penegakan hukum, upaya pembinaan dan rehabilitasi juga dapat berjalan,” ujarnya.

Pengembangan infrastruktur pemasyarakatan di Tanjung Selor ini diarahkan untuk mengoptimalkan dukungan akses jalan, utilitas, tata ruang dari pemerintah daerah, serta koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait penetapan UPT, penganggaran, dan sumber daya manusia.

(Ajau)